BRAN atau LPRA nantinya dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi Undang-Undang.

Lembaga tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga membantu penyelesaian konflik agraria secara nasional di bawah kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, Kementerian ATR/BPN nantinya berperan menyiapkan bahan dan proses administrasi pertanahan sebelum persoalan tertentu ditangani oleh BRAN atau LPRA.

“Nanti (Kementerian ATR/BPN) menyiapkan bahan-bahan yang mentah, sama proses administrasinya. Kemudian, dilimpahkan ke sana (BRAN atau LPRA). Nanti konsepnya seperti apa akan kita simulasi,” kata Nusron, Rabu (23/9/26).

Menurut Nusron, simulasi pembagian tugas tersebut juga akan menentukan fungsi maupun direktorat di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang nantinya perlu disesuaikan dengan keberadaan badan atau lembaga baru.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak seluruh persoalan mediasi agraria akan dialihkan kepada BRAN atau LPRA. Pembagian kewenangan akan disesuaikan dengan karakter persoalan, termasuk membedakan antara sengketa dan konflik.

“Tergantung mediasinya apa. Kan ada dua, konflik dan sengketa,” ujar Nusron.

Ia menjelaskan, persoalan yang bersifat individual, seperti konflik antara satu individu dengan individu lainnya, kemungkinan tetap ditangani Kementerian ATR/BPN karena berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan.

Sementara itu, persoalan agraria yang bersifat komunal dan melibatkan masyarakat dengan korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Barang Milik Negara (BMN), berpotensi menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian melalui BRAN atau LPRA.

“Tapi kalau menyangkut komunal, seperti rakyat dengan korporasi, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan BMN, mungkin nanti di dalam badan tersebut mediasinya,” jelasnya.

RUU Reforma Agraria Disetujui untuk Disahkan

RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria sebelumnya telah melalui serangkaian tahapan pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Proses tersebut mencakup rapat kerja bersama kementerian/lembaga terkait, pembahasan 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pembentukan Panitia Kerja, serta Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Setelah melalui pembahasan tingkat I, RUU tersebut akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/9/26).

Pengesahan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam membangun kerangka kelembagaan dan mekanisme reforma agraria, termasuk dalam penataan peran pemerintah dalam menangani berbagai persoalan agraria di Indonesia (*)

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (21/9/26).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyambut baik selesainya pembahasan tersebut. Ia berharap RUU Pengaturan Reforma Agraria nantinya dapat menjadi landasan yuridis yang kuat dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia.

“Alhamdulillah, pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang ditunggu oleh banyak pihak dapat kita selesaikan dalam forum Pembicaraan Tingkat I,” ujar Menteri Nusron.

Menurutnya, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan dan menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan ke tahap berikutnya.

Reforma Agraria dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kemakmuran rakyat. Sebab, tanah dan sumber daya agraria merupakan bagian penting dari sumber kehidupan masyarakat sehingga penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara adil serta memberikan kepastian hukum.

RUU tersebut juga diarahkan untuk memperkuat penyelesaian berbagai persoalan agraria, termasuk ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, pembagian kewenangan antarlembaga, mekanisme penyelesaian konflik, hingga penerapan fungsi sosial atas tanah.

“Melalui RUU ini, penyelenggaraan Reforma Agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif,” kata Nusron.

Ia menambahkan, masyarakat nantinya memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam berbagai proses Reforma Agraria, termasuk penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut dihadiri perwakilan seluruh fraksi DPR RI.

Dalam kesempatan itu, masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya sebelum menyatakan persetujuan agar RUU Pengaturan Reforma Agraria dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II (*)

Hal tersebut disampaikan Ossy saat mengikuti Rapat Kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (1/9/26).

Rapat tersebut membahas penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria sekaligus menghimpun masukan dari berbagai kementerian, lembaga, dan komisi DPR RI.

“Kami berharap RUU Pengaturan Reforma Agraria ini tidak sekadar menjadi aturan administrasi biasa, melainkan bertransformasi menjadi instrumen keadilan sosial yang mengikat secara hukum bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujar Ossy.

Rapat yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, turut melibatkan Kementerian Kehutanan serta pimpinan Komisi II dan Komisi IV DPR RI. Pembahasan lintas sektor tersebut menjadi bagian penting untuk merumuskan kebijakan Reforma Agraria yang mampu menjawab berbagai persoalan, mulai dari kawasan hutan, penguasaan tanah oleh masyarakat hingga pembagian kewenangan antarinstansi.

Dalam forum tersebut, Ossy menyampaikan sejumlah usulan untuk memperkuat substansi RUU, antara lain terkait tujuan Reforma Agraria, cakupan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kategori dan prioritas subjek penerima TORA, serta penataan aset dan penataan akses.

Menurutnya, penataan aset harus berjalan beriringan dengan penataan akses. Masyarakat yang memperoleh tanah tidak cukup hanya mendapatkan kepastian hukum atas asetnya, tetapi juga perlu memperoleh akses yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

“Artinya masyarakat tidak kemudian menerima tanah tersebut dari negara, kemudian mereka jual kepada pengusaha dan akhirnya mereka kembali terjebak dalam roda kemiskinan. Ini hal-hal yang perlu kita hindari,” tegasnya.

Selain itu, Ossy meminta agar penyelesaian konflik agraria mendapat pengaturan yang lebih jelas dalam RUU tersebut. Tidak hanya menyangkut prinsip penyelesaian, tetapi juga perlu memuat tipologi konflik serta mekanisme penyelesaiannya secara terukur.

Aspek kelembagaan juga menjadi perhatian. Jika RUU mengamanatkan pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, menurut Ossy perlu terdapat kejelasan mengenai hubungan kelembagaan dan pembagian kewenangan antarinstansi.

Begitu pula dengan mekanisme pemantauan, pengendalian, pelaporan, sanksi, pendanaan hingga alokasi anggaran. Seluruh aspek tersebut dinilai perlu memiliki landasan yang jelas agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Ossy menilai kejelasan kelembagaan dan kewenangan menjadi semakin penting karena Reforma Agraria merupakan agenda lintas sektor yang berkaitan erat dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah, termasuk kawasan hutan.

Karena itu, sinergi antara kebijakan pertanahan dan kehutanan perlu diperkuat untuk menyelaraskan kewenangan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih dalam implementasi Reforma Agraria.

Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Kehutanan, Ketua Komisi II DPR RI, serta anggota Baleg DPR RI turut menyampaikan pandangan dan masukan terhadap substansi RUU.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menilai masukan dari kementerian dan komisi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan naskah akademik dan penyusunan RUU, khususnya untuk memastikan adanya integrasi kebijakan pertanahan dan kehutanan.

“Persoalan agraria saat ini bersifat struktural dan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan administratif sektoral semata. Sinergi kelembagaan diharapkan dapat menghasilkan desain Reforma Agraria yang terintegrasi,” pungkas Bob Hasan (*)

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan melalui RA.

“Peresmian Kampung RA dan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat dari sisi aksesnya ini, harapannya dapat berkelanjutan sehingga cita-cita RA untuk menyejahterakan masyarakat dapat terwujud,” ujar Andi Tenri Abeng, usai meresmikan Kampung RA Clumprit.

Kampung RA Clumprit dikembangkan dengan memanfaatkan 173 bidang tanah wakaf produktif di Kota Pekalongan. Melalui kolaborasi antara program RA dan pemberdayaan tanah wakaf, kawasan ini diarahkan sebagai pusat integrasi berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Mulai dari program penguatan sektor pertanian, akses permodalan, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga pengembangan akses pasar.

Menurut Andi Tenri Abeng, model tersebut menjadi bukti bahwa tanah yang sebelumnya kurang produktif dapat memberikan manfaat ekonomi.

“Ini membuktikan adanya pemanfaatan lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif setelah kita tata asetnya dan kita tata aksesnya. Kita sama-sama melihat bahwa lahan tersebut dapat menghasilkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Andi Tenri Abeng menjelaskan, Kampung RA Clumprit merupakan Kampung RA ke-177 yang telah dibentuk di Indonesia. Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Pekalongan, Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan program tersebut.

“Harapannya, melihat koordinasi yang telah terbangun sejak awal pelaksanaan, program ini dapat terus berlanjut sampai masyarakat di sini bisa berdiri dan mandiri,” tambah Andi Tenri Abeng.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Joko Wiyono, mengungkapkan bahwa Kampung RA Clumprit yang berada di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara ini merupakan wujud dari upaya penataan kawasan yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan banjir rob dan permukiman kumuh.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya menyongsong Kota Pekalongan sebagai Kota Wakaf Produktif pada 2027.

Usai peresmian Kampung RA Clumprit dan peluncuran Gerakan Pemberdayaan Wakaf Produktif, dilaksanakan penyerahan lima sertipikat tanah wakaf kepada masyarakat Kota Pekalongan sebagai bagian dari upaya percepatan sertipikasi dan penguatan kepastian hukum aset wakaf di Kota Pekalongan.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan penanaman bersama padi biosalin serta tanaman penghijauan lainnya (*)

Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (7/11/26) di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian serta perlindungan hukum di bidang pertanahan.

“Perubahan kebijakan ini harus mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi jajaran Kementerian ATR/BPN di pusat dan daerah. Aturan yang disusun harus jelas, operasional, dan dapat diimplementasikan secara aman hingga ke daerah,” Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam arahannya.

Pembahasan konsepsi perubahan PP Nomor 18 Tahun 2021 dilakukan sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam penerapannya, masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti tumpang tindih pengaturan, ketidaksinkronan perizinan, serta perlunya penyesuaian kebijakan untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum di sektor pertanahan.

Pudji Prasetijanto Hadi menekankan bahwa melalui perubahan ini diharapkan seluruh substansi pengaturan dapat dipahami secara menyeluruh dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya.

“Untuk itu, perlu kembali ditekankan bahwa setiap ketentuan memiliki dampak masing-masing dan tidak menimbulkan dampak lain di luar yang telah diatur,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sepuluh konsepsi utama oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi. 10 konsepsi tersebut antara lain, pengaturan tata kelola Hak Guna Usaha (HGU), penyelesaian tumpang tindih perizinan sebagai substansi baru, pengaturan tanah negara, pengaturan tanah reklamasi.

Kemudian, penyesuaian ketentuan Hak Pengelolaan (HPL), pembatalan hak atas tanah akibat cacat administrasi, perubahan HGU menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP), penataan kembali hak atas tanah yang telah berakhir, perlindungan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, serta kewajiban pelaporan Hak Milik dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, yang membuka forum ini, meminta seluruh pejabat terkait untuk berperan aktif dalam memberikan masukan yang komprehensif dan konstruktif terhadap rencana perubahan regulasi tersebut.

Ia menilai, keterlibatan seluruh unit kerja sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di lapangan sekaligus meminimalkan potensi permasalahan hukum di masa mendatang.

“Diskusi ini perlu kita perluas untuk menilai mana substansi yang perlu dimasukkan dan mana yang tidak. Oleh karena itu, saya mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan masukan,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Pembahasan konsepsi perubahan PP Nomor 18 Tahun 2021 ini diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik secara luring maupun daring.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus menyempurnakan regulasi guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan (*)

Imanuel Kase (55), salah satu warga Desa Baumata, masih ingat bagaimana dirinya dulu ragu memanfaatkan lahannya secara optimal karena tidak memiliki kepastian batas dan status tanah. Kini, setelah menerima sertipikat yang bisa dimulai sejak masuknya Reforma Agraria, ia merasa jauh lebih tenang.

“Saya bersyukur dengan adanya sertipikasi karena tanahnya aman dan tahu kejelasan batasan bidang tanahnya,” Katanya, Senin (12/1/26).

Meski demikian, ia berharap pemerintah terus hadir mendampingi masyarakat, terutama petani di Desa Baumata dalam penyediaan sarana pendukung. “Namun saya berharap tetap ada bantuan dari pemerintah, salah satunya seperti saluran irigasi yang lebih menyentuh ke lahan-lahan sawahnya,” tambah Imanuel Kase.

Perubahan bukan hanya terjadi di kondisi fisik Desa, namun juga sikap warga terhadap program negara ini. Hal itu juga diakui oleh Kostan Humau, tokoh masyarakat Desa Baumata sekaligus Pembina Gapoktan setempat. Ia mengatakan, awalnya sempat terjadi penolakan dari sebagian warga.

“Sempat ada penolakan dari warga, karena selain sertipikasi, dilakukan penataan lokasi juga seperti dibuat jalan akses dan pembangunan irigasi sehingga mengurangi luasan bidang lahan mereka,” ungkap Kostan Humau.

Namun, kondisi itu berbalik setelah masyarakat merasakan manfaat nyata. Penataan aset lewat sertipikasi, disertai penataan akses melalui pemberdayaan, seperti pemberian bibit pisang cavendish, membuat para petani mulai melihat dampak ekonomi yang signifikan.

“Saya mengakui warga sangat bersyukur karena adanya peningkatan pendapatan dan kejelasan batas bidang tanah,” kata Kostan Humau.

Dampak positif program Reforma Agraria di Desa Baumata juga dirasakan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN yang terlibat langsung dalam pendampingan. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Salitha Santani, menuturkan bahwa kesuksesan program ini tidak lepas dari partisipasi aktif warga, termasuk peran figur lokal seperti Kostan Humau.

“Dalam prosesnya sangat terbantu dengan warga setempat, khususnya Bapak Kostan Humau yang ikut meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Baumata untuk melakukan sertipikasi,” ujar Salitha Santani.

Kini, Desa Baumata menjadi salah satu bukti bahwa Reforma Agraria bukan hanya soal legalitas tanah, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya.

Dengan kepastian hukum, dukungan infrastruktur, dan pendampingan pemberdayaan, petani di desa ini mulai merasakan peningkatan penghasilan dan peluang ekonomi yang lebih terbuka (*)

Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, PT Kismo Handayani, dan masyarakat setempat menghasilkan penyelesaian konflik berupa redistribusi tanah yang diterima semua pihak.

Kepala Perkebunan PT Kismo Handayani, Dwi Setyo Rahadi, menyampaikan bahwa proses mediasi berkelanjutan yang difasilitasi Kementerian ATR/BPN menjadi kunci utama penyelesaian konflik. Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat membawa perubahan signifikan dalam membangun hubungan yang lebih harmonis.

“Setelah kami turun langsung dan berkomunikasi dengan masyarakat, pemahaman terhadap akar konflik menjadi lebih jelas. Bagi kami, menyelesaikan konflik dan membangun sinergi dengan warga Desa Soso merupakan hal yang sangat berarti,” ujarnya, Kamis (8/1/26).

Pasca redistribusi tanah, petani kini dapat mengelola lahan secara mandiri. Di sisi lain, perusahaan tetap menjalankan operasional perkebunan serta memberikan pendampingan kepada masyarakat agar pemanfaatan tanah lebih optimal.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Barkah Yoelianto, menegaskan bahwa peran pemerintah adalah sebagai fasilitator. Keberhasilan penyelesaian konflik di Desa Soso tercapai karena adanya kesediaan semua pihak untuk duduk bersama dan menyepakati solusi.

“Kami memfasilitasi dialog dan menyamakan visi. Ketika semua pihak sepakat untuk menyelesaikan konflik, maka solusi dapat dicapai. Kuncinya adalah kolaborasi dan pembagian peran yang jelas,” jelasnya.

Ia menambahkan, reforma agraria tidak berhenti pada penerbitan sertipikat tanah. Pemerintah juga melakukan penataan akses dan pendampingan pasca redistribusi guna memastikan tanah dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

Penyelesaian konflik di Desa Soso tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi lokal. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa konflik agraria dapat diselesaikan melalui dialog, empati, dan komitmen bersama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan (*)

Program ini jadi upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan keamanan tanah masyarakat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi atas tanah yang dimiliki.

Desa Asahduren di Kabupaten Jembrana, Bali, merupakan salah satu desa adat yang mengalami perubahan sejak tersentuh program Reforma Agraria. Dimulai dengan Hak Pengelolaan (HPL) yang didapatkan pada akhir September 2024, tanah di Asahduren ini didukung pengelolaannya, masyarakat setempat dibina dalam pengembangan produksi hasil tanahnya, dan akses ke pihak yang dibutuhkan, termasuk off-taker dibantu koordinasinya.

Ketua Adat Desa Asahduren, I Kadek Suentra, bersyukur atas kerja sama pemberdayaan tanah adatnya ini dengan berbagai pihak. Hal ini tentunya tak lepas dari peran Kementerian ATR/BPN yang sudah mengawal proses dari sertipikasi tanah ulayat hingga menghubungkan dengan off-taker, dalam hal ini PT Nusantara Segar Abadi (NSA).

“Itulah fungsi daripada Sertipikat HPL tanah adat ini sehingga dari investor yang mau bekerja sama atau yang menanam modal tidak ada keraguan-keraguan. Terima kasih berkat fasilitasi dari Kementerian ATR/BPN akhirnya (tanah) kami bisa seperti sekarang,” ujar I Kadek Suentra, Selasa (6/1/26).

Kini, tanah adat tersebut sudah terlihat rimbun dengan pohon pisang yang menjulang dengan rata-rata ketinggian pohon sepanjang 3 meter, dengan batang pohon yang sangat berisi. I Kadek Suentra menyebut bahwa saat ini ia telah mempekerjakan beberapa petani/pekebun untuk menggarap tanah pisang cavendish tersebut.

“Yang jelas, 5 warga kami sudah kami pekerjakan untuk tanah pisang cavendish ini. Dari yang dulunya mereka belum bekerja, sekarang sudah ada pekerjaan yang pasti, juga upah harian yang pasti. Upah harian yang kami bayarkan Rp110.000 per pekerja per hari. Kalau dulu sebelum ada pisang cavendish ini, dipakai biaya panen saja sudah hampir habis (modalnya),” ungkap I Kadek Suentra.

Salah satu varietas pisang terpopuler sedunia ini berhasil meningkatkan produktivitas masyarakat setempat. Penanaman pohon yang terbukti cocok dengan keadaan tanah Asahduren ini bisa dimulai dari program Reforma Agraria melalui kerja sama dengan PT NSA Bali selaku off-taker.

Head of Operations PT NSA, Bagus Dwi Prasaja, menceritakan bahwa pihaknya baru berani bekerja sama dengan masyarakat Desa Adat Asahduren sejak tanahnya resmi memiliki sertipikat.

Setelah Reforma Agraria masuk, PT NSA memulai kerja sama dalam penanaman pohon pisang cavendish. “Waktu itu kan memang tanah adat, lalu ternyata sudah ada Sertipikat HPL, apalagi yang datang dari pihak Kementerian ATR/BPN. Kalau tidak ada sertipikat, kami tidak berani (bermitra),” jelas Bagus.

Potensi desa terus digali dan dikelola. Skema kerja sama Desa Adat Asahduren dengan PT NSA berupa penyediaan bibit pisang cavendish, sampai pendampingan selama masa tanam pisang cavendish, masa panen, hingga ke proses pengemasan saat panen.

“Dalam perjalanan budidaya, kita ada supervisor rutin untuk mengunjungi, misal _leaves disease control_, yaitu mengontrol penyakit daun dengan _spray_. Karena jika kita bisa menjaga daun pisang, buahnya juga akan terjaga,” ujar Bagus Dwi Prasaja.

Tanah Adat Desa Asahduren yang menjadi tempat tumbuhnya pohon pisang cavendish ini memiliki luas 9.800 m2, dengan total pohon yang ditanam sebanyak 1.340 pohon. Bagus Dwi Prasaja berharap, masa panen yang sekiranya dijadwalkan pada Januari 2026 mendatang akan menghasilkan hasil buah pisang cavendish yang optimal.

“Kita harapkan kondisi yang optimal. Apa pun kondisinya yang terjadi, kita tetap beli dengan harga-harga yang sudah kita sepakati di awal perjanjian. Jika dari total populasi pisangnya, target panen bisa menghasilkan 30 ton pisang cavendish,” jelas Bagus Dwi Prasaja.

Langkah Kementerian ATR/BPN dalam menghubungkan masyarakat adat dengan off-taker sehingga menjadi lebih produktif dan berdaya inilah yang menjadi tujuan besar dari konsep Reforma Agraria.

Dan dinilai, tak hanya menjadikan kebermanfaatan tanah yang berkelanjutan, namun juga agar tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat (*)

Setelah bertahun-tahun banyak pemuda setempat bekerja sebagai buruh harian di tambang pasir atau perkebunan, sekarang mereka menggarap tanah hasil redistribusi dengan cara yang lebih mandiri, kreatif, dan berorientasi pada peningkatan ekonomi keluarga.

“Kalau dulu ya jadi buruh penambang pasir. Tapi sekarang, banyak yang bertahan jadi petani karena kalau ikut orang nambang itu kan cuma mengandalkan upah harian. Kalau bertani sendiri, hasilnya kita ambil sendiri. Pendapatan jadi lebih baik, peningkatannya sangat luar biasa,” kata seorang petani muda Desa Soso, Aris Setiawan (37), Senin (22/12/25).

Pada tahun 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan sertipikat hasil redistribusi tanah seluas 83,85 hektare. Aris Setiawan adalah satu di antara 528 keluarga yang menerima Sertipikat Hak Milik dari program turunan Reforma Agraria ini.

Kembalinya pemuda ke sektor pertanian tak hanya soal pendapatan, namun jadi pembawa ide-ide segar. Aris Setiawan melihat adanya perbedaan antara pola tanam petani. “Kalau petani senior biasanya nanamnya cuma singkong sama jagung. Tapi, pemuda itu kreatif, nggak mau terpaku itu-itu saja. Maunya nanam yang lain juga, cabai, tembakau, apa saja yang hasilnya lebih,” ungkapnya.

Petani lain dari Desa Soso, Catur Edy (39), menjadi salah satu contoh petani yang menciptakan inovasi pasca masuknya Reforma Agraria di Desa Soso. Berangkat dari keinginannya membuat perbedaan, ia membangun greenhouse dan berhasil menanam melon. Produk yang sebelumnya tidak pernah dibudidayakan petani Desa Soso.

Inovasi semacam ini menjadi bukti bahwa regenerasi petani tidak hanya menjaga keberlanjutan tanah, tetapi juga membuka peluang keberagaman produk dan peningkatan nilai jual.

Dengan tanah kembali ke tangan rakyat, anak muda memiliki alasan kuat untuk menetap, mengolah, dan mengembangkan tanah mereka. Kreativitas yang mereka bawa jadi energi baru bagi sektor pertanian di Desa Soso.

Bagi Catur Edy, program Reforma Agraria memberikan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan ekonomi keluarga.

“Saya merasa program Reforma Agraria ini sangat bermanfaat dan berkelanjutan. Mata pencaharian meningkat, dan bisa terus berlanjut ke depan, ke generasi berikutnya,” ujarnya.

Ia juga berharap, kelompok petani yang terbentuk dengan nama Kelompok Petani Soso Bintang Bersatu, dapat tumbuh lebih solid dan profesional.

“Harapan kita supaya bisa berkembang lebih besar lagi, lebih solid antar petani muda dengan petani senior. Karena, kelompok tani ini baru terbentuk, jadi masih perlu diperkuat, dan terus bertumbuh,” pungkas Catur Edy (*)

“Kegiatan ini bukan sekadar aktivitas formal, melainkan bentuk nyata komitmen kita untuk menjaga kesehatan tubuh, pikiran, dan hati. Ketiganya harus seimbang agar kita dapat bekerja dengan optimal,” ujar Dalu Agung Darmawan, Senin (1/12/25).

Menurutnya, mobilitas kerja yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan menunda pemeriksaan kesehatan, masih menjadi tantangan yang dihadapi para pegawai. Padahal, sejumlah penyakit umum dapat dicegah melalui pola hidup aktif, pemeriksaan rutin, dan pengelolaan stres yang baik.

Dengan pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi medis, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pegawai lebih peka terhadap kondisi tubuhnya.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga aset organisasi, salah satunya adalah sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan berintegritas,” tutur Dalu Agung Darmawan.

Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria yang juga Sekjen Yayasan Jantung Indonesia, Rezka Oktoberia, mendukung agar kegiatan serupa dilakukan secara berkala.

“Kami melihat kesadaran kesehatan jantung harus dimulai dari lingkungan kerja. Banyak pegawai yang tidak siap secara mental menghadapi hasil pemeriksaan, padahal deteksi dini jauh lebih baik daripada mengetahui kondisi ketika sudah terlambat,” ujarnya.

Kegiatan ini diawali dengan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, ekokardiografi, serta senam sehat jantung. Setelah itu, dilanjutkan dengan sosialisasi “Heart at Work” yang disampaikan oleh Ketua Bidang Medis Yayasan Jantung Indonesia, Ario Soeryo Kuncoro. Kegiatan kemudian ditutup dengan demonstrasi bantuan hidup dasar atau pertolongan pertama pada serangan jantung.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang mengikuti pemeriksaan (*)