SUMENEP, pekaaksara.com – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang mengenai dugaan pemotongan dana kapitasi di Puskesmas, yang telah beredar sejak 2018 lalu.
Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Elya Fardasah, menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dana kapitasi sedikit pun, baik di tingkat dinas maupun di Puskesmas penerima dana tersebut.
“Kami menegaskan bahwa tidak ada pemotongan apa pun di lembaga kami,” tegas Elya, Rabu (16/1/2024).
Elya menjelaskan bahwa dana kapitasi kesehatan merupakan pembayaran tetap yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas. Pembayaran tersebut dilakukan di muka berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.
Dana kapitasi ini digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan serta mendukung biaya operasional pelayanan kesehatan. Besaran dana yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada FKTP tidak bergantung pada jenis atau jumlah layanan kesehatan yang diberikan.
Keyakinan Elya terkait tidak adanya pemotongan dana kapitasi dikuatkan dengan sistem transfer dana yang langsung masuk ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan seluruh staf Puskesmas.
Lebih lanjut, Elya menjelaskan bahwa dana operasional Puskesmas digunakan untuk berbagai kegiatan di masing-masing Puskesmas, seperti sosialisasi atau edukasi kesehatan kepada masyarakat, yang pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh Puskesmas itu sendiri.
“Masing-masing Puskesmas memiliki kebijakan untuk mengatur penggunaan anggaran mereka sendiri. Sebagai koordinator, kami tidak terlibat dalam pengelolaan dana operasional yang ada di Puskesmas,” jelasnya.
Menurut Elya, sejak Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mereka sudah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran kegiatan secara mandiri. Sejak tahun 2021, dana kapitasi tidak lagi melalui Dinas Kesehatan P2KB, melainkan langsung ditransfer ke masing-masing Puskesmas oleh pemerintah pusat.
“Pada periode 2018-2020, dana kapitasi memang melalui Dinas Kesehatan, namun kami pastikan tidak ada pemotongan apapun dari pihak kami,” kembali menegaskan (*)
