BANDUNG, pekaaksara.com – Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menegaskan bahwa komunikasi publik yang efektif menjadi kunci dalam menekan tingginya jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan yang digelar di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, pada Kamis kemarin.
“Dari data pengaduan yang masuk, mayoritas berkaitan dengan administrasi dan birokrasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami alur layanan. Kita perlu hadir lewat komunikasi yang membumi, jelas, dan mudah diakses,” ujar Harison, Sabtu.
Ia menyoroti pentingnya menghadirkan informasi layanan dalam bentuk kampanye yang menarik dan mudah dipahami, baik melalui media sosial, konten visual, maupun tatap muka langsung di kantor-kantor pertanahan. Menurutnya, komunikasi yang tepat akan mendorong masyarakat datang dengan dokumen yang lengkap dan pemahaman yang baik, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
“Kalau masyarakat sudah paham dari awal, mereka tidak akan merasa dipersulit. Kuncinya adalah komunikasi dua arah, bukan hanya menyampaikan, tapi juga membangun pemahaman dan kepercayaan,” tegas Harison.
Lebih lanjut, ia menjabarkan empat pilar utama komunikasi publik yang perlu diperkuat oleh instansi pemerintah:
1. Masyarakat sebagai penerima layanan
2. Mitra strategis seperti LSM dan akademisi
3. Koordinasi lintas instansi
4. Media sebagai sarana edukasi dan kontrol publik
Menurutnya, kantor pelayanan harus mampu “berbicara” bahkan sebelum masyarakat bertemu langsung dengan petugas. Hal ini bisa dibangun melalui suasana ruang tunggu, informasi di loket, hingga sikap ramah dan solutif para staf.
“Ketika suasana kantor sudah ramah dan komunikatif sejak awal, masyarakat akan merasa dihargai. Dari situ, kepercayaan tumbuh,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, menekankan bahwa komunikasi publik merupakan fondasi perbaikan layanan. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari pimpinan yang memberi contoh nyata.
“Budaya pelayanan tidak bisa dibentuk secara instan. Harus dimulai dari keteladanan pimpinan. Kalau kepala kantor baik, pasti staf ikut,” kata Andi.
Sosialisasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, antara lain Adhi Maskawan, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Samudra Ivan Supratikno, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol), serta Tegar Gallantry, Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat), beserta para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pendekatan yang humanis, komunikatif, dan kolaboratif (*)
