JAKARTA, pekaaksara.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pertanahan dan tata ruang merupakan pilar utama dalam membangun ketahanan nasional.
Hal ini disampaikan Wamen Ossy saat menjadi pembicara dalam Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif LEMHANNAS RI 2025, yang berlangsung di AONE Hotel, Jakarta, pada Jumat (23/5/2025) kemarin.
“Tanah memainkan peran strategis dalam menjaga integritas wilayah, mewujudkan keadilan sosial, dan memastikan pemerataan pembangunan. Dengan perencanaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan, kita tidak hanya menciptakan efisiensi pembangunan, tapi juga memperkuat kedaulatan negara,” ujar Wamen Ossy.
Ia menekankan bahwa isu ketahanan nasional tak melulu soal militer, melainkan juga menyangkut aspek-aspek mendasar seperti pengelolaan ruang dan pertanahan. Dalam konteks geopolitik modern, lanjutnya, tata ruang bahkan menjadi instrumen kendali atas sumber daya nasional serta pengaruh politik dan pertahanan.
“Penataan kawasan industri, permukiman, pertanian, hingga militer harus dilandasi visi jangka panjang. Di sinilah pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dokumen strategis, bukan hanya teknis,” jelasnya.
Wamen Ossy juga menyoroti pentingnya kepastian hak atas tanah dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan dan transisi energi hijau. Menurutnya, perlindungan lahan produktif dari alih fungsi yang tidak terencana sangat krusial bagi masa depan pangan nasional.
“Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan jika sawah produktif dikonversi secara sembarangan. Begitu juga dengan transisi energi tanpa ruang bagi infrastruktur energi hijau seperti PLTS dan PLTB, maka kedaulatan energi hanya akan menjadi wacana,” tegasnya.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan penyerahan plakat kepada Wamen Ossy oleh panitia PPNK Angkatan ke-220 LEMHANNAS RI. Turut hadir mendampingi, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja (*)
