Menteri Nusron Wahid Siapkan 157 Hektare Tanah untuk Program Tiga Juta Rumah

Pekaaksara

Nusron Wahid
Menteri Nusron rapat bersama jajaran Kementerian ATR/BPN sata rapat penyediaan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah (Kementerian ATR/BPN)

JAKARTA, pekaaksara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (5/11/2024) di kantor Kementerian ATR/BPN, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan siap menyediakan tanah untuk program tersebut.

Nusron Wahid mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare. Saat ini, dua lokasi yang siap untuk segera ditindaklanjuti adalah di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang seluas 6 hektare.

“Tim teknis saat ini masih melakukan pengecekan untuk memastikan apakah lahan tersebut cocok untuk pembangunan perumahan, ” kata Menteri Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kementerian PKP untuk menertibkan tata ruang di kawasan perumahan dan pemukiman. Hal ini merujuk pada UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur bahwa setiap perumahan wajib menyediakan 40% untuk fasilitas umum dan sosial.

“Kami akan mengusulkan dibentuknya Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang di kawasan perumahan,” ujar Nusron.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengapresiasi dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan rumah bagi rakyat kecil.

“Terima kasih kepada Pak Nusron yang sudah menyiapkan tanah yang tidak bermasalah. Nanti, tanah ini akan difokuskan untuk rakyat kecil, dan sertipikatnya dapat digunakan sebagai jaminan ke bank,” kata Maruarar.

Ia juga menambahkan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa perumahan dan kawasan pemukiman di Indonesia terbuka, tidak eksklusif, dan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, serta pejabat tinggi dari kedua kementerian (*)

Baca Juga

Tinggalkan komentar

PASANG IKLAN DI SINI