SUMENEP, Pekaaksara.com — Upaya serius Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menekan angka kemiskinan membuahkan hasil nyata.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tahun 2025, jumlah penduduk miskin berhasil turun signifikan dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen, atau setara dengan penurunan sekitar 7.940 jiwa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, pada Kamis (13/11/25) menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari implementasi Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan yang dijalankan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.
“Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kebijakan lintas sektor,” ujarnya.
Tiga Pilar Strategi Penanggulangan Kemiskinan
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat
Pemerintah daerah berfokus meringankan beban masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan sosial, di antaranya:
• Program Sembako, PKH, beasiswa, dan asistensi lansia.
• Jaminan kesehatan melalui UHC dan BPJS Ketenagakerjaan.
• Program makanan tambahan untuk balita stunting dan Sekolah Orang Tua Hebat.
• Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
• Subsidi transportasi untuk wilayah kepulauan.
• Program sanitasi dan penyediaan air minum berbasis masyarakat.
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Langkah kedua diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui:
• Pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
• Pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha serta penyelenggaraan job fair.
• Program padat karya infrastruktur yang menyerap tenaga kerja lokal.
• Akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan
Program ini menitikberatkan pada percepatan pembangunan di wilayah tertinggal melalui:
• Optimalisasi dana desa untuk usaha produktif lewat BUMDes.
• Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik.
• Peningkatan akses air minum dan sanitasi.
• Perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan di desa.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep tengah memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai arah kebijakan terpadu jangka menengah.
Langkah tersebut diperkuat dengan penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi basis dalam memastikan setiap intervensi program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kami tidak ingin sekadar menurunkan angka kemiskinan di atas kertas, tetapi memastikan masyarakat memiliki ketahanan ekonomi agar tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan,” tegas Arif Firmanto (*)
