SUMENEP, pekaaksara.com – Pemkab Sumenep, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), bekerja sama dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang, telah menggelar sosialisasi mengenai dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk periode 2025-2029.
Acara ini dilaksanakan di ruang rapat Trunojoyo, lantai II Kantor Bappeda Sumenep, pada Jumat (24/1/2025), dihadiri OPD setempat, yakni Dinas Sosial P3A, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan P2KB, serta instansi lainnya yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam acara ini menunjukkan komitmen kuat untuk mengatasi kemiskinan secara bersama-sama dan terkoordinasi.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa dokumen RPKD ini akan menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sumenep dalam lima tahun ke depan. RPKD disusun sebagai strategi yang sistematis dan melibatkan berbagai sektor untuk menangani kemiskinan di Sumenep yang memiliki karakteristik kompleks dan multidimensi.
“Dokumen RPKD ini akan menjadi dasar untuk kebijakan yang menyeluruh dan terencana. Kami juga mengutamakan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat agar intervensi kebijakan dapat memberikan dampak nyata,” ujar Arif, Minggu (26/1/2025).
Arif menambahkan, penyusunan RPKD telah melalui berbagai tahapan yang melibatkan tim dari Universitas Brawijaya untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan akurat serta relevan dengan kondisi kemiskinan di Sumenep.
Dalam penyampaian strategi penanggulangan kemiskinan, Arif menyebutkan ada empat prioritas utama yang akan menjadi fokus dalam lima tahun mendatang, yaitu peningkatan produktivitas ekonomi, peningkatan kualitas hidup yang layak, jaminan sosial, serta skenario ketenagakerjaan. Penentuan prioritas ini didasarkan pada faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumenep.
“Keberhasilan pelaksanaan RPKD sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar sektor dan kesesuaian data yang valid,” tambahnya.
Dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, Pemkab Sumenep berharap penanggulangan kemiskinan di daerah ini dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Sumenep dalam lima tahun ke depan (*)
