JAKARTA, pekaaksara.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri ATR, Ossy Dermawan, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI.
Rapat yang berlangsung pada Rabu, 30 Oktober 2024, di Gedung Nusantara DPR RI ini membahas Target dan Capaian Tahun Anggaran 2024 serta Program 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron mengungkapkan capaian Kementerian ATR/BPN, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang telah berhasil mendaftarkan 119 juta bidang tanah.
Dalam 100 hari ke depan, kementerian berkomitmen untuk menyelesaikan pendaftaran 1,5 juta bidang tanah guna mencapai target 120 juta bidang tanah pada tahun 2024.
“Dengan pencapaian 119 juta bidang tanah hingga Oktober, kami harus menambah lagi untuk mencapai target 126 juta bidang tanah tahun depan,” jelas Nusron, dalam keterangan tertulisnya, Minggu(3/11/2024).
Menteri Nusron juga memaparkan delapan program strategis dalam 100 hari kerja, antara lain:
1. Penataan HGU: Mengatur ulang sistem pemberian dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) untuk menciptakan keadilan dan pemerataan.
2. Sertifikat HGU: Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan Sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit.
3.Pendaftaran Tanah Ulayat: Menuntaskan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat guna mencegah konflik di masa mendatang.
4. Pengelolaan Tanah Wakaf: Mendorong inovasi dalam pemanfaatan tanah wakaf produktif demi kemaslahatan umat.
5. Target Kabupaten/Kota: Memenuhi target 104 Kabupaten/Kota lengkap pada tahun 2024.
6. Koordinasi Tata Ruang: Menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).
7.Rancangan Peraturan Pemerintah: Menyiapkan RPP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut UU Nomor 59 Tahun 2024.
8. Program ILASP: Melaksanakan program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) dengan fokus pada penguatan administrasi pertanahan dan batas desa, serta mempertimbangkan perubahan iklim.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi dan menyatakan dukungan penuh terhadap program 100 hari kerja Kementerian ATR/BPN.
“Kami berkomitmen menjadi bagian dari solusi untuk masalah pertanahan dan tata ruang di Indonesia,” tegasnya.
Rapat ini dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN serta anggota Komisi II DPR RI, termasuk Wakil Ketua Aria Bima, Dede Yusuf, Zulfikar Arse Sadikin, dan Bahtra (*)
