JAKARTA, pekaaksara.com — Momen istimewa kembali mewarnai perjalanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, secara resmi dikukuhkan sebagai Alumni Kehormatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) pada Jumat (20/6/2025), di Jakarta.
Pengukuhan ini bukan sekadar simbolik—bagi Pudji, penyematan almamater KAPTI-Agraria dan penyerahan Kartu Tanda Alumni (KTA) Kehormatan adalah bentuk kepercayaan dan motivasi baru dalam kiprahnya di dunia pertanahan dan tata ruang nasional.
“Ini adalah kehormatan besar sekaligus semangat baru bagi saya untuk terus berkontribusi bagi bangsa melalui Kementerian ATR/BPN,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi penuh semangat saat acara Pengukuhan Pengurus Pusat (PP) KAPTI-Agraria periode 2025–2028.
Pengukuhan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi Pudji dalam mendukung pengembangan sumber daya agraria nasional. Momen ini juga menjadi pengingat bahwa sinergi antara alumni dan pemerintah sangat krusial dalam mewujudkan pelayanan agraria yang profesional dan berdampak nyata.
Dalam sambutannya, Pudji juga menyampaikan pesan kepada jajaran pengurus baru KAPTI-Agraria agar menjadikan arahan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai kompas dalam berkarya.
“Seperti yang selalu ditekankan Pak Menteri, pengurus harus melayani ke bawah dan menjadi motor inovasi di Kementerian ATR/BPN. Pegang teguh nilai ini untuk membawa organisasi semakin maju dan relevan,” tegas Pudji.
Acara pengukuhan ini turut dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan serta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Ketua Umum KAPTI-Agraria, Sri Pranoto, dan Ketua Dewan Pembina KAPTI-Agraria, Andi Tenrisau, beserta jajaran.
Dengan masuknya Pudji Prasetijanto Hadi dalam keluarga besar KAPTI-Agraria, diharapkan semangat kolaborasi antara alumni dan birokrasi semakin solid untuk membangun sistem pertanahan yang adil, transparan, dan modern menuju pelayanan publik kelas dunia (*)
