JAKARTA, pekaaksara.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menekankan pentingnya perencanaan tata ruang dalam mitigasi risiko bencana, baik di pusat maupun daerah.
Hal tersebut diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Kamis (20/03/2025).
Menurutnya, 96 persen bencana di Indonesia berasal dari hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan perencanaan tata ruang yang dinilai kurang baik.
Dia mengatakan bahwa, perencanaan tata ruang yang baik menjadi fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur penggunaan lahan, tetapi juga mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi.
“Tata ruang yang baik juga harus mencakup mitigasi risiko bencana yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegasnya, Sabtu (22/3/2025).
Wamen Ossy juga menyoroti beberapa aspek penting dalam perencanaan tata ruang, di antaranya adalah identifikasi kawasan rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, dan penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.
Ia menambahkan, perencanaan tata ruang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa, mencegah kerugian ekonomi, dan memperkuat kapasitas lokal untuk merespons serta pulih dari bencana.
Namun, Wamen Ossy juga mengingatkan bahwa implementasi perencanaan tata ruang bukanlah hal yang mudah. Tantangan besar harus dihadapi, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), mendorong partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan dan peraturan.
Termasuk, penguatan pengendalian dan penertiban sangat diperlukan agar implementasi tata ruang dapat berjalan efektif di lapangan.
“Kelembagaan kami dengan BNPB memiliki peran yang saling melengkapi. ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko. Jadi, kita harus selalu bersinergi,” tuturnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, Kepala BNPB, Suharyanto.
Selain itu, hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, serta sejumlah kepala daerah yang hadir baik secara langsung maupun daring (*).
