Salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Kucing Busok di Pulau Raas, Senin (9/11/2026) pagi.

Festival tersebut melibatkan masyarakat setempat yang antusias menampilkan kucing Busok peliharaan masing-masing.

Sebanyak 50 peserta turut ambil bagian dengan membawa kucing Busok dalam beragam karakteristik warna, mulai dari cokelat hingga abu-abu.

Suasana festival berlangsung meriah. Warga tidak hanya berkesempatan memperkenalkan kucing Busok kebanggaannya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama menjaga keberadaan satwa khas yang telah menjadi identitas Pulau Raas tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep, Faruk Hanafi, menyampaikan bahwa festival ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pelestarian kucing Busok.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan kucing Busok semakin meningkat. Selain itu, festival juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi khas Pulau Raas kepada masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Festival, Suryadi, menyebut keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Partisipasi 50 peserta menunjukkan adanya antusiasme warga untuk memperkenalkan sekaligus menjaga kucing Busok yang mereka pelihara.

Festival Kucing Busok ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi langkah berkelanjutan dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kelestarian kucing Busok.

Dengan dukungan pemerintah dan keterlibatan masyarakat, kucing Busok diharapkan tetap lestari serta semakin dikenal sebagai salah satu kekayaan fauna dan identitas kebanggaan Pulau Raas, Kabupaten Sumenep (*)

Hal tersebut diungkapkan sata melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, pada Jumat (4/9/26) di Paseban Agung Sultan Abdurrahman Keraton.

Mereka adalah Yudi Nur Sukmadianto sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dadang Dedy Iskandar sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), Hakiki Maulana Firmansyah sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Kamiluddin sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bupati Fauzi menegaskan, jabatan bukan sekadar penghargaan atas perjalanan karier seorang aparatur.

Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, integritas, profesionalitas, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jabatan ini adalah amanah. Karena itu, laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Fauzi, Kamis (10/9/26).

Ia meminta para pejabat baru tidak berhenti pada pemahaman tugas secara administratif. Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus mampu membaca dinamika dan persoalan yang berkembang di lapangan.

Menurutnya, masing-masing OPD memiliki tanggung jawab strategis dengan karakter persoalan yang berbeda. Bakesbangpol, misalnya, berperan menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Disperkimhub bertanggung jawab terhadap penataan kawasan permukiman sekaligus pelayanan transportasi.

Sementara itu, Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adapun BPBD dituntut memiliki kesiapsiagaan tinggi dalam menghadapi berbagai potensi maupun kejadian bencana.

Bupati Fauzi juga menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Kompleksitas persoalan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, kata dia, tidak mungkin diselesaikan hanya oleh satu OPD.

Karena itu, koordinasi dengan perangkat daerah lain, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat harus diperkuat agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Dengan terisinya empat posisi strategis tersebut, Pemkab Sumenep berharap soliditas pemerintahan semakin kuat, koordinasi antar-OPD semakin efektif, dan pelayanan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kepercayaan yang diberikan harus dibayar dengan tanggung jawab. Tunjukkan kemampuan dan kinerja terbaik sesuai amanah yang telah diberikan,” tandas Fauzi (*)

Para pejabat yang dilantik tidak hanya menerima amanah baru, tetapi juga akan menjalani evaluasi kinerja selama enam bulan sebagai tolok ukur keberlanjutan jabatan mereka.

Bupati Achmad Fauzi menegaskan, evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Apabila dalam kurun waktu enam bulan kinerja pejabat dinilai belum memenuhi harapan, pemerintah akan melakukan penataan kembali melalui mekanisme rotasi.

“Kalau misalnya kinerjanya kurang bagus, ya pasti kita akan rotasi kembali,” tegas Fauzi, Selasa (14/7/26).

Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sekadar posisi struktural dalam pemerintahan.

Fauzi menjelaskan, rotasi dan promosi jabatan dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi strategis yang kosong sekaligus menyegarkan organisasi perangkat daerah.

Jabatan yang diisi meliputi kepala bagian di Sekretariat Daerah, pejabat administrator di Sekretariat DPRD, hingga camat di sejumlah kecamatan.

Ia memastikan seluruh proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, diawali penilaian oleh Tim Penilai Kinerja sebelum hasilnya disampaikan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

“Proses berkaitan dengan pengisian jabatan yang pertama dilaksanakan oleh tim penilai kinerja. Dari tim penilai kinerja itu, berkasnya baru diserahkan ke bupati,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa keputusan akhir tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, dan kesesuaian pejabat dengan jabatan yang akan diemban.

“Yang pertama bupati pasti mengoreksi apakah mereka yang duduk di jabatan ini punya kemampuan. Tetapi yang pasti, saya sudah menyampaikan kepada tim penilai kinerja bahwa mereka akan diberikan kesempatan enam bulan terlebih dahulu untuk menunjukkan kinerjanya,” katanya.

Selama masa evaluasi tersebut, pemerintah akan memantau capaian kinerja masing-masing pejabat secara berkala. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam menentukan apakah pejabat yang bersangkutan layak dipertahankan atau dilakukan penyesuaian jabatan.

Bupati juga menyampaikan, pelantikan ini menandai terisinya seluruh jabatan camat di Kabupaten Sumenep sehingga kini seluruh kecamatan telah dipimpin oleh camat definitif.

Khusus bagi para camat, Fauzi menetapkan sejumlah indikator penilaian, antara lain kemampuan menjaga kondusivitas wilayah, membina pemerintah desa, mengelola administrasi pemerintahan, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

“Yang pasti pertama di dalam penilaian itu bagaimana camat mengondusifkan daerahnya, bagaimana camat memberikan pembinaan kepada kepala desa,” tuturnya.

Ia menambahkan, seorang camat harus mampu menjalankan fungsi koordinasi sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.

“Camat itu harus menguasai administrasi di internalnya masing-masing dan komunikasi di eksternal, karena camat itu komunikasinya bukan di dalam saja, mereka itu dengan masyarakat. Komunikasi itu harus terbangun dengan baik,” jelasnya.

Sebanyak 25 pejabat administrator yang dilantik terdiri atas enam kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, tiga pejabat administrator di Sekretariat DPRD, serta 16 camat yang akan memimpin Kecamatan Batuan, Manding, Gapura, Saronggi, Guluk-Guluk, Batuputih, Bluto, Gayam, Sapeken, Nonggunong, Giligenting, Pasongsongan, Arjasa, Dungkek, Ambunten, dan Raas (*)

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menerima Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) pada puncak Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN) 2026 yang berlangsung, Senin (25/5/26), di Gedung Garuda Pusat Pelatihan SDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kota Depok.

Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil menghadirkan langkah nyata dalam pelestarian bahasa daerah melalui pendidikan, regulasi, hingga keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan surat undangan bernomor 10498/B/MDM/BS.00.02/2026 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, program revitalisasi bahasa daerah menjadi bagian penting dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keberlangsungan 105 bahasa dan dialek di 36 provinsi sepanjang tahun 2025.

Di tengah derasnya arus modernisasi, Bahasa Madura tidak sekadar menjadi alat komunikasi, tetapi juga denyut identitas dan ingatan kolektif masyarakat Madura. Karena itu, upaya menjaga bahasa ibu dinilai sebagai cara merawat akar budaya agar tetap tumbuh di generasi mendatang.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan Bahasa Madura.

Menurutnya, menjaga bahasa daerah berarti menjaga jati diri dan karakter budaya masyarakat Madura agar tidak pudar oleh perkembangan zaman.

“Bahasa daerah bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga rumah bagi nilai, sopan santun, dan cara hidup masyarakat Madura,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkab Sumenep terus memperkuat pelestarian Bahasa Madura melalui berbagai kebijakan, salah satunya menjadikan Bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib di sekolah.

Langkah tersebut diharapkan mampu membuat Bahasa Madura tetap hidup, akrab di lidah generasi muda, sekaligus tumbuh sebagai kebanggaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (*)

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal yang lebih baik, tetapi juga mendorong keterlibatan kolektif dalam membantu kelompok rentan.

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, turun langsung ke lokasi guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana.

Kehadirannya bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan bahwa program ini dijalankan secara lintas sektor.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi anak yatim piatu yang membutuhkan perhatian lebih.

“Kami pemerintah daerah insyaallah akan selalu hadir untuk masyarakat yang kurang mampu, lebih-lebih kepada anak yatim piatu,” ujarnya, Senin (4/5/26).

Menurutnya, penyediaan rumah layak huni tidak semata soal pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup penerima manfaat, termasuk rasa aman dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting, baik dalam bentuk bantuan materi maupun tenaga melalui semangat gotong royong.

“Kepada yang mampu, tolong dibantu secara materi. Dan yang tidak mampu, minimal bantu dengan gotong royong untuk pembangunan rumah layak huni ini,” imbuhnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus memperluas program serupa dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga penanganan persoalan sosial dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun kepedulian bersama, sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi warga yang membutuhkan.

“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan benar-benar memberikan manfaat bagi penerima, serta menjadi contoh kepedulian bersama di tengah masyarakat,” pungkasnya (*)

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong.

Diantaranya, Disperkimhub, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat Daerah dan Asisten Administrasi Umum.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan guna menjaga kinerja aparatur tetap optimal dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

“Dalam waktu dekat akan ada mutasi dan rotasi jabatan, terutama untuk mengisi beberapa posisi yang masih kosong,” ujarnya.

Menurutnya, pengisian jabatan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah daerah tetap mengedepankan proses evaluasi dan pertimbangan matang agar pejabat yang ditempatkan benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Mutasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja perangkat daerah serta mendorong terciptanya birokrasi yang lebih profesional dan responsif.

Selain sebagai upaya pengisian kekosongan jabatan, rotasi dilakukan untuk memberikan penyegaran serta membuka ruang bagi aparatur dalam mengembangkan kapasitas dan pengalaman di bidang yang berbeda.

Bupati Fauzi menegaskan bahwa seluruh proses akan dilakukan secara transparan dan berbasis kinerja, sehingga mampu menghasilkan struktur organisasi yang solid dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat (*)

Kebijakan ini diambil sebagai upaya menghadirkan semangat baru dalam perumusan kebijakan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tiga staf ahli yang baru ditunjuk yakni Dedi Falahuddin sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Hizbul Wathan di Bidang Pemerintahan dan Politik, serta Joko Satrio di Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menjelaskan bahwa pengisian jabatan ini sengaja dilakukan dengan menghadirkan figur-figur muda untuk membawa perspektif yang lebih segar.

“Selama ini ada paradigma bahwa staf ahli harus diisi oleh mereka yang berusia tua. Sekarang kita beri kesempatan kepada yang muda agar lebih segar,” ujarnya, Rabu (8/4/26).

Menurutnya, peran staf ahli sangat penting karena turut serta dalam merumuskan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

Ia menegaskan bahwa tidak ada sekat atau “kotak-kotak” dalam menjalankan tugas tersebut.

“Staf ahli justru akan lebih sibuk dari kepala dinas karena harus memberikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam pengambilan kebijakan,” tambahnya.

Pengisian jabatan staf ahli ini, lanjut Bupati Fauzi, bukan keputusan jangka pendek. Posisi tersebut dinilai sangat strategis sehingga membutuhkan pertimbangan matang demi menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat.

Dengan hadirnya tenaga muda di posisi staf ahli, diharapkan kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Sumenep semakin dinamis, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan (*)

Sebanyak empat aparatur sipil negara (ASN) resmi dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Pratama oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

Pelantikan berlangsung di Lantai I Kantor Bupati Sumenep pada Rabu (8/4/2026) dalam suasana khidmat dan penuh makna.

Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi serta memperkuat pelayanan publik di berbagai sektor.

Adapun empat pejabat yang dilantik yakni Bintoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Manding, kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Selain itu, Joko Santrio dilantik sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan.

Sementara itu, Hizbul Wathan ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, serta Dedy Falahuddin sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam sambutannya, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ia juga berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta menunjukkan kinerja terbaik demi mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

“Pelantikan ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep,” pungkasnya (*)

Namun, program tersebut diingatkan agar tidak tercoreng oleh praktik percaloan tiket.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Wahyudi, menegaskan bahwa program mudik gratis merupakan langkah baik dari Pemkab Sumenep untuk meringankan beban masyarakat, khususnya yang merantau dan ingin merayakan hari kemenangan bersama keluarga.

Menurutnya, fasilitas mudik gratis harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, bukan justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi.

“Program mudik gratis ini sangat bagus dan patut diapresiasi. Tapi jangan sampai dirusak oleh praktik calo tiket yang merugikan masyarakat,” ujar Wahyudi.

Ia menambahkan, praktik percaloan bukan hanya merugikan masyarakat yang hendak pulang kampung, tetapi juga dapat merugikan pemerintah sebagai penyelenggara program tersebut.

Karena itu, pihaknya meminta agar pengawasan dalam pelaksanaan mudik gratis diperketat sehingga tidak ada pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan secara tidak sah.

“Jangan sampai masyarakat yang benar-benar ingin pulang justru tidak mendapatkan tiket karena ulah calo. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Diketahui, program mudik gratis ini akan menggunakan Kapal Motor Penumpang (KMP) DBS III milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. Kapal tersebut disiapkan untuk melayani masyarakat kepulauan yang hendak pulang ke daerah asalnya saat momentum Lebaran.

Dengan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang transparan, diharapkan program mudik gratis ini dapat berjalan lancar serta benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat (*)

Program yang digagas untuk membantu masyarakat kepulauan ini mendapat sambutan hangat karena dinilai sangat membantu warga yang ingin pulang kampung dengan aman dan nyaman.

Kegiatan mudik gratis tersebut dilaksanakan dengan menggunakan armada transportasi laut yang melayani sejumlah rute kepulauan di Kabupaten Sumenep, seperti Kangean dan Sapeken.

Program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi serta tingginya biaya perjalanan saat momentum mudik.

PLT Kepala Disperkimhub Sumenep, Dzulkarnain, mengaku bangga atas program ini. Menurutnya, benar-benar dirasakan warga kepulauan yang membutuhkan perhatian lebih dalam akses transportasi.

“Program mudik gratis jalur laut ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Terutama bagi warga kepulauan yang setiap tahun menghadapi kendala biaya transportasi ketika ingin pulang ke kampung halaman,” ujarnya, Selasa (10/3/26).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman dalam perjalanan mudik.

Dzulkarnain berharap program ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun dan bahkan diperluas cakupannya agar semakin banyak masyarakat kepulauan yang merasakan manfaatnya.

“Semoga program ini bisa terus berlanjut dan semakin banyak warga yang terbantu. Ini bukti bahwa pemerintah daerah benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat kepulauan,” tambahnya.

Program Mudik Gratis Jalur Laut sendiri merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat kepulauan, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan adanya program tersebut, diharapkan masyarakat dapat merayakan momentum kebersamaan bersama keluarga di kampung halaman tanpa harus terbebani biaya transportasi yang tinggi (*)