Hal itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Sumenep Investment Summit 2025 dengan tema “Karpet Merwh Investasi di Kabupaten Sumenep” di Pendopo Keraton Sumenep, Senin (10/11/25). Acara ini berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 19.00 WIB.

Kegiatan bergengsi ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan calon investor untuk berkolaborasi dalam mengembangkan potensi ekonomi unggulan di Kabupaten Sumenep.

Sejumlah sektor prioritas menjadi fokus pembahasan, antara lain batik khas Sumenep, pariwisata, perhotelan, UMKM, migas, perikanan, serta sektor industri kreatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peluang ekspor besar.

Acara dibuka dengan santunan anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial, dilanjutkan dengan pemutaran videotron yang menampilkan profil potensi investasi Sumenep dari berbagai sektor.

Video tersebut menggambarkan betapa kayanya sumber daya alam, budaya, dan peluang bisnis yang siap dikembangkan di “Kota Keris” ini.

Suasana pembukaan juga dimeriahkan dengan tarian khas Sumenep yang memukau para tamu undangan. Setelah itu, acara berlanjut dengan sesi diskusi dan paparan dari para narasumber terkemuka, di antaranya Ketua KADIN Jawa Timur H. Adik Dwi Purwanto, serta Deputi Kepala Bank Indonesia M. Noor Nugroho.

Dalam sambutannya, Kepala DPMPTSP Sumenep, Abd. Rahman, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi daerah kepada investor, sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

“Sumenep memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang luar biasa. Melalui Sumenep Investment Summit, kami ingin membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor untuk bersinergi membangun daerah ini, demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Abd.Rahman.

Sementara itu, Ketua KADIN Jatim, H. Adik Dwi Purwanto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dinilai proaktif dalam menarik investor ke daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Madura.

Di sisi lain, Deputi Kepala Bank Indonesia M. Noor Nugroho menambahkan pentingnya peran stabilitas ekonomi dan literasi keuangan dalam memperkuat pondasi investasi daerah.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, acara dilanjutkan dengan penampilan musik tradisional tong-tong yang menjadi ciri khas budaya Sumenep.

Melalui Sumenep Investment Summit 2025, diharapkan muncul berbagai kesepakatan dan inisiatif nyata yang dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep.

Dengan potensi besar yang dimiliki, Sumenep optimis menjadi salah satu pusat investasi unggulan di Jawa Timur (*)

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyambut positif pencapaian ini. Ia menyatakan bahwa peningkatan status dari C menjadi B menunjukkan perbaikan signifikan dalam layanan kesehatan di daerahnya.

“Status ini harus diemban dengan baik demi memberikan layanan maksimal kepada masyarakat,” tegas Bupati Fauzi, Jumat (21/2/2025).

Ia juga menambahkan, “Ini adalah harapan kita sejak awal untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Alhamdulillah, akhirnya tercapai,” tuturnya.

Direktur RSUD dr. Moh. Anwar, Erliyati, menambahkan, bahwa status ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijalankan. Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Sumenep.

“Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak, terutama Bupati Sumenep, yang berkomitmen dalam peningkatan layanan kesehatan,” ujar Erly.

Dengan status Rumah Sakit Tipe B, RSUD dr. Moh. Anwar telah memenuhi standar pelayanan medis yang ditetapkan. Diharapkan, hal ini dapat mengurangi rujukan pasien ke luar daerah, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

“Ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses transportasi,” jelasnya.

Rumah sakit ini kini memiliki kapasitas lebih besar untuk menangani berbagai penyakit, termasuk kasus-kasus berat yang memerlukan perawatan intensif.

Dilengkapi dengan fasilitas modern, RSUD dr. Moh. Anwar menyediakan ruang perawatan, ruang operasi, dan unit gawat darurat yang siap melayani pasien 24 jam (*)

Pemerintah Kabupaten Sumenep optimis bahwa investasi akan terus berkembang di tahun 2025. Untuk itu, target investasi pada tahun ini ditetapkan lebih tinggi, yakni Rp2,8 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep, Abd. Rahman Riadi, mengungkapkan bahwa sektor yang paling menarik minat investor di Sumenep antara lain Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pariwisata, dan pertanian.

Ia juga menambahkan bahwa kemudahan dalam pengurusan izin usaha menjadi salah satu faktor pendorong. Saat ini, izin usaha untuk skala menengah ke bawah dapat diproses langsung di tingkat kecamatan, sementara untuk usaha besar bisa dilakukan di Mall Pelayanan Publik (MPP).

“Kami terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan memperbaiki infrastruktur dan mempermudah proses perizinan,” ujar Abd. Rahman Riadi, Rabu (15/1/2025).

Selain itu, pemerintah aktif mempromosikan potensi alam dan budaya daerah, seperti wisata pantai, kuliner, dan kerajinan lokal, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investor baik domestik maupun internasional.

Dengan berbagai langkah dan strategi yang telah diimplementasikan, Sumenep berharap dapat terus menjadi daerah yang ramah bagi investasi, yang pada gilirannya akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep, Abd. Rahman Riadi mengatakan, investasi di kota keris terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dia memaparkan, pada tahun 2022 mencapai Rp1.777.132.906.063,- triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 31.227 orang. Meningkat menjadi Rp2.101.6922.051.534,-, triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 45.454 orang pada tahun 2023.

Sedangkan pada tahun 2024, per September sudah mencapai angka Rp2.417.185.183.466. Pihkanya optimis target realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp2,5 triliun dengan serapan tenaga kerja yang akan lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Abd. Rahman, pemicu peningkatan investasi tersebut tidak terlepas dari beragam inovasi Pemkab Sumenep dibawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.

Seperti kemudahan izin hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Data OSS RBA menyebutkan, Tahun 2022 mencapai 13.200 NIB, meningkat menjadi 14.207 di tahun 2023 dan per 30 September 2024 sudah mencapai 14.078.

“UMKM merupakan back bone perekonomian di Kabupaten Sumenep,” ungkapnya, Senin (14/10/2024).

Selain itu, adanya peningkatan infrastruktur, pariwisata, promosi, Investment Summit dan lain sebagainya sehingga mampu menarik perhatian investor, baik dari dalam negeri maupun asing.

Dengan meningkatnya investasi tersebut, lanjutnya, berdampak terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS, TPT Sumenep pada tahun 2022 diangka 1,36 terendah di Jatim, sedangkan tahun 2023 mencapai 1,71.

Juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumenep. Tahun 2021 mencapai 2,61 persen, naik menjadi 3,11 persen, di tahun 2023 dan terus naik mencapai 5,35 persen.

Rahman menjelaskan, investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang (long-term). Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi di daerah karena tersediaan stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha.

Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Untuk mencapai steady state growth atau pertumbuhan ekonomi yang semakin baik diperlukan kondisi di mana para pelaku usaha memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil (*)

“Penghargaan ini merupakan bukti dari perjuangan tulus jajaran DPMPTSP dalam melahirkan karya yang layak,” kata Kepala DPMPTSP Sumenep, Abd. Rahman Riadi, Kamis (12/9/2024) malam saat menerima penghargaan pada malam penutupan Madura Night Vaganza.

Dia menjelaskan penghargaan tersebut diperoleh karena stan DPMPTSP Sumenep memadukan inovasi, kreatifitas dan estetika pada pagelaran Madura Night Vaganza dengan mengusung tema “Investasi Meningkat Sumenep Maju”.

Tema tersebut mengambarkan kemudahan dan efesiensi perizinan melalui program pelayanan digital di Mall Pelayanan Publik (MPP) sehingga dapat meningkatkan realisasi Investasi setiap tahunnya seiring dengan Bismillah Melayani.

Diketahui, Bismillah Melayani merupakan tagline pasangan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo-Dewi Khalifah dalam roda kememimpinan 2021-2024.

“Alhamdulillah usaha tidak menghianati hasil,” terangnya kepada pekaaksara.com.

Pihaknya akan terus berupaya membuat inovasi-inovasi yang maksimal guna meningkatkan investasi di Kabupaten Sumenep sehingga membantu terhadap pembangunan daerah kedepan (*)

Capaian tersebut dikatakan lebih bagus dan meningkat dibanding tahun 2023 khususnya di triwulan pertama.

“Capaian itu lebih menunjukkan tren positif,” katanya, Senin (25/3/2024).

Dari 10.357 nomor induk berusaha (NIB) itu dari semua usaha. Mayoritas adalah perdagangan, makanan, minuman, usaha perdagangan padi dan palawija.

“Usaha itulah yang mayoritas yang mengurus izin,” ungkapnya.

Dia memaparkan, dari lima usaha tersebut, OSS mengeluarkan NIB terhadap Industri produk makanan sebanyak 2019, perdagangan padi dan palawija 1.730, makanan dan minuman 719, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga 291. Terakhir, industri minuman ringan mencapai 130.

Mantan Kepala BPBD tersebut mengaku optimis bahwa hingga akhir tahun 2024 jumlah NIB yang dikeluarkan oleh OSS akan lebih naik dibanding sebelumnya.

Keyakinan itu dia berangkat dari antusias para pelaku usaha di Sumenep yang mengurus NIB untuk semua jenis usahanya.

“Kita bersyukur para pelaku usaha begitu antusias untuk menerbitkan NIB. Karena penjualan mereka akan lebih mudah karena sudah berizin,” tukasnya (*)

Total penerima sebanyak 2.274 orang yang tersebar di 56 Desa 17 Kecamatan se Kabupaten Sumenep. Penyerahan diberikan oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui simbolis di Balai Kecamatan Batang-batang, Rabu (20/12/2023).

Bupati Fauzi mengatakan, penerima manfaat bantuan ini merupakan warga yang berdentuhan langsung dengan pengolahan tembakau.

Dengan bantuan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tembakau tersebut dinilai sangat efektif untuk menjamin kesejahteraannya.

“Semoga memberikan kebermanfaatan bagi petani dan buruh tembakau,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenagakerjaan (Naker) Sumenep, Abd. Rahman Riadi memaparkan bahwa, jaminan asuransi yang diberikan kepada petani dan buruh tembakau itu adalah kematian dan kecelakaan kerja.

Bantuan tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Tahun 2023 yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Per KPM (keluarga penerima manfaat) sebesar Rp16.800 perbulan dalam satu tahun. Kemudian dikalikan dengan jumlah penerima yang mencapai 2.274.

“Sekitar Rp200 juta lebih jumlah dana jaminan asuransi bagi buruh pabrik dan petani tembakau di wilayah daratan Sumenep,” paparnya.

Dia menjelaskan, jaminan asuransi tersebut tidak jauh berbeda dengan bantuan yang diberikan kepada Ojek online, pekerja bangunan, ibu rumah tangga dan pekerja rentan lainnya sebagaimana yang telah didaftrakan oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo beberapa waktu lalu.

Jaminan kematian, nantinya bisa diklaim oleh ahli waris dengan berbetuk santunan. Jika ahli waris sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi S1 bisa dijadikan sebagai beasiswa hingga lulus.

Sedangkan penerima mengalami kecelakaan kerja maka bisa dikalim dengan biaya perawatan. Dan jika sampai cacat, juga bisa diklaim menjadi bantuan santunan.(*)

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenagakerjaan (Naker) Sumenep, Abd. Rahman Riadi membuka langsung acara tersebut. Dia menyampaikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Jawa Timur tahun 2024.

Untuk UMK 2024 Sumenep, mengalami kenaikan 3,32 persen, dari Rp2.176.819, menjadi Rp2.249.113.

“Tentu dengan kenaikan UMK ini menjadi sebuah komitmen pemerintah khususnya bapak Achmad Fauzi Wongsojudo dalam menjamin kesejahteraan masyarakat,” katanya, Kamis (14/12/2023).

Tujuan dari sosialisasi ini adalah menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan serta guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman agar upah pekerja tidak boleh rendah dari ketetapan upah minimum.

“Ada 30 pekerja dan pengusaha yang kita libatkan dalam sosialisasi itu untuk dapat dipahami dengan baik,” terangnya.

Acara sosialisasi UMK 2024 Sumenep kepada 30 pekerja dan pengusaha tersebut berlangsung di salah satu hotel di jalan Trunojoyo, Gedungan, Kota Sumenep, 11 Desember 2023.

Diketahui, usulan kenaikan UMK 2024 Sumenep melibatkan berbagai unsur yang diantaranya adalah Pemkab, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, serikat buruh, pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Gabpeknas.

kenaikan UMK 2024 Sumenep didasarkan beberapa hal, diantaranya, rumus parameter yang digunakan skala nasional dimana UMK itu dihitung dari kebutuhan hidup layak masyarakat, lalu pertumbuhan ekonomi di Sumenep, inflasi dan sejumlah komponen terkait lainnya.

Prinsipnya, bahwa hak pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.(*)

Kepala Dinas Penananaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenagakerja (Naker) Sumenep, Abd. Rahman Riadi memaparkan, pembinaan bagi pelaku usaha sangatlah penting. Sebab, bisa dijadikan acuan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

“Kita terus memberikan pendampingan bagi mereka (pelaku usaha.red) agar usahanya bisa dijalankan secara maksimal,” katanya, Senin (11/12/2023).

Pelaku usaha tersebut diberikan pembinaan secara maksimal agar   peningkatan produktivitas bisa berkembang dapat menciptakan suasana dan kondisi kerja sesuai standart oprasional prosedure (SOP).

Juga bisa memperluas jejaring antar pengusaha dan memasarkan jenis usaha yang dimiliki dengan memanfaatkan media market place yang ada.

Pembinaan dilakukan sebagaimana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Kemudian, Permenakertrans PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas, Peraturan Pemerintahan RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepmenaker Nomor 156 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas.

Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 7).

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 102), DPA SKPD TA. 2023 Nomor 2.07.03.2.02 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Tahun Anggaran 2023.

“Pelaku usaha yang dilibatkan sebanyak 30 orang. Langsung dibina oleh UPT. Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Surabaya,” jelasnya.

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023. (*)

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Ketenagakerjaan (Naker) Sumenep, Abd. Rahman Riadi, Rabu (29/11/2023).

“Insyaallah sekitar tanggal 30 November dan maksimal 1 Desember 2023 penetapannya,” katanya.

BACA JUGA : UMK 2024 Sumenep Diusulkan Naik 3,32 Persen

Menurutnya, penetapan UMK 2024 Sumenep masih menunggu usulan Kabupaten yang lain di Jawa Timur.

Dan Sumenep, kata Abd. Rahman, termasuk paling cepat pengusulannya ke Pemprov Jatim.

Pihaknya meyakini bahwa UMK 2024 Sumenep akan disetujui Gubernur Jawa Timur. Keyakinan itu Rahman berangkat dari pengalaman tahun sebelumnya.

“Kita yakin itu diterima karena pengalaman tahun sebelumnya, usulan Sumenep selalu disetujui,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum ditetapkan UMK 2024 biasanya dilakukan rapat koordinasi (Rakor) di Provinsi dengan melibatkan seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, menyampaikan rasionalisasi usulan kenaikan UMK.

“Kita yakin, UMK Sumenep disetujui,” harapnya. (*)