SURABAYA, pekaaksara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang “clean and clear” adalah kunci untuk membuka pintu masuknya investasi di Indonesia.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur yang digelar di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (09/3/2025), Nusron mengajak pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur untuk segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.
“Kami meminta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota untuk bekerja sama dalam menyelesaikan RDTR. Proses perizinan yang kami percepat melalui sistem Ease of Doing Business membutuhkan RDTR yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission),” ujar Nusron.
Menurut Menteri Nusron, dengan sistem yang terintegrasi tersebut, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan jauh lebih cepat.
“Proses RDTR biasanya memakan waktu 6 hingga 8 bulan, tetapi jika RDTR sudah selesai dan terhubung dengan OSS, KKPR bisa selesai hanya dalam 2 jam,” tambahnya.
Sayangnya, hingga kini, progres penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target yang ditetapkan. Dari 464 RDTR yang ditargetkan, baru 86 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR yang terbit, sementara hanya 37 RDTR yang terintegrasi dengan OSS.
Untuk mempercepat penyelesaian tersebut, Nusron menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda.
“Kerja sama yang solid antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda adalah kunci untuk mengelola pertanahan dan tata ruang dengan lebih baik. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal hasil yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menekankan peran strategis Pemda dalam implementasi kebijakan pertanahan dan tata ruang. Ia mengajak seluruh Pemda untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik di seluruh wilayah, dengan harapan sektor investasi di Jawa Timur dapat berkembang pesat, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Rakor kali ini mengusung tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional.” Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; serta Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Timur. Menteri Nusron juga didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri beserta jajaran (*)
