SUMENEP, pekaaksara.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pulau Sapeken (Himpas) ‘Mengepung’ kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumenep, Madura, Jatim, Jumat (23/06/2023) pagi.

Aksi mereka, menyampaikan sekaligus mempertanyakan persoalan yang terjadi di kepanitiaan pengawas kecamatan (Panwascam) pada Pemilu 2024 Sapeken.

Menurut aktivis Himpas, Panwascam Sapeken diduga melanggar standar operasional prosedur (SOP) terkait pencairan biaya operasional yang tanpa melibatkan Kepala Sekretariat (Kepsek) dan Bendahara.

Hal itu, kata mereka, tentu menimbulkan asusmsi liar di masyarakat. Bahkan, pihaknya menduga ada indikasi penyelewengan dana yang dilakukan oleh Panwascam Sapeken.

“Kami pertanyakan ini kepada Bawaslu selaku atasan dari Panwascam. Apa alasan dan tujuan Panwascam Sapeken mencairkan anggaran tersebut secara sepihak,” ujar Korlap Aksi Himpas Ahmad Fauzinur.

Ahmad Fauzinur bersama rekannya telah mengetahui hal itu lebih dari satu bulan yang lalu dan bahkan menjadi atensi Mahasiswa Himpas.

Akan tetapi, kata dia, untuk menyampaikan itu belum direspon oleh pihak yang bersangkutan atau bahkan Bawaslu Sumenep.

“Belum direspon dari kemarin. Ini juga menjadi tanda tanya besar. Ada apa dengan Bawaslu dan Panwascam Sapeken ini,” ujarnya kesal.

Dirinya menuntut Bawaslu Sumenep, untuk segera mengeavluasi kinerja Panwascam Sapeken. Selain itu, jika terbukti ada pelanggaran, maka pihaknya meminta agar yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.

“Kalau bisa dipecat saja,” tegasnya.

Aksi tersebut menyisakan luka dalam terhadap Mahasiwa Sapeken. Sebab, mereka tidak ditemui langsung oleh Ketua Bawaslu Sumenep Anwar Noris. Akan tetapi melalui video zoom.

Noris mengatakan bahwa dirinya menerima imformasi itu. Akan tetapi, pihaknya mengatakan kabar yang beredar tidak berdasar. Terlebih dikuatkan, dengan adanya statemen dari Bendahara Panwascam Sapeken.

“Dia menyatakan, bahwa dirinya benar-benar terlibat dalam pencairan itu,” katanya. (*)