Hal itu ia tegaskan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, Kamis (10/7/2025).

“Bapak/Ibu sekalian, dalam konteks tata ruang kita punya banyak pekerjaan rumah. Langkah pertama yang saya minta kepada kepala daerah saat baru dilantik adalah merevisi RTRW masing-masing, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tegas Menteri Nusron, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada forum tersebut, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya keberadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai turunan dari RTRW. Ia mengingatkan, RTRW saja tidak cukup menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan karena sifatnya masih terlalu umum.

“Tentunya kalau pembangunan hanya mengandalkan RTRW, pengambilan keputusan, terutama masalah pemanfaatan tata ruang tidak terpimpin dan pasti ada bias dan distorsi. Karena itu dari RTRW kabupaten/kota kita turunkan lagi menjadi namanya RDTR,” jelas Menteri Nusron.

Adapun kebutuhan nasional untuk penyusunan RDTR adalah sebanyak 2.000 dokumen. Hingga kini, baru 695 RDTR yang tersedia. Di Pulau Sulawesi, dari target 451 RDTR, masih kekurangan 361 dokumen. Adapun rincian kekurangan RDTR per Provinsi di antaranya Sulawesi Utara kurang 59 Sulawesi Tenggara kurang 96 Sulawesi Barat kurang 21, Sulawesi Selatan kurang 111 Sulawesi Tengah kurang 51 dan Gorontalo kurang 23.

Agar percepatan RDTR dapat tercapai, Menteri Nusron mengajak seluruh pihak berbagi tanggung jawab. “Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus sharing the pain, sharing the gain. Dari kekurangan 361 RDTR, sepertiganya menjadi tanggung jawab kami di pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN, sepertiga tanggung jawab provinsi, dan sepertiga lagi tanggung jawab kabupaten/kota,” terangnya.

Dengan demikian, pada forum yang dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah di Pulau Sulawesi tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemerintah menjadi kunci penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang yang akurat dan terarah.

“Semuanya kita sama-sama bahu-membahu untuk menjaga tata ruang kita demi keberlanjutan pembangunan dan investasi,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi. Sulawesi menjadi pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail. Peta ini penting untuk mendukung perizinan, investasi, dan pembangunan, serta meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan lahan (*)

Capaian ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, Selasa (15/7/2025).

“Program PTSL yang ada di Sulawesi Tengah menunjukkan progres dan kemajuan yang baik. Capaian ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak dari Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, hingga dukungan Pemda dan masyarakat,” ujar Wamen Ossy.

Menurutnya, kolaborasi yang terjalin antara Kementerian ATR/BPN, Pemda, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat legalisasi aset, serta memperkuat kepastian hukum atas tanah. Wamen Ossy juga menekankan bahwa tanah memiliki peran strategis tidak hanya dari sisi administratif, melainkan juga berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai dimensi.

“Kami menyadari bahwa tanah di Sulawesi Tengah ini bukan sekedar lahan fisik, tapi juga merupakan ruang hidup bagi masyarakat baik masyarakat umum, masyarakat adat, tanah ulayat, lahan pertanian, kawasan pemukiman, lahan pertambangan, serta ruang bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi,” terang Wamen ATR/Waka BPN.

Meski kemajuan signifikan telah dicapai dalam hal pendaftaran tanah, Wamen Ossy menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti penataan tanah terdampak bencana, penyelesaian klaim atas tanah adat dan eks-transmigrasi, serta legalisasi aset bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Apresiasi atas capaian Sulawesi Tengah juga datang dari Bupati Donggala, Vera Elena Laruni. Ia menyambut baik upaya percepatan legalisasi tanah yang ia nilai sebagai hasil sinergi yang produktif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Alhamdulillah, tadi saya dibisiki bahwa kita akan menerima beberapa sertipikat. Ini suatu berkah bagi masyarakat Kabupaten Donggala dan rekan-rekan bupati lainnya. Semoga dengan sertipikat ini nantinya bisa menambah fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah kami. Tetapi, ada satu pesan saya kepada penerima sertipikat, jangan lupa ya bayar pajak,” pungkas Bupati Donggala (*)

Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas tanah-tanah di penjuru Indonesia. Kementerian ATR/BPN menyatakan berkomitmen untuk memberikan layanan pertanahan yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil. Juga terus memperkuat kerja sama dengan Pemda, tokoh masyarakat, dan lembaga adat, agar pendekatan kita semakin kontekstual dan berkeadilan.

Sertifikat diserahkan secara simbolis. Dalam momen ini, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima 37 sertifikat Barang Milik Daerah (BMD), Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, 1 Bupati Poso Verna Inkiriwang, 1 Bupati Banggai Laut Sofyan Kaepa, 25 Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, 4 Wakil Bupati Tolitoli, Mohammad Besar Bantilan 1 dan Kepala Kejaksaan Negeri Sigi, Moh Aria Rosyid, 1.

Wamen Ossy menjelaskan bahwa sertifikat yang dibagikan merupakan hasil dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Sulteng menunjukkan progres dan kemajuan yang baik. Target tahun 2025 sebanyak 5.494 bidang tanah di 13 kabupaten/kota, dan hingga saat ini telah berhasil diselesaikan sebanyak 4.797 bidang atau 95,56%,” ungkapnya.

Dengan ini, diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum atas tanah dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta keadilan sosial di Sulteng. Menko AHY pun turut menekankan pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah dalam sambutannya.

“Dibutuhkan kepastian atas aset-aset yang ada di daerah-daerah kita, termasuk juga bagi mereka yang sekali lagi, memiliki ketertarikan untuk berinvestasi di sini. Dan di atas segalanya tentu kita berharap masyarakat kita itu memiliki kepastian hukum atas tanahnya. Oleh karena itu, tugas yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN ini mulia dan kita dukung penuh,” tutur Menko AHY (*)

“Peran pemerintah daerah sangat krusial, terutama dalam memastikan kepastian status kepemilikan tanah. Kami mohon para kepala daerah dapat membantu memilah mana tanah adat, mana tanah negara. Ini pondasi utama dalam membangun sistem pertanahan yang tertib dan berpihak pada rakyat,” tegas Menteri Nusron, Senin (14/4/2025).

Ia menekankan bahwa modernisasi administrasi pertanahan bukan sekadar proyek teknis, melainkan upaya besar untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat, serta memperkuat potensi pendapatan negara melalui sektor agraria.

Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya akurasi dalam penerbitan surat keterangan tanah oleh pemerintah daerah. Kesalahan data, menurutnya, bisa berdampak besar, mulai dari konflik agraria hingga kesalahan penerbitan sertipikat di wilayah yang tidak seharusnya—seperti kawasan hutan atau perairan.

“Surat keterangan tanah itu harus valid dan berbasis data yang akurat. Kalau salah, bisa timbul konflik dan merugikan masyarakat. Kita ingin semua tertib dan transparan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong percepatan Reforma Agraria sebagai langkah strategis dalam pemerataan akses tanah bagi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan upaya pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan agraria di daerah.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengajak pemerintah daerah untuk segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan aktif mensosialisasikannya kepada masyarakat. “Pengelolaan tanah harus proaktif, terencana, dan mengikuti arah pembangunan yang berbasis iklim dan kebijakan KKPR,” tambahnya.

Ia pun optimis, dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, modernisasi pertanahan bukanlah mimpi jauh. Justru, ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah yang lebih tertata (*)

Hal tersebut diungkapkan pada kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (11/4/2025).

“Kita ingin ekonomi di Sulawesi Tengah ini tumbuh. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan aktivitas usaha, dan usaha tentu memerlukan tanah yang produktif,” ujar Menteri Nusron, Minggu (13/4/2025).

Pihaknya akan melakukan peninjauan terhadap hak atas tanah yang telah diberikan, khususnya Hak Guna Usaha (HGU), guna memastikan bahwa lahan tersebut dimanfaatkan dengan optimal dan mendukung pengembangan industri hilir.

“Kami akan meninjau kembali hak-hak yang telah diberikan. Apakah lahan tersebut benar-benar dimanfaatkan? Apakah sudah mendukung sektor hilirisasi? Jika belum, tentu akan kami evaluasi,” tegasnya.

Menurut Menteri Nusron, geliat hilirisasi industri di wilayah Sulawesi mulai memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Sulteng. Oleh karena itu, ia mendorong agar sektor-sektor non-pertambangan juga terus tumbuh untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengimbau masyarakat yang memiliki dan mengelola tanah untuk segera mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan (Kantah). “Dengan menyertifikatkan tanah, masyarakat akan memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari potensi konflik serta sengketa pertanahan,” pesannya (*)

Dalam pertemuan bersama seluruh kepala daerah se-Sulteng di Kantor Gubernur Sulteng, Menteri Nusron menyoroti besarnya potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Di Sulteng ini, masih ada sekitar 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar. Ini peluang besar, terutama dalam konteks HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan).

Oleh karena itu, lanjutnya, tanah ini perlu kita tata ulang dan berdayakan agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujar Menteri Nusron kepada awak media usai pertemuan.

Ia menambahkan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan Kementerian ATR/BPN untuk menekan ketimpangan kepemilikan tanah. Hal ini akan dilakukan melalui penataan ulang sistem pertanahan nasional.

“Penataan ini harus dilakukan dengan mengedepankan asas keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Prinsipnya, yang besar jangan dimatikan—biarkan tumbuh, tapi tidak boleh ekspansi lagi. Yang kecil harus kita dorong untuk tumbuh, dan yang belum ada, kita fasilitasi agar bisa tumbuh. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi dengan kepala daerah menjadi kunci,” tegas Menteri Nusron.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian ATR/BPN. “Semua yang disampaikan Bapak Menteri sudah sangat jelas, dan insyaallah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai arahan yang diberikan,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh para wali kota dan bupati se-Provinsi Sulawesi Tengah. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, hadir pula Kepala Biro Hubungan Masyarakat ATR/BPN, Harison Mocodompis,serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, Muh. Tansri (*)

“Meskipun Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat belum termasuk wilayah dengan beban kerja terbesar, saya yakin bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, dapat dipacu melalui pelayanan yang optimal. Sebagai contoh, kawasan Morowali yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Data terkait pelayanan di wilayah ini perlu dimanfaatkan secara maksimal, termasuk potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Menteri Nusron, Senin (6/1/2025).

Menteri Nusron menekankan bahwa optimalisasi layanan pertanahan dapat dilakukan dengan mengubah stigma bahwa pelayanan selama ini masih dirasa lambat oleh masyarakat, menjadi lebih cepat dan responsif melalui perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Perbaikan sistem dimulai dengan penyederhanaan model bisnis serta penguatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih akurat, prudent, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prinsip Governance, Risk Management, and Compliance (GRC),” ungkap Menteri Nusron.

Dalam pengarahan tersebut, Menteri Nusron juga mengingatkan agar seluruh jajaran senantiasa siap menerima rotasi dan mutasi secara berkala, guna meningkatkan pengalaman kerja dan pemerataan penugasan dalam rangka pengembangan SDM. Selain itu, kepekaan dan pemahaman terhadap isu-isu pertanahan dan tata ruang juga menjadi aspek yang wajib dimiliki oleh setiap instansi pertanahan (*)

Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Rabu (4/12/2024).

“Pak Menteri Nusron menekankan bahwa fokus utama Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik. Harapannya, pelayanan dapat lebih cepat, bersih, dan bebas dari pungutan liar. Solusinya meliputi penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM,” ujar Ossy Dermawan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/12/2024).

Kepada 11 dari 12 Kepala Kantor Pertanahan di Sulteng, Wamen Ossy memaparkan rencana bertahap untuk mempercepat layanan. Dua langkah utama diusulkan dalam perbaikan sistem:

1. Penyederhanaan Proses Bisnis untuk memastikan setiap layanan pertanahan lebih efisien.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat, meningkatkan transparansi, dan menjamin akurasi layanan.

Dalam aspek SDM, tiga kebijakan utama akan diterapkan:

1. Sertifikasi manajemen risiko untuk pegawai yang menduduki jabatan strategis.
2. Penataan mutasi dan rotasi pegawai.
3. Pembentukan jenjang karier yang sesuai kapasitas dan kapabilitas.

“Pak Menteri selalu mengingatkan pentingnya pengelolaan pertanahan yang adil, merata, dan berkelanjutan demi kemakmuran masyarakat. Semoga cita-cita ini dapat terwujud sehingga layanan benar-benar bermanfaat,” kata Wamen Ossy.

Kepala Kanwil BPN Sulteng, Muhammad Tansri, menyambut baik arahan tersebut dan berharap peningkatan kualitas SDM di lingkungannya dapat mendukung terwujudnya *Provinsi Sulawesi Tengah Lengkap*.

Selain memberikan arahan di Kanwil BPN Sulteng, Wamen Ossy juga mengunjungi Kantah Kota Palu. Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, dan Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama (*)