JAKARTA, pekaaksara.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.
Penyusunan anggaran diarahkan tidak sekadar mengejar target penyerapan, tetapi memastikan setiap program memiliki keluaran berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang terukur, akuntabel, serta mampu mendukung pelaksanaan program sejak awal tahun anggaran.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, namun juga dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal mencapai target, tetapi kualitas output, kepatuhan, dan dampak nyata bagi masyarakat harus menjadi perhatian,” ujar Dalu, Selasa (29/9/26).
Menurut Dalu, penyusunan anggaran Kementerian ATR/BPN harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Karena itu, seluruh program dan kegiatan di bidang pertanahan serta tata ruang perlu diarahkan untuk memperkuat produktivitas, mendorong investasi, sekaligus mendukung pembangunan industri.
Dalu mencontohkan, kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan agenda pembangunan nasional.
“Selaku perencana harus paham secara makro. Kalau melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya pada 2027, harus diarahkan ke tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri,” tegasnya.
Dukungan tersebut, lanjut Dalu, dapat diwujudkan melalui berbagai program, antara lain pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis, serta penguatan kepastian ruang.
Perkuat Koordinasi dan Akuntabilitas
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menekankan pentingnya koordinasi internal maupun eksternal dalam memastikan pelaksanaan program dan anggaran berjalan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian ATR/BPN juga terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian PPN/Bappenas.
Menurut Andi, kerja sama yang telah dibangun perlu terus dikembangkan, termasuk kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah.
Ia mendorong unit kerja yang belum mendapatkan pendampingan maupun peluncuran kerja sama KPK dan pemerintah daerah untuk mengadopsi praktik yang telah diterapkan di sejumlah provinsi.
Pelaporan Kinerja Diminta Lebih Disiplin
Selain perencanaan yang matang, Andi juga mengingatkan seluruh unit kerja agar disiplin dalam pelaporan kinerja dan pembaruan data.
Pelaporan secara tepat waktu dan berkala dinilai penting untuk memastikan perkembangan program dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara efektif.
“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” ujar Andi (*)
