Menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumenep, pemkab turun langsung menjemput sekaligus menyerahkan santunan di Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/10/26).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang mengarahkan jajaran terkait untuk mengawal para nelayan hingga benar-benar tiba di kampung halaman mereka.

Sebelumnya, kesembilan nelayan tersebut dilaporkan diamankan pihak berwenang Australia pada September 2026.

Merespons peristiwa lintas negara tersebut, Pemkab Sumenep berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan perwakilan diplomatik RI di Australia guna mengawal proses diplomasi serta pemulangan mereka ke tanah air.

“Kami pasti akan memfasilitasi pemulangan sembilan nelayan ini, mulai dari ketibaan di Bali sampai tiba di Ra’as,” tegas Bupati Achmad Fauzi dalam keterangannya, Minggu (25/10/26).

Untuk mengeksekusi arahan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) diterjunkan bersama Baznas Sumenep.

Melalui program Peduli tersebut, guna meringankan beban mereka usai menghadapi proses hukum dan masa penahanan di luar negeri.

Penyerahan bantuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan sebelum rombongan diberangkatkan kembali menuju Jawa Timur (*)

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/26).

Menurut Ossy, pembangunan Bali harus berangkat dari tata ruang yang terencana agar mampu menjawab tantangan keterbatasan lahan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan investasi.

Ia menegaskan, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. “RTR adalah kompas pembangunan, sedangkan RDTR menjadi petunjuk operasionalnya.

Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan dan investasi ke depan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali mempercepat integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Dari target 75 RDTR di Bali, saat ini baru 30 RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses. Integrasi penuh baru tercapai di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.

Menurutnya, percepatan integrasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi investasi sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.

Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya pembangunan Bali yang dilakukan secara terintegrasi lintas sektor.

Ia mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

“Tata ruang harus menjadi panglima pembangunan. Jika pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang baik, dampaknya bisa memicu berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga masalah pariwisata, konektivitas, dan lingkungan,” tegas AHY (*)

Program ini jadi upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan keamanan tanah masyarakat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi atas tanah yang dimiliki.

Desa Asahduren di Kabupaten Jembrana, Bali, merupakan salah satu desa adat yang mengalami perubahan sejak tersentuh program Reforma Agraria. Dimulai dengan Hak Pengelolaan (HPL) yang didapatkan pada akhir September 2024, tanah di Asahduren ini didukung pengelolaannya, masyarakat setempat dibina dalam pengembangan produksi hasil tanahnya, dan akses ke pihak yang dibutuhkan, termasuk off-taker dibantu koordinasinya.

Ketua Adat Desa Asahduren, I Kadek Suentra, bersyukur atas kerja sama pemberdayaan tanah adatnya ini dengan berbagai pihak. Hal ini tentunya tak lepas dari peran Kementerian ATR/BPN yang sudah mengawal proses dari sertipikasi tanah ulayat hingga menghubungkan dengan off-taker, dalam hal ini PT Nusantara Segar Abadi (NSA).

“Itulah fungsi daripada Sertipikat HPL tanah adat ini sehingga dari investor yang mau bekerja sama atau yang menanam modal tidak ada keraguan-keraguan. Terima kasih berkat fasilitasi dari Kementerian ATR/BPN akhirnya (tanah) kami bisa seperti sekarang,” ujar I Kadek Suentra, Selasa (6/1/26).

Kini, tanah adat tersebut sudah terlihat rimbun dengan pohon pisang yang menjulang dengan rata-rata ketinggian pohon sepanjang 3 meter, dengan batang pohon yang sangat berisi. I Kadek Suentra menyebut bahwa saat ini ia telah mempekerjakan beberapa petani/pekebun untuk menggarap tanah pisang cavendish tersebut.

“Yang jelas, 5 warga kami sudah kami pekerjakan untuk tanah pisang cavendish ini. Dari yang dulunya mereka belum bekerja, sekarang sudah ada pekerjaan yang pasti, juga upah harian yang pasti. Upah harian yang kami bayarkan Rp110.000 per pekerja per hari. Kalau dulu sebelum ada pisang cavendish ini, dipakai biaya panen saja sudah hampir habis (modalnya),” ungkap I Kadek Suentra.

Salah satu varietas pisang terpopuler sedunia ini berhasil meningkatkan produktivitas masyarakat setempat. Penanaman pohon yang terbukti cocok dengan keadaan tanah Asahduren ini bisa dimulai dari program Reforma Agraria melalui kerja sama dengan PT NSA Bali selaku off-taker.

Head of Operations PT NSA, Bagus Dwi Prasaja, menceritakan bahwa pihaknya baru berani bekerja sama dengan masyarakat Desa Adat Asahduren sejak tanahnya resmi memiliki sertipikat.

Setelah Reforma Agraria masuk, PT NSA memulai kerja sama dalam penanaman pohon pisang cavendish. “Waktu itu kan memang tanah adat, lalu ternyata sudah ada Sertipikat HPL, apalagi yang datang dari pihak Kementerian ATR/BPN. Kalau tidak ada sertipikat, kami tidak berani (bermitra),” jelas Bagus.

Potensi desa terus digali dan dikelola. Skema kerja sama Desa Adat Asahduren dengan PT NSA berupa penyediaan bibit pisang cavendish, sampai pendampingan selama masa tanam pisang cavendish, masa panen, hingga ke proses pengemasan saat panen.

“Dalam perjalanan budidaya, kita ada supervisor rutin untuk mengunjungi, misal _leaves disease control_, yaitu mengontrol penyakit daun dengan _spray_. Karena jika kita bisa menjaga daun pisang, buahnya juga akan terjaga,” ujar Bagus Dwi Prasaja.

Tanah Adat Desa Asahduren yang menjadi tempat tumbuhnya pohon pisang cavendish ini memiliki luas 9.800 m2, dengan total pohon yang ditanam sebanyak 1.340 pohon. Bagus Dwi Prasaja berharap, masa panen yang sekiranya dijadwalkan pada Januari 2026 mendatang akan menghasilkan hasil buah pisang cavendish yang optimal.

“Kita harapkan kondisi yang optimal. Apa pun kondisinya yang terjadi, kita tetap beli dengan harga-harga yang sudah kita sepakati di awal perjanjian. Jika dari total populasi pisangnya, target panen bisa menghasilkan 30 ton pisang cavendish,” jelas Bagus Dwi Prasaja.

Langkah Kementerian ATR/BPN dalam menghubungkan masyarakat adat dengan off-taker sehingga menjadi lebih produktif dan berdaya inilah yang menjadi tujuan besar dari konsep Reforma Agraria.

Dan dinilai, tak hanya menjadikan kebermanfaatan tanah yang berkelanjutan, namun juga agar tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat (*)

Pelayanan publik ini porsinya cukup besar dalam bagian pekerjaan Kementerian ATR/BPN, yaitu 75-80% dari seluruh pekerjaan. Untuk itu, di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Menteri Nusron mengingatkan prinsip utama yang harus dijaga dalam melayani masyarakat.

“Dua isu pelayanan publik itu proses lama dan praktik pungutan liar, ini harus ditangani melalui perubahan mindset sekaligus perbaikan sistem. Ekspektasi masyarakat sekarang berbeda. Mereka ingin dilayani cepat dan bersih,” pesan Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali, Rabu (26/11/25).

Ke depannya, mayoritas pemohon layanan pertanahan merupakan generasi yang tumbuh dengan budaya digital dan memiliki sikap kritis terhadap ketentuan maupun pelayanan publik. Generasi ini, menurut Menteri Nusron, tidak lagi mentoleransi praktik-praktik percepatan berbayar atau layanan yang tidak mengikuti aturan.

Dengan kemajuan teknologi, generasi ini juga sangat mudah menyuarakan keluhan di media sosial. Perubahan perilaku itulah yang harus dibaca dan direspons dengan transformasi menyeluruh.

Menteri Nusron menegaskan, perubahan layanan harus dimulai dari dua hal, yaitu sistem dan sumberdaya manusia (SDM). Pada konteks sistem, ia menekankan pentingnya penyederhanaan proses bisnis, penguatan akuntabilitas, dan digitalisasi layanan.

“Proses yang ada hari ini tidak salah, tapi untuk kondisi sekarang, sudah tidak relevan. Infrastruktur IT harus diperkuat. Digitalisasi adalah kunci untuk mengurangi pungli dengan mengurangi tatap muka. Saat ini HT dan Roya sudah digital. Berikutnya kita akan masuk ke layanan peralihan hak secara elektronik,” ungkapnya.

Dari total 7 juta berkas layanan per tahun yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, 4%-nya merupakan output di Provinsi Bali. SDM, dalam hal ini memegang fungsi krusial terhadap kualitas layanan tersebut. Menteri Nusron berpesan agar jajarannya bukan hanya memiliki kapasitas dan kapabilitas, namun juga integritas yang kuat.

Dunia pelayanan bergerak sangat dinamis sehingga seluruh jajaran diimbau Menteri Nusron untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan. “Kalau tidak berubah dan tidak meningkatkan kualitas diri, kita akan digulung oleh zaman,” tegasnya.

Dengan penataan sistem dan SDM, ia berharap jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali dapat memberikan pelayanan pertanahan yang cepat, bersih, transparan, dan sesuai ekspektasi masyarakat masa kini.

“Perubahan perilaku masyarakat itu nyata. Karena itu, transformasi layanan harus dilakukan, bukan hanya untuk menjawab kebutuhan publik, tetapi juga agar institusi kita tetap relevan,” pungkas Menteri Nusron.

Kegiatan pembinaan ini dimulai dengan laporan kinerja dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging. Hadir mengikuti kegiatan untuk menyimak arahan Menteri Nusron, para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali (*)

Di hadapan mahasiswa yang mengikuti kelas ini, ia menjelaskan soal pentingnya Reforma Agraria sebagai instrumen utama dalam pengelolaan tanah yang adil di Indonesia.

“Melalui Reforma Agraria, ada Penataan Aset seperti legalisasi tanah dan redistribusi tanah, serta ada Penataan Akses tanah. Jika tanah tidak dikelola dengan baik, padahal jumlah tanah statis dan masyarakat bertambah, maka anak cucu kelak tidak dapat memiliki tanah lagi ke depannya,” ujar Wamen Ossy.

Redistribusi tanah adalah salah satu wujud pengelolaan tanah melalui Reforma Agraria. Ini juga sebagai bentuk hadirnya negara untuk memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok rentan. “Masyarakat miskin, masyarakat yang termarginalkan, termasuk masyarakat adat wajib dibantu negara untuk dapat memiliki tanah,” ujar Wamen Ossy.

Selain Penataan Aset, Penataan Akses juga menjadi fokus pelaksanaan Reforma Agraria oleh Kementerian ATR/BPN. Melalui Penataan Akses, masyarakat didorong untuk memanfaatkan tanahnya secara produktif dari sisi ekonomi.

“Ini seperti yang sudah dilakukan di Jembrana, Bali. Di sana tanah masyarakat adat ditanami pisang cavendish, mereka juga ada off taker nya. Kemudian, konsep Penataan Akses ini sudah mulai ditiru di daerah lain, seperti Penataan Akses berupa peternakan di Majalengka, Jawa Barat,” jelas Wamen Ossy.

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy juga memperkenalkan layanan pertanahan digital yang telah dikembangkan Kementerian ATR/BPN. “Bagi Adik-adik mahasiswa, silakan buka situs Bhumi ATRBPN, di sana akan terlihat secara jelas bidang tanahnya orang tua Adik-adik sekalian.

Termasuk, informasi jenis hak tanah milik keluarga Adik-adik sekalian. Ini merupakan upaya kami dalam membentuk transparansi informasi pertanahan yang selama ini kami lakukan,” ungkapnya.

Dalam Kuliah Umum ini, Wamen Ossy hadir bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Bali.

Turut mendampingi, Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan. Kuliah Umum ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Yayasan Mahendradatta, I Gusti Ngurah Wira dan Rektor Universitas Mahendradatta, Ni Ketut Wiratny (*)