Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa seluruh perubahan yang dilakukan bertujuan menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, terukur, dan berorientasi penuh kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur serta seluruh Kantor Pertanahan se-Jawa Timur di Surabaya, pada Sabtu (18/7/26).

“Kita memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani,” tegas Nusron.

Ia menjelaskan, transformasi tersebut dibangun di atas tiga pilar utama, yakni pembenahan organisasi, penyempurnaan tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta penguatan sumber daya manusia (SDM).

Ketiganya dinilai harus berjalan beriringan agar pelayanan pertanahan semakin efektif, profesional, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Salah satu perubahan penting adalah restrukturisasi Kantor Pertanahan dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan.

Dengan sistem ini, setiap kepala seksi akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh persoalan di wilayahnya sehingga pelayanan menjadi lebih dekat, mudah dipantau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis prinsip first in, first out, di mana berkas yang masuk lebih dahulu wajib diselesaikan lebih dahulu.

Selain itu, diterapkan pula Pengukuran Terjadwal agar masyarakat memperoleh kepastian waktu pelayanan, termasuk target penyelesaian layanan peralihan hak maksimal 10 hari kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sementara para kepala kantor diminta menghindari segala praktik yang berpotensi melanggar hukum.

“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” pungkasnya (*).

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keagamaan, serta perguruan tinggi guna mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah di Jawa Timur.

“Berdasarkan success story di Jawa Tengah, salah satunya gandeng Kampus dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Kita gerakkan semua lewat jalur itu, mulai dari Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Swasta nanti kita ajak bersama-sama supaya tanah wakaf ini bisa bersertipikat semua,” ujar Menteri Nusron.

Gagasan tersebut disampaikan mengingat capaian sertipikasi tanah wakaf di Jawa Timur masih berada pada angka 54 persen, sementara secara nasional baru mencapai sekitar 42 persen. Padahal, tanah wakaf yang belum bersertipikat berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga percepatan sertipikasi dinilai sangat penting.

“Di Jawa Timur, tanah wakaf biasanya belum menjadi isu sebelum ada Proyek Strategis Nasional karena nilainya belum signifikan. Tapi, ketika proyek itu muncul, tanah wakaf kerap memicu sengketa karena adanya perebutan. Karena itu, bapak-bapak sekalian, mumpung hal itu belum terjadi di Jawa Timur, mari kita wakafkan dan sertipikatkan tanah-tanah wakaf ini,” imbau Menteri Nusron.

Dari total 2.532 sertipikat yang diserahkan, sebanyak 2.484 merupakan sertipikat tanah wakaf berupa masjid, musala, pondok pesantren, dan wakaf produktif. Selain itu, terdapat 24 sertipikat untuk gereja, 18 pura, 3 wihara, serta 3 kongregasi. Pada kesempatan yang sama, juga diserahkan 69 sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 747 sertipikat Hak Pakai atas nama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Sebagai bagian dari upaya percepatan sertipikasi bersama pemerintah daerah, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah BPN Jawa Timur. MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Heri, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono. Kerja sama ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menginventarisasi data subjek dan objek wakaf serta tempat ibadah secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses sertipikasi dapat berjalan tepat, cepat, dan akurat.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungannya terhadap percepatan sertipikasi tanah. Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum seluruh bidang tanah, termasuk gedung perguruan tinggi, sekolah, badan wakaf, dan tempat ibadah. Ia juga mendorong para bupati dan wali kota se-Jawa Timur untuk berperan aktif sebagai penggerak percepatan sertipikasi di wilayah masing-masing.

“Pak Menteri kembali kami menyampaikan terima kasih sinergi yang luar biasa pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari penguat bagaimana sebetulnya hak atas tanah bisa mendapatkan penguatan dan kepastian hukum,” ujar Gubernur Jatim (*)

Ia menyatakan hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Pengurus Wilayah (Pengwil) Jawa Timur IPPAT, di Dyandra Convention Center, Surabaya, Senin (22/9/2025).

“Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan PPAT ini jadi kunci dan hal penting agar bisa mempercepat transformasi layanan pertanahan di Indonesia. Untuk itu, kita harus pastikan ada tiga kata kuncinya, yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, dan yang ketiga adalah kepastian hukum,” ujar Ossy Dermawan dalam sambutannya.

Jika ketiga prinsip tersebut dijalankan, menurut Wamen Ossy, kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan IPPAT akan berjalan dengan baik. Ia juga mengingatkan soal pentingnya menjaga kekompakan dan persatuan di internal organisasi profesi.

“Bagi organisasi profesi, kekompakan dan persatuan ini mahal harganya. Setelah secara internal IPPAT bersatu, hubungan dengan ATR/BPN baik, maka insyaallah segala hal yang masih work in progress bisa selalu dicarikan solusi dan jalan keluarnya,” tambah Wamen Ossy.

Dalam seminar ini, Wamen Ossy menyampaikan salam dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, kepada seluruh peserta, khususnya keluarga besar IPPAT di Jawa Timur. Menurutnya, Menteri ATR/Kepala BPN menaruh perhatian besar pada pentingnya kolaborasi dengan IPPAT, terutama di tengah transformasi layanan pertanahan dari sistem analog menuju sistem digital.

Wamen ATR/Waka BPN juga memberikan apresiasi kepada jajaran Pengwil Jawa Timur IPPAT dan seluruh PPAT atas kontribusinya dalam mendukung tertib hukum pertanahan. Ia menilai PPAT berada di garda terdepan bersama masyarakat, tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan kepastian hukum pertanahan di lapangan.

“Semua ini memasuki babak baru dengan sistem elektronik yang kita ikhtiarkan agar lebih transparan, lebih cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Wamen Ossy.

Sebagai informasi, seminar ini dihadiri oleh 1.000 peserta yang terdiri dari 731 jajaran IPPAT dan 269 jajaran di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur. Hadir memberikan sambutan, Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap dan Ketua Pengwil Jawa Timur IPPAT, Sri Wahyu Jatmikowati (*)

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati, Wali Kota, dan pejabat pemerintahan dari seluruh kota/kabupaten se-Jawa Timur, sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi pasca Idul Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sumenep, KH Imam Hasyim bersama dengan sejumlah kepala daerah lainnya berbagi pengalaman serta berdiskusi mengenai berbagai isu pembangunan yang ada di wilayah masing-masing.

“Halalbihalal ini juga menjadi ajang untuk saling tukar pengalaman serta kerjasama yang baik antar pemerintah daerah guna memajukan wilayah,” ujar Kiai Imam.

Ia berharap, dengan adanya acara ini, hubungan antara pemerintah daerah se-Jawa Timur semakin solid dan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan di setiap daerah, termasuk Sumenep.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memperkuat sinergi antar daerah dan meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor,” ujarnya.

Acara Halalbihalal tersebut diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh sejumlah tokoh agama, sebagai simbol kesatuan dan kebersamaan dalam membangun Jawa Timur menuju masa depan yang lebih baik (*)

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur yang digelar di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (09/3/2025), Nusron mengajak pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur untuk segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.

“Kami meminta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota untuk bekerja sama dalam menyelesaikan RDTR. Proses perizinan yang kami percepat melalui sistem Ease of Doing Business membutuhkan RDTR yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission),” ujar Nusron.

Menurut Menteri Nusron, dengan sistem yang terintegrasi tersebut, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan jauh lebih cepat.

“Proses RDTR biasanya memakan waktu 6 hingga 8 bulan, tetapi jika RDTR sudah selesai dan terhubung dengan OSS, KKPR bisa selesai hanya dalam 2 jam,” tambahnya.

Sayangnya, hingga kini, progres penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target yang ditetapkan. Dari 464 RDTR yang ditargetkan, baru 86 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR yang terbit, sementara hanya 37 RDTR yang terintegrasi dengan OSS.

Untuk mempercepat penyelesaian tersebut, Nusron menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda.

“Kerja sama yang solid antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda adalah kunci untuk mengelola pertanahan dan tata ruang dengan lebih baik. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal hasil yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” tegasnya.

Menteri Nusron juga menekankan peran strategis Pemda dalam implementasi kebijakan pertanahan dan tata ruang. Ia mengajak seluruh Pemda untuk berkolaborasi menciptakan tata ruang yang baik di seluruh wilayah, dengan harapan sektor investasi di Jawa Timur dapat berkembang pesat, membawa dampak positif bagi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Rakor kali ini mengusung tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional.” Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; serta Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Timur. Menteri Nusron juga didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri beserta jajaran (*)

Berdasarkan laporan pihak Polda Jatim, kelompok yang terlibat dalam peredaran minyak goreng palsu ini diperkirakan telah mengantongi omzet hingga mencapai Rp727 juta selama satu tahun.

Kasus tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang produksi dan peredaran barang yang tidak sesuai dengan label berat atau isi bersih. Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 2 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pengungkapan dimulai dari adanya kejanggalan pada kemasan Minyakita yang beredar.

“Kami menemukan indikasi pengurangan isi dan kualitas yang tidak sesuai dengan standar,” ungkap Kombes Budi di Mapolda Jatim, dikutip dari Rmol, Kamis (13/3/2025).

Modus yang digunakan oleh pelaku adalah mencari dan membeli minyak dengan harga murah. Para tersangka juga menyimpan minyak goreng curah di tandon penyimpanan. Total ada 31 tandon dengan ukuran 1.000 liter.

“Demi meyakinkan konsumen, pelaku memberikan logo halal bertanda SNI. Minyakita palsu yang diedarkan tersebut mencapi ribuan,” katanya, Kamis (13/3/225).

Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan bahwa pengungkapan dimulai dari adanya kejanggalan pada kemasan Minyakita yang beredar, ditemukan indikasi pengurangan isi dan kualitas yang tidak sesuai dengan standar.

Tim penyelidik kemudian melacak dua tempat kejadian. TKP pertama, di Dusun Timur, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Sampang, polisi mengamankan 31 tandon berisi 10 ton minyak goreng Minyakita palsu yang dikemas dalam ukuran 1 liter dan 5 liter dengan takaran di bawah standar. Pelaku berinisial PBP (35).

“Kemasan 5 liter hanya berisi 4,5 liter, sedangkan kemasan 1 liter hanya sekitar 800-890 ml,” jelasnya.

Di TKP kedua, di wilayah Rungkut, Surabaya, polisi menggagalkan peredaran sekitar 4 ton minyak goreng Minyakita palsu yang dikemas ulang dalam kemasan 1 liter, namun hanya berisi 800-890 ml. Gudang tempat penyimpanan minyak tersebut diketahui milik UD Jaya Abadi (*)

Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pengungkapan dimulai dari adanya kejanggalan pada kemasan Minyakita yang beredar.

“Kami menemukan indikasi pengurangan isi dan kualitas yang tidak sesuai dengan standar,” ungkap Kombes Budi di Mapolda Jatim, dikutip dari Rmol, Rabu (12/3/2025).

Tim penyelidik melacak dua tempat kejadian perkara (TKP). Di TKP pertama, di Dusun Timur, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Sampang, polisi mengamankan 31 tandon berisi 10 ton minyak goreng Minyakita palsu yang dikemas dalam ukuran 1 liter dan 5 liter dengan takaran di bawah standar. “Kemasan 5 liter hanya berisi 4,5 liter, sedangkan kemasan 1 liter hanya sekitar 800-890 ml,” jelas Kombes Budi.

Di TKP kedua, di wilayah Rungkut, Surabaya, polisi menggagalkan peredaran sekitar 4 ton minyak goreng Minyakita palsu yang dikemas ulang dalam kemasan 1 liter, namun hanya berisi 800-890 ml. Gudang tempat penyimpanan minyak tersebut diketahui milik UD Jaya Abadi.

Selama beroperasi sekitar satu tahun, para pelaku berhasil meraup keuntungan hingga Rp 727 juta. Kedua kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang produksi dan peredaran barang yang tidak sesuai dengan label berat atau isi bersih.

Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 2 miliar (*)

Melalui layanan ambulans gratis miliknya, Nia Kurnia Fauzi turut serta membantu pemulangan jenazah seorang warga Kangean yang meninggal di Malaysia, menuju kampung halamannya di Kangean, Sumenep.

Aksi ini mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat setempat, yang merasa terbantu oleh adanya layanan pemulangan jenazah secara gratis.

Jenazah yang dimaksud adalah almarhumah Ernaton (43), seorang warga Kangean yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Karena kondisi kesehatan yang semakin memburuk, Ernaton harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sayangnya, ia tidak berhasil bertahan dan meninggal dunia beberapa hari lalu.

Keluarga almarhum yang berada di Kangean menghadapi kesulitan besar untuk membawa jenazah pulang, akibat keterbatasan biaya transportasi dan kendala logistik lainnya.

Mendengar kondisi tersebut, Nia Kurnia, yang juga merupakan Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan, langsung bergerak untuk membantu. Ia segera mengerahkan mobil ambulans miliknya guna memfasilitasi pemulangan jenazah Ernaton.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap sesama. Saya sangat berempati dengan keluarga almarhum yang tengah menghadapi beban berat. Semoga dengan adanya bantuan ini, mereka dapat sedikit merasakan ketenangan di tengah duka yang mendalam,” ujar Nia Kurnia Fauzi, Sabtu (8/3/2025).

Proses pemulangan jenazah berlangsung lancar. Mobil ambulans yang dilengkapi dengan fasilitas memadai membawa jenazah dari Bandara Juanda, Surabaya, menuju Sumenep, dengan perjalanan yang memakan waktu beberapa jam.

Setibanya di Sumenep, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk diproses sesuai dengan adat dan tradisi setempat.

Sementara itu, suami almarhumah, Mursaleh, menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut. Menurutnya, tindakan Nia Kurnia Fauzi tidak hanya mencerminkan sisi kemanusiaan yang tinggi, tetapi juga memperlihatkan pentingnya solidaritas dalam membantu sesama di tengah situasi penuh tantangan.

Mursaleh berharap, tindakan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk saling membantu dalam situasi darurat. Apalagi, lanjutnya, ambulans ini beroperasi 24 jam dan sudah berjalan selama 5 tahun. Baginya, sangat luar biasa.

“Bantuan ini adalah bukti nyata bahwa di tengah setiap cobaan hidup, rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama harus tetap dijaga,” ujar Mursaleh.

“Terimakasih kepada Ibu Nia Kurnia Fauzi atas kebaikannya. Semoga Tuhan membalas dengan lebih baik dan memberikan kesuksesan yang berlimpah di masa depan,” pungkasnya(*)

Forum ini dihadiri oleh 29 instansi, yang terdiri dari perangkat daerah di lingkup Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, serta instansi vertikal dan lembaga semi-pemerintah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memberikan masukan terhadap penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Ir. Mohammad Yasin, melalui Kepala Bidang Pembangunan, menyampaikan fokus permasalahan dan program unggulan yang dibahas dalam forum, antara lain di bidang prasarana wilayah, perekonomian dan SDA, serta pemerintahan dan pembangunan manusia.

Untuk bidang prasarana wilayah, beberapa program unggulan yang ditekankan mencakup pengelolaan sistem irigasi partisipatif, pengembangan SPAM regional, penanganan desa rawan kekeringan, penyediaan akses sanitasi layak, penanganan kawasan kumuh, pengolahan sampah, serta peringatan dini bencana.

Di bidang perekonomian dan SDA, fokusnya adalah pada peningkatan daya saing investasi dan produk, promosi perdagangan, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan akses permodalan bagi UMKM dan pengembangan pusat agropolitan.

Sementara itu, di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, beberapa isu yang diangkat termasuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM pendidik, perluasan akses dan penguatan fasilitas kesehatan, penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak, serta pengembangan program Jatim Berdaya.

Ir. Mohammad Yasin berharap Forum Konsultasi Publik ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam merencanakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan prioritas nasional dan daerah dalam setiap perencanaan pembangunan.

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengungkapkan apresiasi terhadap forum ini sebagai langkah positif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam mencapai pembangunan yang merata.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip partisipasi publik dalam setiap tahap perencanaan pembangunan, agar hasil pembangunan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Sumenep.

Menghadapi tantangan geografis Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari daratan dan banyak pulau, Arif Firmanto menekankan perlunya penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah.

Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya pembahasan ulang terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (MIGAS), agar daerah penghasil mendapatkan porsi anggaran yang lebih adil.

Forum ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 oleh perwakilan peserta, di mana Kepala Bappeda Sumenep terpilih sebagai perwakilan Bappeda kabupaten/kota yang hadir.

“Acara ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, serta memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama,” kata Arif Firmanto, Minggu (2/2/2025).

Sertifikat tanah wakaf yang diserahkan terdiri dari 9 sertifikat tanah wakaf milik perkumpulan NU dan 3 sertifikat tanah wakaf lainnya di Jawa Timur. Tanah wakaf tersebut meliputi tanah pondok pesantren, masjid, musala, madrasah, dan yayasan pendidikan.

Muhammad Rizky Kevin (30), selaku penerima sertifikat mewakili Yayasan Pesantren Digipreneur Al Yasmin di Surabaya, merasa bersyukur karena telah menerima sertifikat untuk pondok pesantren yang baru saja memulai kegiatan belajar mengajar. Ia berharap sertifikat yang diterima dapat mendukung kegiatan pelatihan bagi para santri.

“Terima kasih kepada Kementerian pertanahan, semoga ke depan terus memberikan yang terbaik untuk sektor pendidikan. Harapan kami dapat mengembangkan yayasan ini lebih baik lagi serta mendukung kegiatan pelatihan bagi santri untuk menjadi seorang pengusaha, digipreneur, serta mengembangkan ilmu keagamaan mereka,” ujar Muhammad Rizky Kevin.

Pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah terus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan umat dalam beribadah.

“Tanah wakaf di Jawa Timur yang terdaftar berjumlah 67.000 bidang atau 4.000 hektare, tetapi saya yakin potensinya jauh lebih besar dari itu. Potensi tanah wakaf kita harus terus ditingkatkan karena saya rasa di tiap desa itu minimal ada 10-20 bidang tanah wakaf, entah berupa masjid, musala, madrasah, dan sebagainya,” ujar Menteri Nusron.

Sebelum penyerahan sertifikat tanah, Menteri Nusron menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah BPN dengan PWNU Jawa Timur serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Jawa Timur.

Kerja sama ini dilakukan untuk Percepatan Layanan Pertanahan dan Sertifikasi Tanah Milik serta Tanah Wakaf Badan Hukum Perkumpulan NU (*)