Teranyar, bank syariah milik Pemkab Sumenep ini berhasil meraih Kejar Award 2025 dari OJK, sebagai BPR/S terbaik wilayah tengah dalam mendukung program Kejar.

Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa inovasi dan komitmen dalam pengembangan layanan keuangan tak harus datang dari kota besar. Justru dari daerah seperti Sumenep, inisiatif inklusi keuangan berbasis syariah terus tumbuh dan memberikan dampak nyata.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyebut keberhasilan ini sebagai hasil dari strategi jangka panjang dan kerja sama erat dengan masyarakat.

“Kami percaya, membangun sistem keuangan yang kuat harus dimulai dari komunitas terkecil, termasuk lingkungan sekolah,” jelasnya.

Lewat program SimPel dan kini BBS Sekolah, kata Fajar, BPRS Bhakti Sumekar menghadirkan layanan perbankan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Program tersebut tidak hanya memberikan akses rekening kepada pelajar, tetapi juga mengedukasi orang tua dan guru soal pentingnya keuangan syariah yang inklusif dan adil.

Menurut Fajar, program ini lebih dari sekadar edukasi, sebab program tersebut menjadi jembatan penguatan ekonomi lokal. Ketika pelajar mulai menabung, lingkungan sekolah menjadi lebih akrab dengan sistem keuangan. Orang tua, guru, hingga UMKM sekitar sekolah mulai terpapar layanan keuangan formal yang sebelumnya mungkin belum tersentuh.

Menurut Fajar, keberhasilan program tersebut juga tidak terlepas dari kemampuan BPRS Bhakti Sumekar dalam menghadirkan inovasi digital berbasis lokal.

“Kami mengembangkan teknologi dengan pendekatan kultural. Tidak bisa dipaksakan top-down. Harus menyatu dengan kebiasaan dan nilai masyarakat,” tambahnya.

Komitmen itu tercermin dalam langkah mereka membangun aplikasi dan sistem layanan digital yang ramah pengguna, bahkan untuk kalangan yang belum terbiasa dengan teknologi. Dari sinilah inklusi digital dan inklusi keuangan bisa tumbuh bersama, dari bawah.

Fajar menegaskan bahwa prestasi ini bukan akhir dari perjalanan. Sebaliknya, menjadi titik tolak untuk memperluas cakupan layanan ke wilayah-wilayah terpencil di Madura.

“Visi kami adalah menjadikan BPRS Bhakti Sumekar sebagai model bank daerah yang adaptif, tangguh, dan berorientasi sosial,” pungkasnya.

(Iqb/pekaaksara.com)

Aplikasi BBS Sekolah bukan sekadar alat menabung, melainkan platform literasi keuangan yang dikenalkan sejak dini. Dengan sistem digital, siswa tidak perlu lagi menyetor uang kepada pihak sekolah secara manual.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar menyampaikan bahwa program ini menjadi jawaban atas keresahan orang tua. Mereka kini bisa memantau langsung tabungan anak tanpa khawatir akan penyalahgunaan dana.

“BBS Sekolah ini kami dorong ke semua sekolah agar kasus-kasus yang pernah terjadi tidak terulang. Semuanya tercatat dan bisa dicek langsung,” ujarnya, Jumat (25/7).

Hairil menambahkan, pelajar dari semua jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA yang jadi sasaran utama program ini. Tujuannya, menanamkan kesadaran menabung sejak dini dalam bentuk yang lebih modern dan efisien.

Setiap kunjungan sosialisasi dilakukan bersama tim edukasi keuangan. Pelajar dikenalkan cara menggunakan aplikasi, sekaligus diedukasi soal pentingnya mengelola uang secara bertanggung jawab.

BPRS Bhakti Sumekar juga melibatkan guru dan wali kelas dalam proses implementasi. Sekolah didorong menjadi mitra aktif dalam membentuk budaya menabung yang sehat dan aman di lingkungan pelajar.

Tak hanya menyentuh ranah teknis, sosialisasi ini juga mengedepankan nilai-nilai syariah sebagai dasar pengelolaan keuangan. Hal ini jadi pembeda BBS Sekolah dari program sejenis lainnya.

“Kami ingin BBS Sekolah ini menjadi gerakan bersama untuk menghapus kekhawatiran orang tua dan mencetak generasi yang cerdas secara finansial,” tutup Hairil. (*)

(Iqb/pekaaksara.com)

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, serta mewujudkan sistem keuangan desa yang transparan dan terintegrasi.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima mandat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep untuk mendukung pengelolaan dana BUMDes secara profesional dan inklusif.

“Ini merupakan langkah strategis dalam memperluas inklusi keuangan di desa, sekaligus memastikan BUMDes memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan perbankan seperti pembiayaan usaha, investasi, hingga modal kerja,” ujar Hairil, Senin (23/6/2025).

Ia juga menegaskan bahwa dengan keberadaan kantor BPRS Bhakti Sumekar di seluruh kecamatan, pihaknya siap mendukung berbagai program pemerintah, terutama di bidang ketahanan pangan.

Selain kemudahan akses pembiayaan, integrasi sistem keuangan ini juga memungkinkan pengelolaan keuangan BUMDes yang lebih transparan dan akuntabel.

Kerja sama BPRS dengan DPMD Sumenep tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana BUMDes, namun juga mencakup penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan pengelolaan tunjangan perangkat desa.
“Melalui sistem yang terintegrasi, kami ingin memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mendukung penuh kolaborasi ini. Ia menyebut bahwa integrasi sistem keuangan BUMDes dengan BPRS Bhakti Sumekar menjadi bagian dari kebijakan penguatan ekonomi desa, sekaligus implementasi Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan.

“Pembukaan rekening khusus BUMDes di BPRS diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa serta mempermudah tata kelola dana desa,” jelas Anwar.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pembangunan desa di Sumenep bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, seiring dengan misi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui peran aktif desa (*)

Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu, BPRS menggandeng lembaga pendidikan maupun kelompok organisasi kemasyarakatan di Sumenep.

Lembaga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep ini turun langsung ke lapangan dalam upaya memberikan pengetahuan dan peningkatan literasi keuangan itu.

“Kita turun langsung ke lembaga agar secara utuh diketahui oleh siswa,” terang Direktur Bisnis Cahya Wiratama melalui Direksi BPRS Bhakti Sumekar Hairil Fajar, Senin (5/6).

Literasi keuangan ini sangat penting diketahui oleh semua pihak termasuk lembaga pendidilan karena memberikan pengetahun dasar ilmu ekonomi

Fajar memaparkan, literasi keuangan adalah kemampuan dalam memahami pro dan kontra dari suatu keputusan keuangan, pertimbangan biaya dan dengan percaya diri memutuskan apa yang harus dilakukan.

Manfaat utama dari literasi finansial itu, dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas.

Kemudian memberikan keterampilan seperti cara mengelola uang secara efektif, pembentukan anggaran yang baik, mengendalikan tabungan dan pinjaman, serta investasi adalah manfaat dari financial literacy.

“Ini tanggungjawab kami sebagai salah satu pengelola keuangan BUMD Sumenep. Siswa juga bisa interaksi dengan pegawai disini,” terang dia.

Lembaga yang sudah dilakukan kepada siswa Sekolah Dasar (SD). Selanjutnya, lembaga pendidikan lainnya akan juga dilakukan. Seperti SMP, MA maupun kelompok organisasi kemasyarakatan. (*)