JAKARTA, pekaaksara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti
JAKARTA, pekaaksara.com— Setelah lebih dari dua dekade menempati lahan tanpa kepastian hukum, sebanyak 642 Kepala Keluarga (KK) transmigran di Kabupaten Sukabumi kini resmi mendapatkan Sertipikat
JAKARTA, pekaaksara.com– Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menjadi pembicara pada forum tematik Infrastructure Investment Process
JAKARTA, pekaaksara.com – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
JAKARTA, pekaaksara.com – Pemerintah terus mendorong pengelolaan tanah wakaf yang tertib dan memiliki kepastian hukum. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri
SUMENEP, pekaaksara.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama periode Januari hingga Mei 2025,
JAKARTA, pekaaksara.com – Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan pentingnya International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai momentum strategis dalam menyatukan arah
SUMENEP, Pekaaksara.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bappeda menaruh perhatian serius terhadap isu pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Dua isu tersebut menjadi prioritas dalam pertengahan
SUMENEP, Pekaaksara.com – Bappeda Sumenep terus memperkuat sinergi data pembangunan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Langkah ini dilakukan, agar kebijakan daerah lebih presisi
SUMENEP, Pekaaksara.com– Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus menggenjot penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Proses finalisasi ditarget
