pekaaksara.com, NTT – Menko Polhukam Mahfud MD mengajak seluruh negara anggota Asean untuk meningkatkan upaya memerangi maraknya kejahatan transnasional. Seperti terorisme, narkoba, dan khususnya perdagangan orang.

Dengan cara, Asean harus memiliki instrumen yang memadai untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang, termasuk melalui adopsi Leaders Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by Abuse of Technology yang memuat pendekatan komprehensif dalam hal pencegahan dan perlindungan korban, serta meningkatkan kolaborasi antar negara.

Hal itu ditegaskan Mahfud MD yang juga selaku Koordinator dan Penanggungjawab Pilar Polkam ASEAN saat memimpin pertemuan ke-26 Asean Political and Security Council (APSC) bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Labuan Bajo, NTT, Selasa (9/5).

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menyampaikan pentingnya perundingan Asean Extradition Treaty terkait percepatan Kawasan ASEAN menjadi tempat berlindung bagi para pelaku kriminal.

Dan pihaknya mengaku, akan terus memperkuat upaya kerja sama pemberantasan TPPO di Asean. Baik di tingkat bilateral dan regional.

Di tingkat bilateral, Mahfud telah mengkoordinasikan dan mendorong kesepakatan Memorandum of Understanding (MOU) antara Kepolisian RI dan Kepolisian Kamboja pada Agustus 2022 lalu guna memperkuat kerja sama police-to-police dalam penanganan TPPO.

“Indonesia dan Malaysia juga telah menyepakati MOU Rekrutmen dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Domestik Malaysia pada April 2022. MOU ini mengatur penggunaan sistem satu kanal sebagai sistem perekrutan dan pengawasan pekerja migran,” katanya.

Di tingkat regional, lanjut Mahfud, pada Pertemuan ke-25 Dewan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community Council) pada 10 November 2022 di Kamboja, di sela rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan ke-41, Menko Polhukam telah menekankan pentingnya penguatankerja sama ASEAN yang sudah ada dalam memerangi perdagangan orang, termasuk implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children dan Bohol Trafficking in Persons Work Plan.(*)