SUMENEP, pekaaksara.com – Keberadaan Pusat Informasi KKKS di Sumenep kini menuai sorotan tajam. Walaupun diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan eksploitasi migas, kenyataannya kantor tersebut dinilai tidak efektif dan jauh dari harapan.
Aktivis Pemuda Kepulauan Sapeken, Ahyatul Karim, menilai bahwa kantor pusat informasi KKKS yang telah berdiri selama tiga tahun ini sama sekali tidak memberikan dampak signifikan bagi wilayah operasi.
“Sejak awal, kami merasa kebingungan dengan keberadaan kantor ini. Tidak ada kegiatan nyata yang dapat kami manfaatkan, dan akses informasi pun sangat terbatas,” ujar Karim dengan nada kecewa, pada Senin (17/3/2025).
Menurut Karim, seharusnya kantor ini bersinergi dengan masyarakat setempat, bukan sekadar menunggu orang datang. Ia menekankan bahwa masyarakat harus diberi kemudahan akses informasi terkait kegiatan eksploitasi migas yang berlangsung di wilayah mereka, dan kantor ini seharusnya bisa lebih aktif mendekatkan diri dengan warga.
Menanggapi kritik ini, Hafifi, salah satu staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan kantor KKKS, menjelaskan bahwa ide awal pendirian kantor ini adalah hasil arahan dari Bupati Sumenep. Setiap KKKS yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti MEDCO, KEI, dan MGA, diminta untuk memiliki kantor perwakilan sendiri. Namun, karena kendala yang ada, mereka akhirnya memilih untuk berbagi satu kantor bersama sebagai solusi sementara.
“Awalnya, setiap perusahaan akan memiliki kantor perwakilan sendiri, tapi karena belum bisa terealisasi, akhirnya mereka menyewa satu kantor bersama untuk sementara waktu,” ujar Hafifi, Senin (17/03/2025).
Meski begitu, Hafifi mengakui bahwa konsep awal kantor ini memang belum berjalan sesuai rencana. Para perwakilan KKKS yang seharusnya bertugas secara terjadwal tidak hadir secara konsisten, hanya datang sesekali untuk melakukan pemantauan atau menerima tamu. Akibatnya, kantor ini hanya diisi oleh staf yang bertugas berjaga tanpa ada kehadiran aktif dari pihak KKKS yang seharusnya memberikan informasi langsung kepada masyarakat.
“Memang, kehadiran mereka tidak teratur. Kadang hanya beberapa orang yang datang untuk memantau atau menerima tamu,” tambahnya.
Namun, Hafifi menegaskan bahwa meskipun tidak optimal, kantor ini tetap berfungsi sebagai tempat menerima aspirasi masyarakat dan menjadi penghubung antara warga dengan perusahaan-perusahaan KKKS. Berbagai pengajuan proposal dan permohonan sosialisasi dari masyarakat juga diterima di sini.
Terkait pengelolaan kantor, Hafifi menyatakan bahwa dirinya hanya bertanggung jawab atas aspek fisik kantor, sementara manajemen dan keputusan-keputusan strategis tetap berada di tangan pihak KKKS yang berbasis di Surabaya. “Kami hanya memastikan bahwa kantor ini tetap berfungsi, sementara keputusan-keputusan besar tetap diambil oleh pusat,” tegasnya.
Meskipun demikian, informasi yang diterima media ini menunjukkan bahwa kantor KKKS tetap memerlukan biaya operasional yang cukup besar, termasuk biaya sewa gedung dan kebutuhan lainnya, meskipun manfaat yang dirasakan masyarakat masih jauh dari harapan.
Dengan segala kekurangan ini, masyarakat Sumenep berharap adanya perbaikan dan konsistensi dari pengelola kantor, agar informasi terkait eksploitasi migas dapat lebih mudah diakses, serta dampak positif bagi warga yang tinggal di sekitar wilayah operasi bisa lebih dirasakan (*)
