SURABAYA, pekaaksara.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Nur Faizin, menyoroti kesenjangan sosial dan kemiskinan yang masih menjadi persoalan besar di Madura.

Menurut politisi PKB ini, khususnya di wilayah kepulauan Madura, permasalahan ini belum mendapat perhatian serius dari Pemprov Jatim, sehingga perbedaan tingkat kemiskinan di sana sangat mencolok dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Maret 2024, persentase kemiskinan di empat kabupaten di Pulau Madura menunjukkan angka yang tinggi. Di antaranya Bangkalan 18,66%, Sampang 20,83%, Pamekasan 13,41%, dan Sumenep 17,78%.

“Tingkat kemiskinan di Madura masih termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Oleh karena itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur harus memberikan perhatian khusus pada masalah ini,” ujar Nur Faizin usai Rapat Paripurna pertama dalam Kepemimpinan Khofifah-Emil periode kedua, Sabtu (1/3/2025).

Dalam rapat tersebut, disampaikan visi dan misi Khofifah-Emil, yang menurut Nur Faizin harus diterjemahkan dengan serius. Ia mengingatkan agar visi tersebut tidak hanya sekedar slogan, karena masyarakat Jawa Timur menantikan komitmen nyata dalam pengentasan kemiskinan.

Salah satu visi-misi Khofifah-Emil adalah mempercepat pengentasan kemiskinan, baik di desa maupun kota (Jatim Sejahtera). “Visi-misi ini harus diwujudkan, jangan hanya menjadi jargon semata,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, Nur Faizin juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumenep, yang memiliki 123 pulau, adalah wilayah dengan kepulauan terbanyak di Jawa Timur.

Dari total tersebut, 48 pulau berpenduduk. Namun, pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan di wilayah kepulauan masih sangat terbatas.

“Sering kali, pulau-pulau kecil di Sumenep terabaikan dalam prioritas pembangunan. Masyarakat di sana masih kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tambahnya.

Nur Faizin berharap pada periode kedua kepemimpinan Khofifah-Emil, permasalahan ini bisa segera diselesaikan.

Ia pun menekankan pentingnya program pembangunan yang lebih inklusif, terutama dalam distribusi pembangunan, agar seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk yang berada di kepulauan Madura, dapat merasakan kemajuan dan kesejahteraan yang merata.

“Kami berharap program pembangunan yang lebih adil dan merata, agar tidak ada wilayah yang tertinggal, termasuk kepulauan di Madura,” pungkasnya (*)