SUMENEP, Pekaaksara.com – Musim tanam tahun ini menjadi harapan baru bagi para petani tembakau di Sumenep. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Pemkab Sumenep kembali menyalurkan bantuan bibit tembakau sebagai upaya nyata menjaga keberlanjutan komoditas andalan daerah tersebut.
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid mengungkapkan, bantuan ini disalurkan di 15 titik strategis yang tersebar di berbagai kecamatan. Meski jumlah titik penerima mengalami penyesuaian dari tahun sebelumnya, semangat para petani tetap menyala.
“Bantuan bibit ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada petani tembakau. Tahun ini memang hanya 15 titik, menyesuaikan kemampuan anggaran. Tapi esensinya tetap, kami hadir untuk petani,” ujarnya, pada Rabu (23/7).
Bantuan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025, yang secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp62 miliar. Dari angka itu, Rp6,7 miliar dialokasikan untuk program-program strategis di DKPP, termasuk bantuan bibit dan sarana produksi pertanian lainnya.
Lebih dari sekadar bibit, bantuan juga mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian serta program pengeboran air di desa-desa yang rawan kekeringan.
“Tidak hanya soal bibit. Kami juga memperkuat infrastruktur pendukung, termasuk sumur bor. Sebab, ketersediaan air juga sangat menentukan hasil panen petani,” imbuhnya.
Rasyid tak menampik bahwa pada tahun sebelumnya, sebaran bantuan bibit lebih luas, mencapai 30 titik. Namun ia menegaskan bahwa efisiensi dan pemerataan menjadi kunci penyesuaian tahun ini.
“Kami pastikan meskipun titiknya berkurang, sasaran tetap tepat dan berdampak,” katanya.
Dari total potensi lahan tanam tembakau di Sumenep yang mencapai 21 ribu hektare, sekitar 14 ribu hektare saat ini sudah dimanfaatkan. Melalui pola distribusi bantuan yang terukur, DKPP berharap angka ini bisa terus meningkat secara berkelanjutan.
Komitmen Pemkab, lanjutnya, program ini juga merupakan bagian dari strategi besar Pemkab Sumenep dalam mengelola dana DBHCHT secara tepat sasaran. Dengan mengintegrasikan dukungan pertanian dan infrastruktur desa, harapannya kualitas hidup petani juga ikut meningkat.
“Pemkab hadir tidak hanya untuk mendistribusikan, tapi juga memastikan petani mendapatkan pendampingan yang sesuai. Ini kerja berkelanjutan, bukan proyek tahunan,” pungkasnya. (*)
(Iqb/pekaaksara.com)
