JAKARTA, pekaaksara.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun.

Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin kemarin.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, anggaran ini akan difokuskan pada peningkatan layanan publik serta pelaksanaan program prioritas pertanahan dan tata ruang.

“Anggaran terdiri dari belanja operasional sebesar Rp6,475 triliun dan belanja non-operasional sekitar Rp3,023 triliun. Fokus utama adalah menjaga pelayanan dasar dan mendorong program strategis seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, dan Peta Zona Nilai Tanah,” ujar Menteri Nusron, Selasa (16/9/25).

Total anggaran untuk program prioritas Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, naik 9,12% dari tahun sebelumnya. PNBP ini terutama berasal dari layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun, serta layanan umum sebesar Rp44,65 miliar.

Menteri Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dan terus bersinergi dengan DPR RI demi keberhasilan program.

“Kami berharap program tahun 2026 mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR RI. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk keberhasilan pelayanan publik,” tambahnya.

RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (*)