JAKARTA, Pekaaksara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan kinerja cemerlang dalam realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selama lima tahun terakhir, capaian PNBP secara konsisten melampaui target, bahkan saat pandemi sekalipun.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI, Selasa (16/9). Ia menyebut bahwa tren positif ini mencerminkan efektivitas layanan dan tata kelola pertanahan yang terus membaik.
“Tren realisasi PNBP selama lima tahun cukup positif. Meski sempat terdampak pandemi pada 2021, sejak 2022 hingga 2024 capaian kami selalu melampaui target,” ujar Pudji di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Rinciannya:
2021: Realisasi 91,65% dari target Rp2,44 triliun
2022: Realisasi 118% atau Rp2,63 triliun dari target Rp2,33 triliun
2023: Realisasi 121,88% atau Rp3,05 triliun dari target Rp2,5 triliun
2024: Realisasi Rp3,06 triliun atau 102,04% dari target Rp3 triliun
Sementara itu, untuk tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN dibebani target PNBP sebesar Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi penerimaan sudah menyentuh Rp2,09 triliun atau 65,31% dari target.
“Perkembangannya cukup positif, tapi kami tetap perlu percepatan agar target akhir tahun bisa tercapai,” imbuhnya.
Kementerian ATR/BPN optimistis tren positif ini akan berlanjut hingga 2029, dengan tetap mengacu pada ketentuan tarif sesuai PP Nomor 128 Tahun 2015. Penyesuaian tarif dan jenis layanan tidak hanya berdampak pada pendapatan, tapi juga kualitas pelayanan publik.
“PNBP berkontribusi besar terhadap APBN dan mendukung berbagai program strategis, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” tegas Pudji.
Tak hanya untuk negara, peningkatan PNBP juga berdampak langsung terhadap penguatan sistem pelayanan. Di antaranya lewat digitalisasi layanan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas SDM.
Ia juga menegaskan, kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat tidak mampu. “Layanan pertanahan tetap bisa diakses masyarakat kecil dengan biaya seminimal mungkin. Prinsipnya, inklusi dan keadilan tetap jadi semangat utama,” pungkasnya. (*)
