SUMENEP, pekaaksara.com — Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur di Shangri-La Hotel Surabaya, Jumat (31/1/2025).
Forum ini dihadiri oleh 29 instansi, yang terdiri dari perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, serta instansi vertikal dan lembaga semi-pemerintah.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memberikan masukan terhadap penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Ir. Mohammad Yasin, melalui Kepala Bidang Pembangunan, menyampaikan fokus permasalahan dan program unggulan yang dibahas dalam forum, antara lain di bidang prasarana wilayah, perekonomian dan SDA, serta pemerintahan dan pembangunan manusia.
Untuk bidang prasarana wilayah, beberapa program unggulan yang ditekankan mencakup pengelolaan sistem irigasi partisipatif, pengembangan SPAM regional, penanganan desa rawan kekeringan, penyediaan akses sanitasi layak, penanganan kawasan kumuh, pengolahan sampah, serta peringatan dini bencana.
Di bidang perekonomian dan SDA, fokusnya adalah pada peningkatan daya saing investasi dan produk, promosi perdagangan, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan akses permodalan bagi UMKM dan pengembangan pusat agropolitan.
Sementara itu, di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, beberapa isu yang diangkat termasuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM pendidik, perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan, penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak, serta pengembangan program Jatim Berdaya.
Ir. Mohammad Yasin berharap Forum Konsultasi Publik ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam merencanakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan prioritas nasional dan daerah dalam setiap perencanaan pembangunan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan apresiasi terhadap forum ini sebagai langkah positif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mencapai pembangunan yang merata.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip partisipasi publik dalam setiap tahap perencanaan pembangunan, agar hasil pembangunan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Sumenep.
Menghadapi tantangan geografis Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari daratan dan banyak pulau, Arif Firmanto menekankan perlunya penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya pembahasan ulang terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (MIGAS), agar daerah penghasil mendapatkan porsi anggaran yang lebih adil.
Forum ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 oleh perwakilan peserta, di mana Kepala Bappeda Sumenep terpilih sebagai perwakilan Bappeda kabupaten/kota yang hadir.
“Acara ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,” kata Arif Firmanto, Minggu (2/2/2025).
