Tak Mampu Atasi Kemiskinan di Sumenep

Pekaaksara

pekaaksara.com,Sumenep – Aktivis Sumenep yang tergabung dalam kelompok Fakta Foundation mendesak Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah segera menghentaskan kemiskinan di kabupaten paling timur Madura ini.

Desakan disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Sumenep. Menurut Aktivis Fakta Foundation, Wabup merupakan ketua tim dalam mengentaskan kemiskinan di level daerah.

“Kalau ditingkat Nasional itu Wakil Presiden, Provinsi Wagub, Kota Wakil Wali kota dan untuk daerah adalah Wakil Bupati,” kata juru bicara Aktivis Fakta Foundation Sumenep Muhsin saat berorasi di depan kantor Pemkab Sumenep, Selasa (13/3).

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2022 bahwa, Kabupaten Sumenep masuk dalam prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Juga sebagaimana Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai kekuatan amanat Nasional untuk segera direalisasikan secara serius.

Namun, kata Muhsin, sampai saat ini intruksi yang dimaksudkan diatas belum juga dilakukan oleh Pemkab Sumenep dalam hal ini Wabup Dewi Khalifah selaku ketua tim penanganan kemiskinan di Sumenep.

Padahal kata Muhsin, kemiskinan apalagi ekstrem merupakan persolaan yang harus ditangani dengan serius. Sebab, berdampak pada kondisi hidup masyarakat sumenep. Misalnya, kondisi ekonomi memiliki kohesi terhadap kompleksitas pola hidup baik secara kondisi protein dan gizi.

“Kondisi buruk itu (kemiskinan.red) sudah menyebar ke pedesaan. Apa langkah ketua tim sampai saat ini,” kata Muhsin dengan nada kesal

Dengan begitu, Aktivis Fakta Foundation semakin yakin bahwa Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah juga dinilai tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan di Sumenep.

Muhsin melanjutkan, berdasarkan catatan BPS Sumenep, ada sekitar 602.020 jiwa yang masih terjerat kemiskinan. Hal ini lanjutnya, berbanding lurus dengan meroketnya angka inflasi di kabuten sumenep.

Diakhir orasinya, Pemkab Sumenep diminta untuk membuat data integral kemiskinan. menggabungkan dua atau lebih sebuah data kemiskinan dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse). (Pik)

Baca Juga

Tinggalkan komentar

PASANG IKLAN DI SINI