JAKARTA, pekaaksara.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, resmi membuka Rapat Evaluasi Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Dalam arahannya, Sekjen menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana proyek yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia.
“Anggaran proyek ini harus dikelola secara maksimal, dengan hasil yang jelas dan terukur. Ini bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tapi juga membangun kepercayaan kepada pemberi dana dan publik,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi di hadapan jajaran pimpinan tinggi pratama dan tim proyek ILASP.
Proyek ILASP, yang dijadwalkan berlangsung hingga tahun 2029, merupakan program strategis nasional yang melibatkan sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Sekjen ATR/BPN menegaskan pentingnya pembagian peran yang jelas antar instansi, serta penyelesaian kendala teknis seperti anggaran yang masih terblokir.
Ia juga mengingatkan potensi duplikasi kegiatan yang bisa menimbulkan inefisiensi. Untuk itu, laporan perkembangan proyek diminta disampaikan secara terbuka, berkala, dan solutif.
“Kalau ada kendala, jangan disimpan. Laporkan segera. Kita ingin proyek ini sukses bukan hanya di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat langsung ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, yang bertindak sebagai moderator rapat, menyampaikan bahwa evaluasi ILASP akan dilakukan setiap dua minggu.
Evaluasi rutin ini bertujuan memastikan setiap langkah proyek tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan tata kelola pertanahan dan tata ruang.
Rapat dilaksanakan secara hybrid, dengan dihadiri oleh para pejabat tinggi dan perwakilan satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Masing-masing menyampaikan laporan progres kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam lingkup Proyek ILASP.
Dengan penguatan koordinasi dan pengawasan yang ketat, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk menjadikan Proyek ILASP sebagai contoh pelaksanaan program berbasis anggaran internasional yang efisien, transparan, dan berdampak nyata (*)