SLEMAN,pekaaksara.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan Indonesia membutuhkan sumber daya manusia di bidang pertanahan yang tidak hanya menguasai peta dan teknologi, tetapi juga memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang melekat pada setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, pada acara wisuda, Sabtu (5/9/26).
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan,” pesan Sri Sultan.
Menurutnya, tanah tidak semata-mata merupakan hamparan fisik. Tanah menjadi bagian dari identitas, sejarah perjuangan, sumber penghidupan, sekaligus fondasi kehidupan masyarakat.
Karena itu, pengelolaan pertanahan harus memperhatikan nilai dan kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sri Sultan mencontohkan filosofi Jawa Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keberlanjutan kehidupan.
Keragaman tata kelola tanah juga terlihat di berbagai daerah. Di Minangkabau terdapat konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat. Di Bali, sistem subak memperlihatkan keterkaitan antara tanah, air, pertanian, dan kehidupan sosial-spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana.
Sementara di sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, hak ulayat menunjukkan bahwa tanah dipandang sebagai ruang hidup bersama yang memiliki keterikatan dengan tanggung jawab sosial dan adat.
“Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.
Ia menilai ilmu pertanahan memiliki posisi strategis karena berada di antara aspek teknis dan persoalan kemanusiaan. Kepastian hak atas tanah, menurutnya, harus berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.
Sri Sultan juga mengingatkan para lulusan agar tidak menganggap pekerjaan pertanahan sebatas rutinitas administrasi. Di balik setiap berkas yang mereka tangani, terdapat kehidupan dan harapan masyarakat.
Ia berpesan agar para lulusan mengamalkan ilmu dengan rendah hati dan mengedepankan kepastian, keadilan, serta kondisi sosial masyarakat.
“Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketentraman sosial,” pungkas Sri Sultan (*)
