JAKARTA, pekaaksara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025-2029.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin, (17/3/2025).
Menteri Nusron dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi rutin terhadap proyek ILASPP. “Kami akan mengadakan pertemuan setiap bulan untuk memastikan monitoring dan kontrol terhadap perkembangan proyek ILASPP, serta dinamika yang ada,” ungkapnya, Sabtu (22/3/2025).
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut sangat krusial untuk memastikan integrasi administrasi pertanahan dan tata ruang di Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, serta BIG.
“Kami ingin memastikan bahwa proses pemetaan kadastral, khususnya pada APL (Areal Penggunaan Lain) dan Kehutanan, serta APL dan Transmigrasi, dapat terselesaikan dengan baik,” lanjut Menteri Nusron.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menambahkan bahwa integrasi data nasional juga menjadi salah satu amanat Presiden Republik Indonesia untuk Kementerian Transmigrasi. “Kami merasa sangat terbantu dengan program ini, khususnya dalam hal pengelolaan lahan,” ujarnya.
Kepala BIG, Muh Aris Marfai, yang juga menjadi tuan rumah Rakor kali ini, melaporkan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi dengan berbagai peran, termasuk pembina, pengarah, direktur, dan tim teknis yang bertanggung jawab atas penyediaan peta untuk ILASPP.
“Kami sudah memastikan bahwa tim teknis yang dibentuk akan siap bergerak sesuai dengan kebutuhan proyek ini,” jelasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kemendagri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain itu, mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati beserta jajaran (*)
