SUMENEP, pekaaksara.com – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo komitmen dalam mensejahterakan masyarakat di ujung timur pulau Madura ini, dengan berbagai program yang diinisiasinya. Diantaranya melalui pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Sejak memimpin kota keris ini, politisi PDI Perjuangan tersebut telah berhasil membangun sebanyak 788 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.
Dari ratusan RTLH tersebut, pada tahun 2021 yakni 260 unit, 2022 sebanyak 176, bertambah 224 di tahun 2023 dan 128 pada tahun 2024.
“Dari tahun 2021-2023 mayoritas daratan. Kalau yang tahun ini, program tersebut merata antara daratan maupun kepulauan,“ kata Kabid Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Noer Lisal Anbiya, Selasa (13/8/2024).
Anggaran progran strategis itu khusus tahun ini mencapai Rp2,4 miliar lebih. Masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan Rp20 juta.
Selain itu juga, didukung dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp12 miliar dengan jumlah sebanyak 600 penerima.
Adapun nilai bantuannya sebesar Rp20 juta dengan rincian bahan material bangunan sebesar Rp17,5 juta, sementara Rp 2,5 juta sisanya untuk pembayaran tukang.
“Meskipun BSPS dari pemerintah pusat, itu juga menjadi bentuk kepedulian Bupati Fauzi dalam mensejahterakan masyarakatnya,“ tuturnya.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo bersyukur telah memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakatnya, juga menjadi langkah konkret baginya dalam mengentaskan kemiskinan. Kedepan, program serupa terus akan digenjot agar masyarakat yang belum kebagian juga bisa merasakan.
Beberapa waktu lalu, ia melakukan sidak ke berbagai tempat penerima manfat RTLH untuk memastikan akan program tersebut tepat sasaran. Hasilnya, baik.
“Ketika masyarakat bertempat tinggal di hunian yang layak, maka kehidupan dan kesejahteraanya terjamin,“ ujarnya.
Meski begitu, pihaknya kedepan terus berkomitmen dalam mengentaskan angka kemiskinan di daerah dengan julukan kota keris ini. Dirinya menargetkan penurunan kemiskinan mencapai 10 persen pada tahun 2025.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan Sumenep menjadi 17,78 persen pada 2024 dibanding 2023 yang mencapai 18,70 persen. Penurunannya adalah 0,92 persen per Maret.
Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 9,68 ribu jiwa dari jumlah penduduk 196,42 ribu jiwa. Sedangkan penduduk miskin Sumenep pada 2023 sebanyak 206,10 ribu jiwa dengan penurunan 0,6 persen (*)
