SUMENEP, pekaaksara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperkokoh komitmennya dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja menjelang pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Triwulan IV Tahun 2025.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab Sumenep menggelar Rapat Penguatan Implementasi SAKIP sebagai upaya konsolidasi sekaligus percepatan perbaikan kinerja lintas perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja berjalan selaras, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa penguatan SAKIP merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.
“Penguatan SAKIP oleh seluruh perangkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan, efektif, serta fokus pada capaian kinerja yang nyata,” ujarnya kepada Media Center di Kantor Bappeda, Jumat (12/12/25).
Menurut Arif, evaluasi SAKIP harus dimaknai sebagai momentum bagi perangkat daerah untuk menata kembali proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja agar semakin terukur serta memiliki akuntabilitas yang kuat.
“Akuntabilitas kinerja bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi kebutuhan fundamental agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam rangka mendukung hal tersebut, Bappeda telah melakukan pendampingan intensif kepada seluruh perangkat daerah. Pendampingan tersebut meliputi penginputan realisasi kinerja dan pohon kinerja pada aplikasi E-SAKIP Pro, penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan III, serta pengunggahan dokumen pendukung pada laman esr.kemenpan.go.id.
Melalui kegiatan ini, Bappeda Sumenep bersama pihak terkait berupaya meningkatkan kualitas data kinerja sekaligus mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi, guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil.
“Kami berharap sinergi dan pendampingan ini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta menghasilkan laporan kinerja yang komprehensif. Dengan demikian, hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan nilai SAKIP pemerintah daerah,” tambah Arif.
Ke depan, Bappeda bersama Bagian Organisasi dan Inspektorat berencana melaksanakan pendampingan lanjutan untuk mempercepat penyempurnaan penginputan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Upaya tersebut menegaskan bahwa peningkatan nilai SAKIP membutuhkan komitmen, konsistensi, dan kolaborasi lintas sektor seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Dengan penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan, kami berharap kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik dan pelayanan publik kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya (*)
