Hal tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/5/26).

Rapat tersebut membahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di wilayah Sumatera.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga dengan baik. Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum,” ujar Nusron Wahid.

Menurut Menteri Nusron, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH menjadi fondasi tata kelola kawasan hutan.

“Kolaborasi lintas kementerian dan Satgas PKH jadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola kawasan secara berkelanjutan. Tidak hanya menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, tetapi juga menghadirkan kepastian investasi serta manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” tuturnya.

Sebelumnya, Satgas PKH telah berulang kali berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp11 triliun dan menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.

Sejumlah izin perusahaan pun telah dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Semua ini dilakukan untuk menjaga tata kelola atas sumber daya alam yang ada di Indonesia (*)

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tahun 2025, jumlah penduduk miskin berhasil turun signifikan dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen, atau setara dengan penurunan sekitar 7.940 jiwa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, pada Kamis (13/11/25) menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari implementasi Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan yang dijalankan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.

“Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kebijakan lintas sektor,” ujarnya.

Tiga Pilar Strategi Penanggulangan Kemiskinan
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
Pemerintah daerah berfokus meringankan beban masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan sosial, di antaranya:
• Program Sembako, PKH, beasiswa, dan asistensi lansia.
• Jaminan kesehatan melalui UHC dan BPJS Ketenagakerjaan.
• Program makanan tambahan untuk balita stunting dan Sekolah Orang Tua Hebat.
• Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
• Subsidi transportasi untuk wilayah kepulauan.
• Program sanitasi dan penyediaan air minum berbasis masyarakat.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Langkah kedua diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui:
• Pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
• Pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha serta penyelenggaraan job fair.
• Program padat karya infrastruktur yang menyerap tenaga kerja lokal.
• Akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
Program ini menitikberatkan pada percepatan pembangunan di wilayah tertinggal melalui:
• Optimalisasi dana desa untuk usaha produktif lewat BUMDes.
• Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik.
• Peningkatan akses air minum dan sanitasi.
• Perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan di desa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep tengah memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai arah kebijakan terpadu jangka menengah.

Langkah tersebut diperkuat dengan penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis dalam memastikan setiap intervensi program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami tidak ingin sekadar menurunkan angka kemiskinan di atas kertas, tetapi memastikan masyarakat memiliki ketahanan ekonomi agar tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan,” tegas Arif Firmanto (*)

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Sumenep Dzulkarnain, Senin (13/3).

Dia menjelaskan, ketentuan bansos (Bantuan Sosial) Tahun 2023, KPM menerima uang tunai dan harus dibelanjakan sesuai kebutuhan penerima.

“Membelanjakan kebutuhannya itu tidak lagi melalui E Warung,” tegasnya

Sumber lain yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa, untuk mencairkan dana bantuan sosial bisa melalui agen terdekat jika jarak tempuh penerima jauh dari ATM.

“Bisa ke ATM atau ke Bank terkait langsung. E warung tidak diperbolehkan mencairkan dana bansos tersebut,” terangnya

Diketahui sebelumnya, Program bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sudah mulai dicairkan kepada KPM.

Jumlah besaran yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari dua program bantuan itu berbeda sesuai dengan komponen dalam satu keluarga atau penerima.

Ditegaskan, program bantuan BPNT dan PKH tahun 2023, per KPM menerima uang tunai dan harus dibelanjakan untuk kebutuhan pokok. Bebas dan tidak melalui e warung. (Red)

“Sudah mulai dicairkan. Untuk tanggal dan pencairan, yang paham Bank Mandiri sebagai penyalur,” terang Kepala Dinas Sosial P3A Sumenep melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Tutik, Senin (13/3).

Jumlah besaran yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari dua program bantuan itu berbeda sesuai dengan komponen dalam satu keluarga atau penerima.

Per KPM, menerima bantuan dari dua program tersebut secara tunai. Tetapi, penyalurannya melalui kartu yang dimiliki KPM. Penerima membelanjakan sesuai kebutuhan secara pribadi.

Ditegaskan, program bantuan BPNT dan PKH tahun 2023, per KPM menerima uang tunai dan harus dibelanjakan untuk kebutuhan pokok. Bebas dan tidak melalui e warung.

Jika ditemukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud, laporkan kepada Dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang ada.

“Artinya, penerima itu menerima tunai dan dibelanjakan oleh penerima langsung sesuai kebutuhannya,” tegasnya

Namun, pihaknya belum memaparkan secara detail mengenai jumlah besaran yang diterima dari masing-masing penerima. (Red)

“Sampai saat ini kami masih menunggu itu,” kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Dzulkarnain, Selasa (28/2).

Bahkan, dirinya mengaku tidak hanya menunggu surat resmi dalam proses pencairannya. Melainkan juga petunjuk teknis (Juknis) pencairan kepada para penerima manfaat itu.

Dijelaskan, Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program regular dari Kementerian Sosial yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Begitu juga bantuan BPNT yang merupakan menjadi program reguler berupa sembako.

Pencairan dua bantuan sosial itu bertahap. Mulai dari periode Januari, Februari atau Maret asalkan data penerima valid dan dinyatakan masih layak untuk menerima bantuan sosial.

Sejak tahun 2022, jadwal pencairan BPNT mengikuti jadwal pencairan PKH yaitu per 3 bulan sekali. 

Hitungannya, perbulan penerima mendapat bantuan sebesar Rp200 ribu. Jika dicairkan setiap tiga bulan, maka penerima mendapat bantuan secara utuh menjadi Rp600 ribu. (Nr/Red).