Inspektorat Sumenep – Peka Aksara

Inspektorat Sumenep Perkuat Pengawasan Internal, Pemenuhan Indikator Pencegahan Korupsi

pekaaksara.com — Tue, 13 Oct 2026 04:21:38 +0000

SUMENEP, Pekaaksara.com — Inspektorat Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Upaya ini dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komitmen tersebut disampaikan Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep, R. Ach. Syahwan Effendi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Dokumen MCSP di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Kamis (8/10/26) kemarin.

Syahwan menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengevaluasi sekaligus memastikan pemenuhan berbagai indikator yang mendukung penguatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurutnya, pemenuhan indikator MCSP tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi maupun pencapaian nilai. Lebih dari itu, pelaksanaannya harus memberikan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

“Bagi kami, keberhasilan desk tersebut tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen atau capaian nilai, tetapi juga dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, perbaikan kualitas pelayanan publik, dan berkurangnya potensi penyimpangan,” tegasnya.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Sumenep berkomitmen mengawal pemenuhan indikator MCSP sekaligus memperkuat fungsi pengawasan internal di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait agar setiap indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dapat dipenuhi secara tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Inspektorat juga mendorong seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti kekurangan dokumen serta memperbaiki aspek substantif yang masih belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Syahwan berharap, pelaksanaan MCSP mampu menjadi instrumen yang efektif dalam membangun budaya kerja pemerintahan yang berintegritas, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta meminimalkan risiko penyimpangan.

“Harapan kami, pelaksanaan MCSP benar-benar memberikan dampak terhadap terwujudnya pemerintahan Kabupaten Sumenep yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya (*)

Ahmad Afandi Bawa Semangat Baru, Perkuat Pelayanan Administrasi Inspektorat Sumenep

pekaaksara.com — Fri, 25 Sep 2026 11:13:42 +0000

SUMENEP, pekaaksara.com – Ahmad Afandi, resmi mengemban amanah sebagai Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum, Kearsipan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.

Mengemban tugas baru tersebut, Ahmad Afandi berkomitmen menjalankan amanah dengan mengedepankan pelayanan yang profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baginya, administrasi, kearsipan maupun pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Karena itu, setiap pekerjaan harus dilaksanakan secara tertib, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Prinsipnya, kami akan menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan, dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi dan pelayanan yang baik,” ujar Ahmad Afandi, Jumat (25/9/26).

Ia juga menekankan pentingnya membangun koordinasi dan komunikasi yang baik di lingkungan kerja. Menurutnya, pelayanan yang optimal membutuhkan kerja sama seluruh jajaran dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Dengan amanah baru tersebut, Ahmad Afandi berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola administrasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.

“Semoga kami bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang benar, tertib dan profesional,” pungkasnya (*)

Inspektorat Sumenep Pamerkan Transformasi Pelayanan, Produktivitas Daerah, dan Pembangunan Berkelanjutan di MCF

pekaaksara.com — Mon, 31 Aug 2026 02:50:58 +0000

SUMENEP, pekaaksara.com — Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep turut ambil bagian dalam Madura Culture Festival (MCF) dengan menampilkan berbagai informasi dan inovasi terkait transformasi pelayanan, peningkatan produktivitas daerah, serta penguatan pembangunan berkelanjutan.

Keikutsertaan Inspektorat Sumenep dalam festival tersebut menjadi momentum untuk mendekatkan layanan dan informasi pemerintahan kepada masyarakat. Melalui stan yang disediakan, masyarakat dapat mengenal lebih dekat peran Inspektorat dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep, Syahwan Effendi, mengatakan kehadiran Inspektorat dalam MCF bukan sekadar untuk memamerkan program, tetapi juga menjadi ruang edukasi dan komunikasi publik.

Menurutnya, transformasi pelayanan pemerintahan harus terus dilakukan agar memberikan dampak nyata terhadap produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengawasan bukan hanya mencari kesalahan, tetapi bagaimana memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Syahwan Effendi, Sabtu (29/8/26).

Ia menambahkan, penguatan pengawasan internal menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan pengawasan yang semakin adaptif dan berbasis pencegahan, potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal.

“Transformasi pelayanan harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola. Dengan begitu, pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, produktif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Melalui MCF, Inspektorat Sumenep juga ingin menunjukkan bahwa pengawasan pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai agenda pembangunan daerah.

Kehadiran Inspektorat diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik (*)

Syahwan Effendi Kembali Nahkodai Inspektorat Sumenep, Siap Wujudkan Lembaga Pengawasan yang Kredibel dan Berintegritas

pekaaksara.com — Fri, 17 Jul 2026 17:51:11 +0000

SUMENEP, pekaaksara.com – R. Ahmad Syahwan Effendi kembali dipercaya memimpin Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep.

Amanah itu diberikan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Kepercayaan tersebut menjadi tantangan bagi Syahwan untuk menghadirkan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang profesional, independen, sekaligus menjadi mitra strategis seluruh organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Syahwan menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas serta memperkuat fungsi pengawasan yang bersifat pembinaan.

Menurutnya, Inspektorat harus menjadi lembaga yang kredibel, mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus memberikan solusi konstruktif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh integritas. Inspektorat harus menjadi lembaga pengawasan yang kredibel, profesional, dan mampu membangun sinergi dengan seluruh perangkat daerah demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujar Syahwan, Jumat (18/7/26).

Sebelumnya, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menekankan agar Inspektorat tidak hanya berorientasi pada pencarian kesalahan, tetapi menjadi mitra pembinaan yang mampu memperkuat sistem pengawasan internal, mendorong pencegahan penyimpangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumenep.

Bupati Fauzi berpesan kepada Inspektorat untuk memperkuat pengawasan internal, integritas, dan pembinaan terhadap OPD (*)

Inspektorat Sumenep Terus Layani Masyarakat secara Transparan dan Akuntabel

pekaaksara.com — Tue, 09 Jun 2026 07:14:04 +0000

SUMENEP, pekaaksara.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tugas pengawasan maupun penanganan pengaduan yang masuk.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Sumenep, Didik Nur Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya senantiasa membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aduan maupun masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, serta prinsip keterbukaan kepada publik.

“Dengan semangat Bismillah Melayani, kami berupaya menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap aduan yang masuk tetap kami layani dan tindak lanjuti secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Didik, Selasa (9/6/26).

Ia menjelaskan, pelayanan yang transparan dan akuntabel merupakan bagian dari upaya Inspektorat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, Inspektorat Sumenep juga terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan internal agar setiap program dan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Didik menambahkan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Karena itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi maupun pengaduan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kami jaga. Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang responsif, profesional, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya (*)

Inspektorat Sumenep Siap Gelar Hakordia 2025 “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”

pekaaksara.com — Tue, 25 Nov 2025 07:17:37 +0000

SUMENEP, pekaaksara.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep resmi menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 16 Tahun 2025, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Tahun ini, Hakordia mengangkat tema besar “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, sebuah ajakan moral bagi seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk bersatu menolak segala bentuk praktik korupsi, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan publik.

“Tema ini menekankan bahwa perjuangan memberantas korupsi bukan hanya tugas pemerintah atau penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga generasi muda,” kata Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, Nurul Jamil, Selasa (25/11/25).

Dia menjelaskan, tujuan utama peringatan Hakordia 2025 adalah:

• Meningkatkan kesadaran ASN dan masyarakat tentang bahaya korupsi yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan kesejahteraan rakyat.
• Memperkuat sinergi antara perangkat daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menumbuhkan budaya antikorupsi.
• Mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam kampanye serta aksi nyata pencegahan korupsi.
• Menyebarluaskan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Rangkaian Kegiatan Hakordia 2025 di Kabupaten Sumenep

Untuk memeriahkan dan memperkuat nilai edukatif Hakordia, seluruh perangkat daerah diminta melaksanakan berbagai kegiatan tematik, seperti:
• Upacara Peringatan Hakordia pada 9 Desember 2025 di lingkungan masing-masing.
• Sosialisasi internal mengenai integritas, gratifikasi, dan pencegahan korupsi.
• Kampanye publik dan lomba kreativitas, termasuk kegiatan sosial bertema integritas.
• Pemasangan spanduk, baliho, dan banner Hakordia 2025 mulai 1–31 Desember 2025. Desain banner dapat diunduh melalui tautan resmi: https://bit.ly/BannerHakordia2025Sumenep.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diwajibkan menggunakan Logo Resmi Hakordia 2025 sesuai pedoman KPK. Desain logo dapat diakses melalui laman resmi KPK: http://www.kpk.go.id/hakordia2025/.

“Kami berharap, Hakordia 2025 menjadi momentum memperkuat budaya antikorupsi di semua lini pemerintahan dan masyarakat,” pungkasnya (*)

Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep Torehkan Prestasi Gemilang, Raih WTP ke-8 dan Sederet Penghargaan Bergengsi Sepanjang 2025

pekaaksara.com — Thu, 13 Nov 2025 10:33:29 +0000

SUMENEP, pekaaksara.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Melalui kerja keras dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep berhasil mengoleksi sejumlah penghargaan prestisius sepanjang tahun 2025.

Diantaranya, predikat tertinggi diraih dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada 17 April 2025, melalui surat resmi bernomor 92/S-HP/XVIII.SBY/04/2025.

Tak berhenti di situ, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep juga menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara I Telaah Sejawat Kabupaten/Kota se-Jawa Timur pada ajang yang digelar oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur bulan Juni 2025.

Dalam bidang inovasi pemerintahan, Kabupaten Sumenep tampil dominan pada ajang Anugerah Inovasi Daerah Tahun 2025. Tiga kategori berhasil diraih sekaligus, yakni:
• Juara III Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah,
• Juara IV Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dan
• TOP VII Kategori Inovasi Daerah Lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan daerah.
Ketiga penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Sumenep pada 24 Oktober 2025, berdasarkan surat bernomor 500.10.30.2/01/207/2025.

Sebagai puncak apresiasi di bidang integritas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep juga mencatat prestasi luar biasa dengan meraih peringkat I Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 se-Jawa Timur, berdasarkan data Portal KPK per 13 November 2025.

Menurut Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, Nurul Jamil, pada Kamis (13/11/25), capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi lintas perangkat daerah dan penguatan sistem pengawasan internal yang berkelanjutan.

“Delapan kali berturut-turut meraih WTP dan sederet penghargaan lainnya bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi bukti nyata komitmen Sumenep dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan inovatif,” ujar Nurul Jamil (*)

Inspektorat Sumenep Tegaskan Batas Waktu 60 Hari untuk Tindak Lanjut Temuan Pengawasan

pekaaksara.com — Tue, 10 Jun 2025 09:27:23 +0000

SUMENEP, Pekaaksara.com – Inspektorat Kabupaten Sumenep kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Setiap temuan hasil pengawasan, baik di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) maupun desa, wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Sumenep, Nurul Jamil, yang menyatakan bahwa tidak ada toleransi terhadap keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Menurutnya, setiap temuan mencerminkan indikator penting dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“OPD maupun desa wajib menindaklanjuti hasil pengawasan dalam waktu paling lambat 60 hari kerja. Ini aturan yang tidak bisa ditawar,” ujarnya, Selasa (10/6).

Ia menambahkan, jika dalam jangka waktu tersebut masih terdapat pihak yang mengabaikan kewajiban tersebut, Inspektorat akan mengambil langkah persuasif yang lebih serius. Bahkan, mekanisme internal telah disiapkan untuk menangani ketidakpatuhan tersebut.

“Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan pendekatan yang lebih intensif. Kami punya mekanisme dan tahapan yang siap dijalankan. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen yang harus diimplementasikan,” tegasnya.

Jamil menjelaskan, pengawasan yang dilakukan Inspektorat didasarkan pada Program Pengawasan Tahunan (PPT) yang disahkan melalui surat keputusan (SK) Bupati Sumenep. Program ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pengawasan setiap tahun.

Untuk memperkuat efektivitas pengawasan di tingkat desa, Inspektorat juga melibatkan para camat sebagai pembina. Kehadiran camat dinilai strategis karena memiliki kedekatan wilayah dan memahami dinamika pemerintahan desa secara lebih langsung.

“Camat kami libatkan sebagai mitra pembina dalam pengawasan desa. Dengan begitu, koordinasi bisa lebih cepat dan pengawasan tidak berjalan secara parsial,” jelas pejabat asal Kecamatan Kota tersebut.

Ia berharap, melalui sinergi lintas sektor ini, OPD maupun pemerintah desa semakin menyadari pentingnya menindaklanjuti setiap catatan hasil pemeriksaan. Langkah ini bukan hanya untuk memenuhi aspek administratif, melainkan juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

“Jika semua pihak bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, yang kita capai bukan sekadar tertib administrasi, tetapi juga tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya (*)

Inspektorat Sumenep Perkuat Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

pekaaksara.com — Tue, 10 Jun 2025 09:16:38 +0000

SUMENEP, Pekaaksara.com – Inspektorat Kabupaten Sumenep terus mengintensifkan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, tertib, dan transparan.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Sumenep, Nurul Jamil, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan proses pengawasan atau pemeriksaan resmi, pihaknya terlebih dahulu memberikan pembinaan kepada seluruh kepala desa.

Langkah awal ini dinilai penting sebagai sarana edukasi dan pemahaman teknis terkait regulasi pengelolaan keuangan desa.

“Sebelum kami turun melakukan pengawasan, kami kumpulkan semua kepala desa untuk diberikan pembinaan terkait pengelolaan keuangan desa,” ujar Jamil, Selasa (10/6).

Ia menekankan bahwa pembinaan tersebut bertujuan agar para perangkat desa memiliki pemahaman yang utuh terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya mengenai pengelolaan dana desa, administrasi keuangan, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Setelah tahapan pembinaan selesai, barulah dilakukan proses pengawasan secara sistematis berdasarkan Program Pengawasan Tahunan (PPT) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Hal ini memastikan bahwa seluruh rangkaian pengawasan berjalan sesuai prosedur dan terukur.

“Jadi tidak serta-merta langsung diperiksa. Kami awali dengan pendampingan dan pembinaan yang menyeluruh,” imbuhnya.

Jamil menegaskan, peran Inspektorat tidak hanya sebagai auditor, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam memperkuat sistem administrasi dan keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Pihaknya berharap, dengan semakin masifnya pembinaan dan pengawasan, seluruh perangkat desa dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan dalam mengelola keuangan secara tertib dan sesuai aturan.

“Jika tata kelola keuangan desa dilaksanakan secara tertib dan transparan, dampaknya akan sangat positif. Tidak hanya bagi kemajuan desa, tetapi juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya (*)

Pemkab Sumenep Intens Awasi Realisasi Keuangan Desa

Pekaaksara — Tue, 28 May 2024 08:05:38 +0000

SUMENEP, pekaaksara.com – Pemkab Sumenep, Madura, secara intens mengawasi realisasi keuangan desa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

Plt Inspektur Inspektorat Sumenep Nurul Jamil mengatakan, Pemkab Sumenep melakukan monitoring dan evaluasi ke masing-masing desa yang dilakukan setiap tahun.

“Ini sebagian cara untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih,” kata Jamil, Selasa (28/5/2024).

Dalam monitoring itu, pihaknya melibatkan empat Inspektur Pembantu (Irban) yang ditugaskan di masing-masing wilayah.

Irban turun ke Kecamatan, kemudian mengumpulkan desa di tempat tersebut dan diberikan pembinaan melalui monitoring serta evaluasi (Monev).

“Kita lakukan itu baik di daratan maupun kepulaun. Semuanya sama-sama di monitoring dan evaluasi. Tidak ada perbedaan,” ujar dia.

Jamil menegaskan, pemerintah desa (Pemdes) mempergunakan dana desa dengan sebaik mungkin sesuai peraturan.

Supaya masyarakat dapat merasakan manfaat dari realisasi program yang dianggarkan melalui dana desa (DD).

“Kita terus Monev ke masing-masing desa,” tegas Jamil (*)

(man/raf)