OKU TIMUR, pekaaksara.com – Menteri Nusron Wahid menyerahkan 42 sertifikat tanah untuk Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklat TNI AD yang terletak di Kabupaten OKU Timur, pada Rabu (12/03/2025). Sertifikat tersebut mencakup area seluas 32.782,5 hektare, yang terluas di Asia.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa upaya penyelesaian masalah aset TNI merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN yang dimulai sejak ia menjabat.
“Sejak menjabat, kami berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta TNI untuk menyelesaikan persoalan aset tanah. Kami mendapat setumpuk dokumen mengenai aset TNI, dan kami sudah mulai menyelesaikan satu per satu, meskipun totalnya mencapai 649 titik,” kata Nusron, Kamis (19/3/2025).
Dalam tiga bulan terakhir, tim dari Kementerian ATR/BPN, Kemhan, dan TNI telah menyelesaikan 92 kasus terkait aset TNI. Dari total 649 titik yang perlu diselesaikan, 126 di antaranya berhubungan dengan TNI AD, sementara sebagian besar berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan.
Untuk menjaga kelestarian aset negara tanpa menyinggung kepentingan masyarakat, Menteri Nusron mengusulkan penggunaan skema Hak Pengelolaan (HPL) untuk semua tanah TNI.
“HPL adalah hak tertinggi dalam sertipikat tanah di Indonesia. Selama Indonesia ada, status HPL akan tetap melekat pada tanah tersebut,” tegasnya.
Dengan HPL, lanjut Menteri Nusron, TNI dapat memastikan kepastian hukum atas asetnya, sementara masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai dengan persetujuan dari TNI sebagai pemegang HPL.
Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan menyelesaikan permasalahan aset tanah dengan profesionalisme, mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat.
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi yang diberikan oleh Menteri Nusron.
Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan oleh masyarakat akan menjadi prioritas. “Kami akan memastikan bahwa penggunaan lahan ini akan lebih dominan pro masyarakat sekitar,” ujar Jenderal Maruli (*)
