DENPASAR, pekaaksara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menggelar Reforma Agraria Summit Bali 2024 pada 14-15 Juni 2024.
Acara yang diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Provinsi Bali ini diagendakan membahas sejumlah poin penting implementasi Reforma Agraria selama 1 dekade terakhir.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut Reforma Agraria adalah perjalanan yang panjang, namun mempunyai lintasan yang jelas.
“Tahun ini kita mengevaluasi bagaimana capaian Reforma Agraria sekaligus ingin melihat tantangan-tantangan yang perlu kita capai di tahun-tahun mendatang,” ujar Dalu Agung, kemarin.
Reforma Agraria Summit 2024 ini merupakan lanjutan dari kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023 lalu. GTRA Summit 2023 itu menghasilkan deklarasi yang memerlukan sebuah rencana aksi, sehingga pada penghelatan 2024 ini akan dilakukan tindak lanjut akan rencana aksi tersebut.
“Tentu harapan kita adalah bagaimana kita dapat menuntaskan berbagai persoalan Reforma Agraria melalui berbagai rencana aksi. Kita juga ingin membuat database yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan Reforma Agraria di pemerintahan selanjutnya,” terang Dirjen Penataan Agraria.
Ketua Pelaksana Reforma Agraria Summit 2024, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa persiapan acara puncak kali ini mengutamakan dua hal, yakni sisi penyelenggaraan dan sisi persiapan substansi materi terkait Reforma Agraria.
“Kita ingin menampilkan capaian Reforma Agraria selama 10 tahun terakhir, terlebih 2024 ini adalah penghujung tahun untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024,” ucap Dwi Budi Martono.
Dia melanjutkan, Bali menjadi tempat pelaksanaan acara tersebut karen dinilai sangat tepat. Sebab, Provinsi Bali menjadi contoh provinsi yang penerapan Reforma Agrarianya senantiasa berkembang dengan baik.
“Provinsi Bali ini memiliki Kota dan Kabupaten Lengkap yang paling banyak (100% bidang tanah terdaftar, red), implementasi layanan dan sertifikat tanah eletronik sangat mumpuni,” tukas dia (*)
