PALANGKARAYA, pekaaksara.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya, Kamis (23/4/26).

Kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan pertanahan semakin optimal, cepat, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Wamen Ossy menekankan pentingnya menghindari penumpukan antrean agar masyarakat tidak perlu menunggu lama saat mengurus keperluan pertanahan.

Ia menegaskan bahwa layanan yang mudah dan efisien menjadi prioritas utama.

“Pastikan masyarakat yang datang bisa terlayani dengan baik tanpa harus menunggu lama. Kita ingin pelayanan pertanahan benar-benar memudahkan,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Wamen Ossy juga mengingatkan bahwa pelayanan merupakan inti dari kinerja kementerian, sebagaimana sering ditekankan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Selain fokus pada pelayanan di loket, Wamen Ossy turut menyoroti percepatan penyelesaian berkas pertanahan yang telah menjadi prioritas sejak Kuartal IV tahun 2025.

Ia pun mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga semangat kerja demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Selama peninjauan, Wamen Ossy menyambangi berbagai titik layanan, mulai dari loket informasi, penerimaan berkas, loket prioritas bagi kelompok rentan, hingga loket pembayaran, penyerahan produk, dan layanan pengaduan.

Juga berdialog langsung dengan masyarakat yang tengah mengurus sertipikat tanah untuk mendengar masukan secara langsung.

“Jika ada kekurangan, silakan disampaikan. Masukan dari masyarakat sangat penting agar pelayanan terus kita perbaiki,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Wamen Ossy didampingi oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Fitriyani Hasibuan, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya Ferdinan Adinoto, bersama jajaran terkait lainnya.

Melalui peninjauan ini, diharapkan pelayanan pertanahan di Kota Palangkaraya semakin responsif, transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat (*)