JAKARTA, pekaaksara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN pada Selasa (10/12/2024) malam di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Rapat yang dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, membahas rencana penyelesaian konflik dan isu strategis BUMN terkait ranah Kementerian ATR/BPN sebagaimana intruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendapat tugas dari Presiden untuk menangani tiga hal prioritas. Pertama, penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kedua, menyelesaikan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Ketiga, menangani sengketa tanah terkait TNI/POLRI,” jelas Menteri Nusron.
Untuk menuntaskan isu tersebut, Menteri Nusron telah melakukan pertemuan dengan lembaga terkait. “Kami sudah bertemu dengan Mabes TNI dan akan menyelesaikan masalah ini satu per satu. Begitu juga dengan isu BUMN, sudah ditangani, namun dalam rapat ini mungkin ada masukan yang bisa ditambahkan,” ujarnya.
Menteri Nusron juga meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk fokus menyelesaikan masalah secara akurat, akuntabel, dan berhati-hati, dengan pendekatan manajemen risiko yang terukur, terutama yang berkaitan dengan kegiatan strategis, seperti swasembada energi yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Di Asta Cita Pak Prabowo terdapat fokus pada swasembada energi. Jika ada permohonan dari BUMN terkait hal ini, terutama yang berkaitan dengan energi, pangan, dan hilirisasi, setelah dokumen lengkap, segera ditangani. Jangan sampai dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang tepat dan berbasis manajemen risiko,” tegasnya.
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang hadir dalam pertemuan ini, menyambut baik langkah penanganan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN terkait BUMN. “Terima kasih atas fasilitasi terkait masalah BUMN yang melibatkan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Aminudin Ma’ruf juga mengungkapkan telah melakukan pemetaan terhadap isu-isu terkait Kementerian ATR/BPN, salah satunya mengenai kedaulatan energi yang dibahas dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu. Ke depannya, akan ada beberapa pertemuan lanjutan sesuai dengan klasifikasi jenis BUMN.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari BUMN (*)
