JAKARTA, pekaaksara.com – Sepanjang tahun 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan 8.058.650 berkas layanan. Dari jumlah tersebut, 84% di antaranya didominasi oleh layanan informasi pertanahan, Hak Tanggungan (HT), dan peralihan hak.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini mengingat sejak tahun 2015 hingga 2023, jumlah layanan maksimal hanya mencapai 6,6 juta. Pada 2024, dari total 8 juta berkas, sebanyak 3.740.908 layanan terkait informasi pertanahan.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian ATR/BPN, informasi pertanahan yang paling banyak dicari masyarakat mencakup data mengenai pemilik tanah, luas tanah, serta status tanah, apakah sedang dalam sengketa atau konflik. Selain itu, banyak masyarakat yang juga memanfaatkan layanan pengecekan Zona Nilai Tanah (ZNT).
“Seluruh layanan tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024, yang diperkirakan mencapai Rp2,9 triliun,” ujar Menteri Nusron, Sabtu (4/1/2025).
Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN turut berperan dalam memperkuat ekonomi masyarakat dan negara melalui layanan HT Elektronik dengan nilai transaksi mencapai Rp882,7 triliun.
“Hak Tanggungan adalah sertifikat tanah yang diagunkan sebagai jaminan, yang memberikan manfaat bagi sejumlah keluarga pemilik tanah dan bangunan tersebut,” jelas Menteri Nusron.
Menteri Nusron juga mengungkapkan sejumlah layanan dengan permohonan berkas tinggi, seperti pemeliharaan data, survei, pengukuran, dan pemetaan, serta pendaftaran tanah pertama kali.
“Layanan-layanan ini terkait dengan properti, seperti pemecahan, penggabungan, dan pemisahan hak,” tambahnya.
Berdasarkan distribusi wilayah, berkas layanan terbanyak berasal dari 10 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, dan Sumatra Selatan. (*)
