Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam melihat secara langsung perkembangan pelayanan kesehatan sekaligus berbagai potensi penguatan sektor kesehatan di Kabupaten Sumenep.

Rombongan Bappenas dipimpin Perencana Ahli Pertama Kementerian PPN/Bappenas, Aditya Widya Pradipta. Kunjungan tersebut turut didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto.

Kehadiran tim Bappenas di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sumenep itu dilakukan untuk melihat kondisi dan perkembangan pelayanan kesehatan secara langsung, termasuk berbagai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Erliyati, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran Bappenas menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Erliyati menyampaikan bahwa RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami tentu menyambut baik kunjungan Bappenas ini. Ini menjadi bagian penting dari upaya membangun sinergi dan melihat secara langsung bagaimana pelayanan kesehatan di daerah terus dikembangkan,” ujar Erliyati.

Ia menambahkan, penguatan rumah sakit tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut peningkatan mutu layanan, sumber daya manusia, sistem pelayanan, serta kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah.

Menurutnya, sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan manusia. Karena itu, penguatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan harus terus menjadi perhatian bersama.

Kunjungan Bappenas tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Sumenep sekaligus menjadi bahan dalam memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan yang lebih tepat sasaran (*)

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sumenep tersebut menjelaskan, perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah di tingkat desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Tahapan ini menjadi langkah awal untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.

Selain itu, pihaknya juga menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut bertujuan menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Bahkan, FKP untuk perencanaan tahun depan sudah selesai dilaksanakan,” terang Arif, Selasa (10/3/26).

Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang digelar di seluruh wilayah kecamatan. Dalam proses ini, Bappeda berperan memfasilitasi serta mengoordinasikan pertemuan dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dalam kegiatan ini kami memfasilitasi dan mengoordinasikan pertemuan dengan OPD,” ujar mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tersebut.

Setelah Musrenbangcam, proses berlanjut pada forum perangkat daerah yang membahas kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kecamatan. Tahap akhir kemudian ditutup dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) sebagai puncak penyusunan rencana pembangunan.

“Setelah pembahasan bersama OPD, dilanjutkan Musrenbangkab sebagai tahapan akhir,” jelasnya.

Arif memastikan, melalui rangkaian proses tersebut pembangunan di Kabupaten Sumenep akan semakin terarah dan tepat sasaran. Seluruh usulan dari tingkat bawah dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah.

“Dengan proses ini, pembangunan akan lebih sesuai kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan di berbagai sektor,” pungkasnya (*)

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sumenep tersebut menjelaskan, perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah di tingkat desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Tahapan ini menjadi langkah awal untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.

Selain itu, pihaknya juga menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut bertujuan menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Bahkan, FKP untuk perencanaan tahun depan sudah selesai dilaksanakan,” terang Arif, Selasa (10/3/26).

Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang digelar di seluruh wilayah kecamatan. Dalam proses ini, Bappeda berperan memfasilitasi serta mengoordinasikan pertemuan dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dalam kegiatan ini kami memfasilitasi dan mengoordinasikan pertemuan dengan OPD,” ujar mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tersebut.

Setelah Musrenbangcam, proses berlanjut pada forum perangkat daerah yang membahas kebutuhan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kecamatan. Tahap akhir kemudian ditutup dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) sebagai puncak penyusunan rencana pembangunan.

“Setelah pembahasan bersama OPD, dilanjutkan Musrenbangkab sebagai tahapan akhir,” jelasnya.

Arif memastikan, melalui rangkaian proses tersebut pembangunan di Kabupaten Sumenep akan semakin terarah dan tepat sasaran. Seluruh usulan dari tingkat bawah dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah.

“Dengan proses ini, pembangunan akan lebih sesuai kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan di berbagai sektor,” pungkasnya (*)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 6,46 persen pada Triwulan I dan tetap solid di 5,50 persen pada Triwulan II, jauh di atas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 yang ditetapkan sebesar 4 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan capaian tersebut merupakan hasil dari penguatan sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi fokus utama pemerintah daerah.

Menurut Arif, Bappeda memprioritaskan pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, serta industri kecil dan menengah (IKM) melalui perencanaan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk hingga wilayah kepulauan.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Sumenep mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap kuat sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujar Arif, Sabtu (15/12/25).

Ia menjelaskan, lonjakan pertumbuhan pada Triwulan I didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat serta kelancaran distribusi barang menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Sementara itu, penyesuaian pertumbuhan pada Triwulan II dipengaruhi oleh siklus pascapanen dan dinamika harga komoditas. Meski demikian, kondisi ekonomi daerah dinilai tetap stabil dan terkendali.

Arif juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya **stabilitas harga pangan, akses logistik wilayah kepulauan, peningkatan daya saing produk lokal, serta kebutuhan investasi di sektor produktif.

Namun demikian, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat kebijakan lintas sektor guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Dengan penguatan sektor produktif dan perencanaan pembangunan yang konsisten, kami optimistis Sumenep mampu mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya (*)

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab Sumenep menggelar Rapat Penguatan Implementasi SAKIP sebagai upaya konsolidasi sekaligus percepatan perbaikan kinerja lintas perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja berjalan selaras, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa penguatan SAKIP merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.

“Penguatan SAKIP oleh seluruh perangkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan, efektif, serta fokus pada capaian kinerja yang nyata,” ujarnya kepada Media Center di Kantor Bappeda, Jumat (12/12/25).

Menurut Arif, evaluasi SAKIP harus dimaknai sebagai momentum bagi perangkat daerah untuk menata kembali proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar semakin terukur serta memiliki akuntabilitas yang kuat.

“Akuntabilitas kinerja bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi kebutuhan fundamental agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, Bappeda telah melakukan pendampingan intensif kepada seluruh perangkat daerah. Pendampingan tersebut meliputi penginputan realisasi kinerja dan pohon kinerja pada aplikasi E-SAKIP Pro, penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan III, serta pengunggahan dokumen pendukung pada laman esr.kemenpan.go.id.

Melalui kegiatan ini, Bappeda Sumenep bersama pihak terkait berupaya meningkatkan kualitas data kinerja sekaligus mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi, guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil.

“Kami berharap sinergi dan pendampingan ini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta menghasilkan laporan kinerja yang komprehensif. Dengan demikian, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan nilai SAKIP pemerintah daerah,” tambah Arif.

Ke depan, Bappeda bersama Bagian Organisasi dan Inspektorat berencana melaksanakan pendampingan lanjutan untuk mempercepat penyempurnaan penginputan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Upaya tersebut menegaskan bahwa peningkatan nilai SAKIP membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kolaborasi lintas sektor seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Dengan penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan, kami berharap kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik dan pelayanan publik kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya (*)

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tahun 2025, jumlah penduduk miskin berhasil turun signifikan dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen, atau setara dengan penurunan sekitar 7.940 jiwa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, pada Kamis (13/11/25) menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari implementasi Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan yang dijalankan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.

“Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kebijakan lintas sektor,” ujarnya.

Tiga Pilar Strategi Penanggulangan Kemiskinan
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
Pemerintah daerah berfokus meringankan beban masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan sosial, di antaranya:
• Program Sembako, PKH, beasiswa, dan asistensi lansia.
• Jaminan kesehatan melalui UHC dan BPJS Ketenagakerjaan.
• Program makanan tambahan untuk balita stunting dan Sekolah Orang Tua Hebat.
• Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
• Subsidi transportasi untuk wilayah kepulauan.
• Program sanitasi dan penyediaan air minum berbasis masyarakat.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Langkah kedua diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui:
• Pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
• Pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha serta penyelenggaraan job fair.
• Program padat karya infrastruktur yang menyerap tenaga kerja lokal.
• Akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
Program ini menitikberatkan pada percepatan pembangunan di wilayah tertinggal melalui:
• Optimalisasi dana desa untuk usaha produktif lewat BUMDes.
• Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik.
• Peningkatan akses air minum dan sanitasi.
• Perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan di desa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep tengah memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai arah kebijakan terpadu jangka menengah.

Langkah tersebut diperkuat dengan penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis dalam memastikan setiap intervensi program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin sekadar menurunkan angka kemiskinan di atas kertas, tetapi memastikan masyarakat memiliki ketahanan ekonomi agar tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan,” tegas Arif Firmanto (*)

BAPPEDA Sumenep melibatkan 49 lembaga pendidikan dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, madrasah hingga SMK.

Setiap satuan pendidikan didampingi oleh Fasilitator Daerah (Fasda) SRA untuk memperkuat pemahaman teknis dan implementasi standar SRA di lingkungan sekolah.

Kepala Bappeda Sumenep,Arif Firmanto, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam mendorong transformasi budaya belajar yang berpihak pada anak.

“Penghargaan KLA Madya yang kita raih tahun lalu bukan akhir, tapi awal dari komitmen baru. Target kita tahun depan adalah KLA Nindya. Ini menuntut penerapan standar sekolah ramah anak secara konsisten, agar anak-anak kita bisa belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif,” tegasnya, Selasa (30/9/25).

Lebih lanjut, Arif menyebut bahwa SRA bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi sebuah instrumen untuk mengubah pola interaksi dan sistem pendidikan di sekolah.

Mulai dari pengelolaan ruang kelas yang mendukung kenyamanan anak, komunikasi guru-murid yang sehat, hingga keterlibatan orang tua dan masyarakat, semuanya harus berjalan harmonis dengan prinsip perlindungan anak.

Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen kuat lintas sektor. Selain Bappeda, hadir pula Dinas Pendidikan Sumenep, Kementerian Agama Sumenep, serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep(*)

Bertempat di Ruang Rapat Potre Koneng, acara ini melibatkan 49 lembaga pendidikan dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, madrasah hingga SMK.

Setiap satuan pendidikan didampingi oleh Fasilitator Daerah (Fasda) SRA untuk memperkuat pemahaman teknis dan implementasi standar SRA di lingkungan sekolah.

Kepala Bappeda Sumenep,Arif Firmanto, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam mendorong transformasi budaya belajar yang berpihak pada anak.

“Penghargaan KLA Madya yang kita raih tahun lalu bukan akhir, tapi awal dari komitmen baru. Target kita tahun depan adalah KLA Nindya. Ini menuntut penerapan standar sekolah ramah anak secara konsisten, agar anak-anak kita bisa belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif,” tegasnya, Selasa (30/9/25).

Lebih lanjut, Arif menyebut bahwa SRA bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi sebuah instrumen untuk mengubah pola interaksi dan sistem pendidikan di sekolah.

Mulai dari pengelolaan ruang kelas yang mendukung kenyamanan anak, komunikasi guru-murid yang sehat, hingga keterlibatan orang tua dan masyarakat, semuanya harus berjalan harmonis dengan prinsip perlindungan anak.

Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen kuat lintas sektor. Selain Bappeda, hadir pula Dinas Pendidikan Sumenep, Kementerian Agama Sumenep, serta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep(*)

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep pada malam penutupan acara.

Booth yang mereka tampilkan tahun ini mengusung tema “Labeng Mesem” atau Pintu Senyum, simbol khas Keraton Sumenep yang dikenal sarat makna filosofis. Tak sekadar menjadi ikon arsitektur, Labeng Mesem dipresentasikan sebagai lambang kepemimpinan yang hangat dan terbuka.

“Labeng Mesem bukan hanya soal bentuk, tapi juga pesan tentang bagaimana pemimpin menyapa rakyatnya dengan senyum dan kebijaksanaan,” ujar Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, Kamis (4/9).

Nuansa sejarah makin kuat dengan hadirnya miniatur taman bunga alun-alun dan ornamen booth yang didominasi warna merah dan hijau. Merah melambangkan keberanian dan tanggung jawab, sedangkan hijau menjadi simbol harapan dan keseimbangan hidup.

Tak hanya memanjakan mata, booth ini juga didesain sebagai ruang interaktif. Pengunjung bisa berdiskusi, menyampaikan ide, hingga merasakan atmosfer kebersamaan ala pemerintahan partisipatif.

“Kami ingin masyarakat ikut terlibat, tidak sekadar melihat. Pemerintah harus hadir sebagai ruang dialog,” tegas Arif.

Sinergi antara Bappeda dan BKPSDM disebut sebagai cerminan penguatan tata kelola. Bila Bappeda fokus pada perencanaan pembangunan, BKPSDM mendorong peningkatan kualitas aparatur. Tujuannya satu: mewujudkan Sumenep yang mandiri dan sejahtera.

“Seperti para raja Sumenep dulu, kami juga ingin membangun dengan visi dan keberlanjutan,” tambahnya.

Ajang Madura Night Vaganza 2025 bukan hanya panggung hiburan, tapi juga wahana unjuk kreativitas dan inovasi daerah. Raihan Best Booth menjadi bukti bahwa birokrasi bisa tampil humanis, membumi, dan tetap menjunjung filosofi budaya.

“Pembangunan bukan cuma angka, tapi juga soal merawat identitas dan kedekatan dengan masyarakat,” pungkas Arif. (*)

(Iqb/pekaaksara.com)

Pengukuhan itu berlangsung pada 8 Agustus 2025, di kota pesisir Da Nang, Vietnam—sebuah kota yang menjadi saksi pengakuan internasional atas kerja panjang dan dedikasi seorang birokrat teknokrat dari daerah.

Bukan sembarang gelar. ASEAN Eng. merupakan tanda pengakuan dari *Asean Federation of Engineering Organisations* (AFEO), yang hanya diberikan kepada mereka yang terbukti memiliki kapabilitas tinggi, rekam jejak profesional yang solid, serta integritas dalam praktik keteknikan sesuai standar ASEAN.

Nama Baru, Tanggung Jawab Baru

Kini, nama lengkap Arif Firmanto harus dituliskan dengan tambahan “ASEAN Eng.” di belakangnya—sebuah simbol dari perjalanan panjang di bidang teknik, perencanaan, dan pembangunan daerah.

“Sertifikat ini bukan hanya tentang status, tetapi tentang amanah dan pembuktian,” ujar seorang kolega yang turut hadir dalam forum tersebut.

Gelar tersebut disematkan setelah melalui proses seleksi dan evaluasi yang ketat oleh jajaran pengurus AFEO. Penilaian mencakup portofolio keinsinyuran, kontribusi dalam pembangunan, dan integritas sebagai profesional.

Dari Sumenep ke Panggung Regional

Arif bukanlah nama asing di dunia perencanaan pembangunan di Jawa Timur. Sebagai kepala Bappeda Sumenep, ia dikenal konsisten mendorong pendekatan berbasis data dan analisis teknis dalam kebijakan pembangunan.

Namun, dengan gelar ASEAN Eng. di pundaknya, ruang geraknya tak lagi terbatas pada Madura. Ia kini termasuk dalam jejaring insinyur profesional Asia Tenggara yang berhak menyuarakan pandangan dalam forum regional.

Ucapan selamat datang dari berbagai kalangan. Salah satunya, Dr. Ir. Ivan Gunawan, S.T., M.MT., CSCM., IPM., ASEAN Eng., dosen Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

“Gelar ini membuktikan dedikasi, integritas, serta kontribusi beliau yang luar biasa dalam dunia teknik,” kata Ivan, Kamis (21/8). Ia menambahkan, pengakuan dari AFEO merupakan validasi terhadap reputasi Arif di level regional.

Inspirasi dari Kota Terpencil

Pencapaian ini bukan sekadar prestasi pribadi. Di tengah tantangan pembangunan daerah dan keterbatasan sumber daya, keberhasilan Arif dianggap sebagai representasi potensi lokal yang mampu bersaing di level ASEAN.

“Semoga ini jadi inspirasi bagi insinyur muda, bahwa dari daerah pun bisa menembus pengakuan internasional,” ujar Ivan lagi.

Gelar ASEAN Eng. memang tak banyak diberikan. Ia adalah simbol kualitas—kompetensi yang tidak hanya dibuktikan di atas kertas, tapi juga dalam kontribusi nyata terhadap masyarakat dan pembangunan.

Dan kini, nama Arif Firmanto bukan hanya dikenal di kantor-kantor pemerintahan Sumenep, tapi juga terukir dalam daftar insinyur profesional Asia Tenggara. Sebuah capaian yang membawa harum nama daerah, sekaligus membuka jalan baru bagi kemajuan keteknikan Indonesia. (*)

(Iqb/pekaaksara.com)