Penyerahan bantuan dilakukan di lokasi rumah penerima manfaat sebagai bagian dari Program RTLH Tahun Anggaran 2025 yang digulirkan Pemkab Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub).

Bupati Achmad Fauzi menegaskan, program RTLH hadir sebagai solusi konkret bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menempati hunian yang aman, sehat, dan manusiawi.

“Melalui bantuan RTLH ini, kami ingin memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak sehingga dapat menunjang kesehatan dan kenyamanan keluarga,” ujar Bupati.

Menurutnya, hunian yang layak bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi penting bagi stabilitas kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, program RTLH menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus menekan angka kemiskinan secara bertahap.

Tak hanya dari pemerintah daerah, dukungan juga datang dari **Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep** yang turut menyerahkan bantuan logistik dan tali asih kepada penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian sosial.

Bupati Achmad Fauzi pun mengapresiasi peran aktif Baznas dalam mendukung program-program sosial pemerintah daerah.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas menjadi kekuatan penting dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

Di akhir kegiatan, Bupati berharap rumah yang telah dibangun dapat dirawat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal oleh penerima manfaat.

“Semoga rumah ini bisa dijaga dan digunakan dengan sebaik-baiknya agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya (*)

Jika sebelumnya besaran bantuan hanya Rp 25 juta, pada 2025 bantuan RTLH resmi naik menjadi Rp 30 juta per unit rumah. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah agar rumah bantuan benar-benar layak huni, nyaman, dan aman untuk ditempati.

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep, Noer Lisal Anbiyah, menyampaikan bahwa total anggaran yang dikucurkan untuk program ini mencapai Rp 3,1 miliar. Meski jumlah penerima dikurangi, kualitas bangunan diutamakan.

“Usulan penambahan anggaran di APBD Perubahan 2025 tidak disetujui. Maka, agar bangunan tetap berkualitas, jumlah penerima disesuaikan menjadi 117 orang dari semula 150,” ungkap Lisal.

Menurutnya, dana Rp 25 juta yang sebelumnya diberikan dianggap belum cukup menyelesaikan pembangunan rumah secara maksimal. Bahkan, di tahun sebelumnya masih banyak pekerjaan yang belum rampung.

Melalui evaluasi mendalam, anggaran Rp 30 juta dinilai ideal untuk membangun rumah ukuran 6×4 meter dengan spesifikasi layak huni. Tidak ada lagi rumah bantuan yang setengah jadi atau belum bisa ditempati.

Perlu diketahui, bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Masyarakat akan menerima bantuan berupa material senilai Rp 17,6 juta dan jasa tukang senilai Rp 12,4 juta. Model ini dinilai lebih tepat guna dan meminimalkan penyalahgunaan.

Disperkimhub akan terus mengawal proses pembangunan hingga selesai, demi memastikan rumah bantuan benar-benar sesuai harapan. Pemerintah juga akan melibatkan pengawasan teknis agar program berjalan optimal.

Dengan peningkatan anggaran ini, diharapkan masyarakat penerima manfaat benar-benar merasakan dampaknya secara langsung dan tinggal di rumah yang aman, sehat, dan nyaman. (*)

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Yayak Nur Wahyudi mengatakan, program ini menjadi rutinitas tahunan Pemkab bagi warga Kepulauan untuk dapat merayakan Idul Fitri di kampung halamannya.

Juga, sebagai bentuk kepedulian Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo untuk mengurangi beban biaya ongkos mudik bagi warga kepuluan.

“Kita fasilitasi dengan baik, kita berharap warga Sumenel bisa memanfaatkan program ini dengan maksimal,” harap dia, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (22/3/2024).

Adapun jadwal keberangkatan, sudah diatur. Akan dilayani kapal yang sudah biasa melayani rute reguler.

Selain kepulauan, Pemkab Sumenep juga memfasilitasi mudik gratis bagi warga Sumenep khusus yang berada di perantauan, seperti Jakarta.

Berikut jadwal lengkap keberangkatan mudik gratis Pemkab Sumenep 2024:

• Pemkab Sumenep 06 April 2024 7 Bus 315 rute Jakarta-Madura, 300 penumpang
• Dishub Provinsi 05 April 2 Bus 90 Surabaya-Sumenep dengan total 585 penumpang
• Pemkab Sumenep 28,31 Maret, 2,3,5,7 April 2024, 6 trip 3.000 penumpang rute Kalianget – Kangean
• Pemkab Sumenep 26, 30 Maret, 2 trip, 1.000 penumpang rute Kalianget – Masalembu
• Pemkab Sumenep 3, 5, 7, 9 April, 4 trip 1.000 penumpang Kalianget – Raas
• Pemkab Sumenep 1, 4, 6, 8 April, 4 trip, 1.000 penumpang rute Kalianget – Sapudi
• Pemkab Sumenep 28 Maret, 2 April, 2 trip 1.000 penumpang rute Kalianget – Sapeken
• Pemkab Sumenep 23, 27 Maret, 2 trip, 1.000 penumpang rute Tanjung Wangi – Sapeken
• Pemkab Sumenep 3, 5, 7, 9 April, 4 trip, 1.000 penumpang rute Jangkar – Sapudi
• Dishub Provinsi 2, 4, 6, 8 April, 4 trip 1.000 penumpang Jangkar – Raas
• Kementrian Perhubungan 4,5 April, 2 trip sebanyak 708 penumpang rute Kalianget Kangean (*)

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep Yayak Nur Wahyudi mengatakan, PJU yang terpasang di Kecamatan Raas sebanyak 45 unit.

“Dari 45 unit PJU itu terpasang di sepanjang jalan dari pelabuhan hingga Kecamatan Raas,” terangnya,” Jumat (1/3/2024).

Pemasangan PJU itu dilakukan sejak Minggu (25/2/2024) hingga Senin (26/2/204) kemarin. Dimulai dari pukul 12.00 sampai 05.00 WIB.

Kepala Diseperkimhub Sumenep Yayak Nur Wahyudi, Sekretaris, Kepala Bidang (Kabid) Sarpras, Koordinator dan Satuan Tugas (Satgas) penerangan jalan umum turun langsung ke lokasi pemasangan.

“Kita kompak kesana untuk memasang pju bagi masyarakat,” katanya.

Dia menilai, dengan pemasangan PJU itu dapat membantu masyarakat dari kegelapan saat melaksanakan aktivitas sehari-harinya.

Yang semula minim penerangan, dengan kehadiran Dinas terkait ke lokasi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dia menjelaskan, PJU ini merupakan bentuk kepedulian Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo serta program unggulan Disperkimhub Sumenep.

Yayak sapaan akrabnya berharap, agar warga sekitar ikutserta menjaga fasilitas itu supaya tetap berdiri kokoh dan masyarakat nyaman, aman dan tentram (*)

Tambahan tersebut di hari Rabu. Selasa, Sumenep-Jember berangkat dari Bandar Udara Trunojoyo Sumenep pukul 09.40 WIB sampai di Bandar Udara Notohadinegoro Jember pukul 10.20 WIB.

Sedangkan dari Jember, Take Off pukul 10.30 WIB, landing di Sumenep pada pukul 11.10 WIB atau sekitar 45 menit perjalanan di udara.

Untuk Rabu, dari Sumenep berangkat pukul 09.40 WIB sampai di tujuan Jember pukul 10.20 WIB. Sebaliknya, dari Jember pukul 10.30 WIB landing di Sumenep pukul 11.10 WIB.

Kepala Bandar Udara Trunojoyo Sumenep, M Qodri Arqodri Arman melalui Pejabat pembuat komitmen Sigit Prasetyo mengatakan, penambahan jadwal Sumenep-Jember tersebut berdasarkan hasil konfirmasi Dinas Perhubungan Jember dengan Disperkimhub Sumenep.

Termasuk permintaan masyarakat Sumenep maupun Jember untuk dilakukan penambahan jadwal rute tersebut. Mengingat, antusias masyarakat dalam melakukan bepergian ke dua daerah di Jawa Timur itu dikatakan begitu tinggi.

“Jadi, masyarakat yang hendak bepergian ke Sumenep-Jember begitupun sebaliknya saat ini sudah terwadahi. Tidak perlu khawatir lagi,” ujarnya, Kamis (11/1/202) kepada pekaaksara.com.

Penerapan tmabahan jadwal tersebut dimulai pada 15 Januari 2024. Untuk harga tiket, dari Sumenep ke Jember hanya Rp247 ribu per penumpang. Sedangkan dari Jember Rp242 ribu per orang.

Ia pun berhara, masyarakat sangat benar-benar memanfaatkan transportasi udara ini yang sudah dilengkapi dengan Safety (Kemanan) yang terjamin.

Sementara untuk rute penerbangan Sumenep-Pagerungan, Bawean-Sumenep sampai saat ini terpantau sangat stabil.

Diketahui, layanan penerbangan rute Sumenep-Jember dibuka sejak Selasa, 10 Januari 2023 kemarin. (*)

Berdasarkan data terakhir dan hasil rapat koordinasi Tim PPTPKH Kabupaten Sumenep, usulan permohonan  terdiri dari 28 desa di 9 kecamatan, 2 instansi dan 1 Badan Sosial/Keagamaan dengan jumlah luasan sekitar 123 hektare.

Jumlah usulan PPTPKH tersebut didapatkan setelah dilakukan berbagai tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi tingkat Kabupaten, kecamatan, sampai desa, oleh digitasi bidang dan verifikasi lapangan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep  Yayak Nurwahyudi, melalui Kepala Bidang Pertanahan Hery Kushendrawan mengatakan, penataan kawasan hutan gencar dilakukan karena memiliki output yang positif bagi para stakeholder terutama dari segi kepastian legalitas untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, sosial beririsan atau pun yang berada dengan Kawasan Hutan. Juga sebagai salah satu bentuk implementasi tagline Pemerintah Kabupaten Sumenep “Bismillah Melayani”.

Permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di Kawasan hutan di Kabupaten Sumenep seluas 86 hektare berdasarkan Peta Indikatif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lokasi dimaksud tersebar di 9 Kecamatan di 23 Desa.

Kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya Sapeken, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan, Kecamatan Pasongsongan dan beberapa kecamatan lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, Pemerintah Pusat melalui Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

“PPTPKH merupakan salah satu Program Strategis Nasioan (PSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan lain (Permukiman, Fasiltas Umum dan Fasilitas Sosial) yang beririsan dengan Kawasan Hutan dapat ditertibkan dan dilakukan penataan terutama dari segi legalitasnya,” terangnya, Kamis (14/09/2023).

Lebih jauh Heri mengungkapkan, PPTPKH ini dilakukan mengingat tantangan dalam pembangunan kehutanan ke depan dihadapkan pada permasalahan tenurial. Multi kepentingan terhadap kawasan hutan menjadikannya sarat dengan konflik,  baik antar warga, warga dengan pihak corporasi (pihak ketiga) maupun antara warga dengan pemerintah.

Menurutnya, kawasan hutan di Kabupaten Sumenep tidak luput dari kondisi di atas. Banyak kegiatan-kegiatan lain di kawasan hutan tanpa perijinan yang memadai.

Oleh karena itu, masyarakat, Instansi, Badan Sosial/Keagamaan yang telah menguasai lahan paling singkat 5 tahun secara terus menerus untuk kegiatan Fasum, Fasos dan Permukiman dengan luasan paling banyak hektare dan lahan yang dikuasai tidak dalam sengketa maka dapat menusulkan untuk mengikuti kegiatan PPTPKH.

“Alhamdulillah, sambutan dari masyarakat terhadap kegiatan ini sangat baik” katanya.

Selain usulan yang sudah disampaikan kepada Kementerian LHK tersebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Tim PPTPKH Kabupaten Sumenep sedang memproses tambahan usulan dari 2 Desa di 2 Kecamatan dan 1 instansi dengan luas sekitar 63 hektare.

“Tahapan selanjutnya dari kegiatan ini adalah Verifikasi administrasi dan Lapangan oleh Tim Terpadu Kementerian LHK,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap usulan permohonan kegiatan PPTPKH ini nantinya berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Terpadu Kementerian LHK dapat diakomodir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  (*)

Mengingat, area Pemkab merupakan jalan umum yang setiap waktu dilalui pengendara roda dua mau pun empat. Sehingga, perlu diatur sedemikian rupa sebelum  terjadi sesuatu. Misalnya kecelakaan atau kemacetan.

“Paling pas yang mengatur itu ya Dinas terkait. Setiap apel perlu dijaga,” tegas Bupati Fauzi.

Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mengabdikan diri kepada kelompok atau individu kecuali terhadap bangsa dan negara.

Mengingat, ASN telah diatur dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa.

Yang bertugas penuh melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemkab Sumenep rutin melaksanakan apel gabungan setiap awal pekan bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Hari ini, Senin (04/09/2023) apel juga diikuti sebanyak 238 atlet kontingen Sumenep yang akan mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2023.

Mereka dilepas langsung oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo di halaman kantor Pemkab setempat.

Ratusan atlet itu berangkat dari 21 cabang olahraga (cabor) dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumenep. (*)

Dua jabatan yang sempat kosong itu adalah, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), dan Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) sekarang diisi Yayak Nur Wahyudi yang semula Kepala BAPPEDA.

Sedangkan Perpusda diisi oleh Rudi Yuyianto, yang sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD).

Baca Juga : Beberapa Jabatan di Pemkab Sumenep Kosong Segera Lakukan dan Isi Orang Kompeten

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, pejabat yang mengisinya diharapkan memberikan inovasi-inovasi yang tentu memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan pembangunan Sumenep kedepan.

“Kerja dan kerja. Asal jangan membongkar pondasi-pondasi yang bagus,” tegasnya, Senin (24/07/2023).

Diketahui, Pemkab Sumenep melakukan reposisi terhadap lima pejabat pimpinan tertinggi pratama (eselon 2), Senin (24/07/2023) di pendopo keraton setempat.

Lima pejabat itu yakni Abd. Madjid yang semula Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dipindah tugaskan ke Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Sumenep.

Posisinya tersebut digantikan oleh Ahmad Masuni  yang sebelumnya menjabat asisten perekonomian Setdakab Sumenep.

Kemudian, Titik Suryati saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dari yang semula Inspektur Daerah Sumenep.

Yayak Nur Wahyudi yang semula Kepala Bappeda, sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).

Dan Rudi Yuyianto, dari sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) menjadi Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan. (*)

Lima pejabat itu yakni, Abd. Madjid yang semula Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dipindah tugaskan ke Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Sumenep.

Posisinya tersebut digantikan oleh Ahmad Masuni  yang sebelumnya menjabat asisten perekonomian Setdakab Sumenep.

Kemudian, Titik Suryati saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dari yang semula Inspektur Daerah Sumenep.

Yayak Nur Wahyudi yang semula Kepala Bappeda, sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).

Dan Rudi Yuyianto, dari sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) menjadi Kepala Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan.

Ke lima pejabat tersebut diambil sumpah janjinya oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di Pendopo Keraton Sumenep, Senin (24/07/2023).

“Mutasi jabatan ini sudah bagian dari keharusan yang harus dilakukan,” ujar Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

Yang jelas, ungkap dia, mutasi jabatan itu bagian dari penyegaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Tidak ada masalah. Tetapi, untuk menyegarkan dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya di tempat yang baru dengan akselerasi yang semakin bagus,” tegas Fauzi.

Dari lima pejabat eselon dua itu diharapkan memberikan inovasi-inovasi yang tentu memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan pembangunan Sumenep kedepan.

“Kerja dan kerja. Asal jangan membongkar pondasi-pondasi yang bagus,” kembali menegaskan.

Usai melantik, Bupati Fauzi menyambangi lima pejabat tersebut dengan memberikn ucapan selamat melaksanakn tugas ditempat yang baru.(*)