SUMENEP, pekaaksara.com – Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation, menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2023, yang dinilai habis hanya untuk keperluan perjalanan dinas dan kepentingan birokrasi.

“Rentang waktu lima tahun terakhir hingga 2023 ini, belanja modal kabupaten Sumenep hanya berkisar di 8 persen dari total APBD. Ini hasil analisis kami,” kata Nur Hayat saat audiensi dengan Sekda Edy Rasiyadi, Kamis (13/07/2023).

Hayat juga menilai, Pemkab terindikasi boros dan gendut dalam pengalokasian anggaran untuk birokrasinya.

Sebab, menurut dia, belanja modal yang seyogyanya mendapat perhatian untuk pemenuhan layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan ekonomi justru lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

Hayat juga menyimpulkan secara keseluruhan besarnya APBD 2023 Kabupaten Sumenep, dinilai sangat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Sumenep.

Bahkan sambung dia, terindikasi belanja daerah kabupaten Sumenep tahun ini merupakan modus pembajakan APBD oleh birokrasi.

Sekda Kabupaten Sumenep Edy Rasyiadi mengaku, Pemkab Sumenep sangat terbuka untuk menerima segala bentuk kritikan dan masukan dari berbagai pihak. Khususnya, jika hal tersebut dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk Sumenep.

Sekda mengatakan, pihaknya siap memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan kajian kepada Fakta Foundation.

Lebih lanjut, dengan adanya audiensi itu dirinya berharap menjadi awal kerjasama yang baik antara pemerintah dan Fakta Foundation, dalam pengelolaan APBD.

Sehingga, anggaran itu nantinya, dapat direalisasikan lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.

“Kami akan mempelajari dan menindaklanjuti masukan dan rekomendasi yang disampaikan Fakta Foundation dalam rangka meningkatkan kualitas APBD Kabupaten Sumenep,” kata Edy. (*)