JAKARTA, pekaaksara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Di setiap sektor, isu pelayanan dan pungutan liar (pungli) sering muncul. Tugas kita adalah mengubah citra tersebut menjadi cepat, transparan, dan bersih melalui pembenahan,” tegas Menteri Nusron, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2024).

Menurutnya, perbaikan pelayanan publik dapat dimulai dengan pembenahan sistem dan sumber daya manusia (SDM). “Sistem mencakup proses bisnis dan solusi TI. Di Kantor Pusat, kami fokus pada simplifikasi proses bisnis dengan teknologi, sambil tetap menjaga akuntabilitas, kehati-hatian, dan manajemen risiko. Setiap langkah yang diambil harus dipikirkan dampaknya, termasuk potensi gugatan di masa depan,” jelas Menteri Nusron.

Selain itu, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman tentang tata ruang bagi jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan program-program strategis Kementerian ATR/BPN.

“Dengan SDM terbatas, kami berhasil membuat perubahan signifikan di Papua Barat. Tahun lalu, penyerapan kami mencapai 96%, dan kami optimis bisa mencapai 98% tahun ini,” ujar Jhon Wiclif Aufa.

Pengarahan tersebut diikuti oleh 10 Kantor Pertanahan (Kantah) yang berada di bawah Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, yaitu Kantah Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak. (*)