JAKARTA, pekaaksara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025).
Apresiasi tersebut diberikan atas capaian kinerja yang luar biasa di tahun 2024, serta hasil dari 100 hari kerja Kementerian ATR/BPN. Beberapa langkah signifikan yang diapresiasi antara lain penanganan tegas terhadap masalah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimasi Reforma Agraria, dan pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemaparan sembilan program 100 hari kerja Menteri, yang menunjukkan kemajuan nyata dan pencapaian luar biasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (31/01/2025).
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, juga memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan anggaran 2024. Ia mencatat bahwa beberapa program bahkan berhasil melampaui target, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencapai lebih dari 100 persen.
“Kami sangat mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Hal ini mencerminkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” tambah Heri Gunawan.
Selain itu, langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani kasus sertifikasi di kawasan pagar laut juga mendapatkan pujian dari Taufan Pawe, Anggota Komisi II DPR RI. “Saya mengapresiasi sikap Pak Menteri yang berani membatalkan beberapa alas hak bermasalah,” ujarnya.
Menanggapi apresiasi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya bekerja sebaik mungkin dengan prinsip transparansi. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak timbul isu yang dapat meresahkan masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Dengan dukungan dan apresiasi dari Pimpinan serta Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rapat ini juga dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia turut berpartisipasi secara daring (*)
