JAKARTA, pekaaksara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Langkah ini ditempuh untuk memenuhi kebutuhan RDTR dalam jumlah besar sekaligus mendorong percepatan pelayanan perizinan berusaha.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas kapasitas sumber daya dalam penyelesaian RDTR, khususnya melalui dukungan keahlian akademik.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy, Jumat (11/9/26).
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang Agustus 2026.
Menurut Ossy, semakin luas cakupan RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan usaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” jelasnya.
Target 1.703 RDTR hingga 2028
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR dalam periode 2026–2028.
Untuk tahun 2026, target penyelesaian ditetapkan sebanyak 500 RDTR. Dari upaya kolaborasi dengan perguruan tinggi, ditargetkan terdapat 62 paket pekerjaan dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi.
Wilayah dengan konsentrasi penyusunan RDTR terbesar meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus menyebut Kementerian ATR/BPN telah meminta kesediaan 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk terlibat dalam program tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 38 perguruan tinggi menyatakan kesediaannya, terdiri atas 20 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 18 perguruan tinggi swasta (PTS).
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” ungkap Suyus.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat kuantitas penyelesaian RDTR, tetapi juga memperkuat kualitas perencanaan tata ruang melalui dukungan tenaga ahli dan kapasitas akademik perguruan tinggi (*)
