JAKARTA, pekaaksara.com — Program hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat dukungan melalui kolaborasi lintas kementerian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan dukungan melalui program sertipikasi tanah gratis bagi MBR yang memiliki tanah namun belum bersertipikat.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, usai mengikuti Groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Hashim menjelaskan, program sertipikasi gratis merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim.
Program sertipikasi tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pendaftaran tanah bagi MBR. Kolaborasi itu diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menurut Hashim, kepastian hukum atas tanah tidak hanya memberikan legalitas terhadap aset masyarakat, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan aset untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dengan sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah, masyarakat dapat memiliki akses lebih luas dalam mengembangkan usaha, termasuk bagi pelaku UMKM dan koperasi yang membutuhkan aset sebagai agunan untuk memperoleh modal usaha.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program perumahan rakyat. Program tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk membangun hunian terjangkau di atas aset-aset negara, termasuk aset PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan, bukan akan dijalankan,” ungkap Maruarar.
Menanggapi hal tersebut, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program perumahan rakyat. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wamen Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir turut meninjau rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau Manggarai.
Turut hadir Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lainnya (*)
