JAKARTA, Pekaaksara.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Rabu (28/5/2025).
SURABAYA, pekaaksara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, hadir sebagai pembicara utama dalam Kuliah Pakar di Universitas Nahdlatul Ulama
JAKARTA, pekaaksara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen kuat Kementeriannya dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program
JAKARTA, pekaaksara.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, memberikan pengarahan perdananya kepada para pejabat struktural di lingkungan
PAYAKUMBUH, pekaaksara.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyosialisasikan program Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di
CIKEAS, pekaaksara.com – Peran strategis Hubungan Masyarakat (Humas) dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin krusial. Kepala Biro
JAKARTA, pekaaksara.com – Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 yang jatuh pada 20 Mei 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar
JAKARTA, pekaaksara.com – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/5/2025) di Gedung DPR
JAKARTA, pekaaksara.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya untuk menuntaskan proses sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia
JAKARTA, pekaaksara.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan pentingnya percepatan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
