JAKARTA, pekaaksara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang digelar di Ruang Rapat Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (30/04/2025).
“Program pemerintah apa pun akan kami dukung. Begitu datanya tersedia, kami bisa langsung memprosesnya. Kami akan memanfaatkan tanah yang memungkinkan untuk digunakan, termasuk yang akan disertifikasi untuk keperluan Sekolah Rakyat. Jika status tanahnya beragam, akan kami sesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Menteri Nusron.
Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan pentingnya eksekusi yang cepat dan tepat sasaran dalam penyediaan lahan, serta mengingatkan agar tidak menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi yang efisien dan langsung menyentuh substansi. Secara teknis, Menteri Nusron menyoroti perlunya kejelasan status hukum atas tanah.
“Apakah itu Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL), atau bentuk hak lainnya, harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih aset. Jika tanahnya milik Kementerian Sosial, tetapi bangunannya dimiliki lembaga lain, hal ini bisa menimbulkan konflik,” ungkapnya kepada Menteri Sosial.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa kebutuhan lahan untuk Sekolah Rakyat pada dasarnya berasal dari usulan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Namun, ia mengungkapkan bahwa banyak dari lahan tersebut belum memiliki sertifikat.
“Kami berharap hal ini menjadi perhatian Bapak Menteri Nusron, karena Presiden menargetkan bahwa apabila status lahan sudah ‘clean and clear’, pembangunan akan dimulai pada bulan Juli mendatang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial turut menyerahkan dokumen laporan perkembangan Sekolah Rakyat kepada Menteri Nusron. Rencananya, program Sekolah Rakyat akan mencakup pembangunan 200 sekolah (SD, SMP, dan SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat prasejahtera dan memberikan peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka (*)