SUMENEP, pekaaksara.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menggelar program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin.
Program ini merupakan bagian dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia.
Dalam acara pembukaan yang digelar di SKD Batuan pada Selasa (30/9/25), Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa program ini adalah komitmen pemerintah untuk memastikan tak ada anak di Sumenep yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi.
“Pemerintah melalui Sekolah Rakyat ingin memastikan tidak ada anak-anak di Kabupaten Sumenep yang tertinggal hanya karena keterbatasan biaya,” ujarnya.
Bupati berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat mencetak generasi Sumenep yang cerdas, terampil, berkarakter, dan berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan zaman dan bersaing secara global.
Tak hanya memberikan pendidikan gratis, Sekolah Rakyat juga diproyeksikan menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah dan memperkuat kesejahteraan masyarakat lewat jalur pendidikan.
“Kami siap mendorong Sekolah Rakyat terus berkembang, agar menjadi solusi nyata dalam pemerataan pendidikan, serta memperkuat semangat belajar anak-anak kurang mampu,” tegas Bupati Fauzi.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Sumenep telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di Desa Patean, Kecamatan Batuan untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen, yang rencananya akan mulai dibangun pada 2026. Sementara itu, proses belajar-mengajar akan berlangsung sementara di SKD Batuan.
Melalui Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap semua orang tua memanfaatkan fasilitas ini sebagai langkah untuk mencetak generasi unggul tanpa hambatan ekonomi.
“Jangan sampai ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendidikan adalah hak semua anak,” pungkas Bupati Fauzi.
Kepala Sekolah Rakyat, Norani Yanuar S, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 96 siswa, terdiri dari 46 siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 50 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), masing-masing dengan dua ruang kelas.
“Kebutuhan guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga pendukung lainnya sudah sesuai dengan standar. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) akan dimulai setelah masa Pengenalan Lingkungan Sekolah pada 13 Oktober 2025,” jelas Norani (*)
